Hey Warga Kerinci, Siap-siap DPRD Bangun "Istana" Lagi Rp 14 M!

Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali menggulirkan megaproyek prestisius: lanjutan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci, dengan nilai pagu mendekati Rp 14,4 miliar. Proyek ini menggunakan skema tender terbuka, yang kini telah memasuki masa sanggah, fase paling krusial dalam proses pengadaan pemerintah.

Namun di balik kemegahan fisik yang dijanjikan, publik kini mulai menyoroti pertanyaan lebih penting: siapa yang akan mengerjakan? dan bagaimana proses itu dipastikan bebas dari manipulasi?

Kami rangkumkan 22 peserta yang telah mendaftar dan mengajukan penawaran untuk memperebutkan proyek besar ini. Di antaranya, ada beberapa nama lama yang sering berseliweran dalam proyek infrastruktur daerah.

Daftar Peserta Tender:

Baru satu perusahaan yang secara eksplisit memasukkan penawaran harga. Sisanya perlu dipantau lebih lanjut terkait validitas dokumen dan kualifikasinya.

Dalam dokumen resmi yang diunggah ke LPSE, proyek ini diberi nama lengkap: Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci (Lanjutan). Nilai pagunya ditetapkan Rp 14.395.000.000, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang hanya berbeda tipis, yaitu Rp 14.394.927.411,30. Jenis kontrak yang dipilih adalah gabungan lumsum dan harga satuan, metode yang kerap digunakan dalam proyek berskala besar, yang mencakup elemen pekerjaan kompleks.

Tender ini dilaksanakan dengan skema pascakualifikasi satu file sistem gugur dan metode evaluasi harga terendah. Artinya, peserta hanya memiliki satu kesempatan: dokumen harus rapi, lengkap, dan akurat — sebab satu kesalahan kecil pun, baik administratif maupun teknis, dapat langsung menggugurkan mereka tanpa belas kasihan.

Pembangunan dilakukan di Kompleks Perkantoran Bukit Tengah, lokasi yang selama ini menjadi jantung birokrasi dan pusat kekuasaan lokal. Lingkup kegiatan mencakup:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Arsitektur
3. Pekerjaan Elektrikal, Mekanikal, dan Plumbing (MEP)
4. Pekerjaan Struktur
5. Pekerjaan Atap

Melalui rincian tersebut, tampak jelas bahwa proyek ini tak hanya menyangkut rehab kecil-kecilan, tapi pembangunan menyeluruh yang membutuhkan pengalaman teknis, manajemen lapangan, serta SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang kredibel dan aktif.

Adapun klasifikasi SBU yang dipersyaratkan dalam tender adalah:

• BG004 – Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Komersial (versi KBLI 2015), atau
• BG002 – Konstruksi Gedung Perkantoran (versi KBLI 2020, kode 41012).

Dengan klasifikasi ini, hanya penyedia jasa yang benar-benar kompeten dan teregistrasi resmi di bidang konstruksi gedung bisa ikut dalam persaingan.

Salah satu ciri proyek dengan metode sistem gugur adalah ketegasannya. Tidak ada ruang negosiasi jika satu dokumen dinilai tidak sesuai. Para peserta tender wajib lolos seluruh aspek berikut, legalitas badan usaha dan SBU aktif, bukti kinerja kontrak sebelumnya (substantive experience), dukungan personel inti dan peralatan utama, dan tentu saja, harga penawaran yang bersaing.

Metode harga terendah sistem gugur sering dianggap rawan dalam praktik, sebab meski menuntut kompetensi administratif tinggi, ia sering kali membuat penyedia berlomba-lomba menekan harga serendah mungkin, bahkan hingga mendekati batas biaya pokok. Jika pengawasan tidak ketat, risiko pekerjaan tidak sesuai spesifikasi bisa mengintai di kemudian hari.

Bagi publik Kerinci, proyek ini bukan semata pembangunan gedung, tetapi simbol akuntabilitas. Gedung yang nantinya akan menjadi rumah bagi para wakil rakyat itu, justru harus dimulai dengan proses yang transparan, adil, dan bebas titipan.

Lalu bagaimana tanggapan warga Kerinci?

JambiLink akan mengulasnya di edisi berikut.

Ingat, bangunan DPRD bukan hanya soal beton dan atap. Ia adalah simbol kehormatan rakyat. Dan kehormatan itu, tak boleh dibangun dengan fondasi manipulasi.(*)