Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto diklaim berhasil mengalihkan dana ratusan triliun rupiah dari proyek-proyek yang sebelumnya dikuasai oligarki ke meja makan rakyat. Ketua Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), H. Alven Stony, menyebut program ini menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
"Setidaknya ada dana Rp 338 triliun yang selama ini menjadi proyek oligarki di beberapa kementerian sudah disedot oleh MBG. Sekarang mereka tidak menikmati lagi dana-dana tersebut," kata Alven Stony di Jakarta, Jumat (26/9).
Alven menambahkan, dana tersebut kini dikembalikan kepada negara, bersamaan dengan pengambilalihan kebun dan tambang di kawasan hutan yang sebelumnya dikeruk oleh para oligarki. Menurutnya, pola program yang diinisiasi Presiden Prabowo ini sangat berbeda dengan model pembangunan sebelumnya yang rawan korupsi.
Ia lantas menyinggung sejumlah proyek besar yang diduga menjadi bancakan para oligarki. "Seperti pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga deretan kasus korupsi triliunan rupiah lainnya," ungkapnya.
Alven Stony, yang juga menjabat Ketua Umum Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N), memaparkan setidaknya ada tiga keuntungan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat dari program MBG.
"Pertama, banyaknya relawan sekitar dapur yang terserap. Kedua, keuntungan bagi pemasok atau supplier lokal. Ketiga, bertumbuhnya usaha-usaha pertanian dan sembilan bahan pokok," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pengembangan sumber protein susu dari masyarakat lokal sebagai fokus berikutnya. Menurutnya, model peternakan sapi dan produksi susu yang telah sukses di Boyolali dan Pengalengan bisa direplikasi di daerah lain untuk mendukung program MBG.
Program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini diakui masih memerlukan penyempurnaan. "Sebagai program yang berjalan kurang dari satu tahun, tentu banyak hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya," tutur Alven.
PBNU: MBG Putus Rantai Oligarki
Dukungan juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU, Dr. Ahmad Suaedy, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi sebuah langkah politik strategis.
"MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan langkah politik yang memutus rantai proyek oligarki dan menghidupkan ekonomi rakyat dari dapur hingga ladang," kata Suaedy.
Ia membandingkan program ini dengan proyek-proyek mercusuar di masa lalu yang justru banyak dikorupsi, sementara rakyat hanya menjadi penonton. "Sebagai antitesis, MBG membalik arah itu: rakyat menjadi penerima langsung manfaatnya," ujarnya.
Suaedy, yang merupakan mantan Komisioner Ombudsman RI, juga mengingatkan agar pemerintah terbuka terhadap kritik untuk perbaikan program. "Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan, maka kekurangan itu yang harus diperbaiki. Pemerintah juga harus mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat demi perbaikan," pungkasnya.(*)
Add new comment