Sekolah Rakyat untuk Siapa: Antara Kemiskinan dan Partisipasi Pendidikan di Provinsi Jambi

Oleh :

Prof. Dr. Mukhtar Latif, MPd
(Tenaga Ahli Gubernur Jambi)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
   Pendidikan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan struktural. Namun di Provinsi Jambi, angka rata-rata lama sekolah (RLS) baru mencapai 8,9 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum menuntaskan pendidikan menengah (BPS Provinsi Jambi, 2024). Angka kemiskinan yang masih bertahan di 7,26% atau sekitar 270 ribu jiwa memperlihatkan keterkaitan erat antara pendidikan dan kemiskinan (Bappenas, 2024).

Untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin, pemerintah meluncurkan Sekolah Rakyat sejak tahun 2025. Program ini dirancang sebagai sarana pendidikan berbasis komunitas yang memberikan layanan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Modelnya menekankan keadilan sosial, gotong royong, dan keberpihakan kepada kelompok marginal (Kemensos RI, 2025).

Di Jambi, inisiatif ini telah menarik perhatian pemerintah daerah karena dianggap sebagai solusi terhadap ketimpangan pendidikan antarwilayah dan antarstrata sosial. Program ini tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga melatih keterampilan vokasional dasar sebagai modal produktivitas masa depan (Detik Sumbagsel, 2025).

2. Kebijakan Sekolah Rakyat

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat diatur melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 446/KPTS/M/2025 dan Permensos Nomor 7 Tahun 2025, yang menegaskan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Data penerima manfaat ditetapkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran (Kemendikbudristek, 2025).

Selain itu, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2025 menjadi payung hukum pelaksanaan di daerah. Kebijakan ini memungkinkan pembiayaan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan fokus utama pada anak-anak yang putus sekolah dan berasal dari keluarga miskin.

B. Konsep Sekolah Rakyat di Dunia

1. Akar Filosofis dan Inspirasi Global

Pendidikan rakyat merupakan konsep universal yang berakar pada gerakan pendidikan untuk keadilan sosial. Di India, Gandhian Basic Education (Nai Talim) menempatkan pendidikan sebagai alat pembebasan rakyat miskin (Gupta, 2021). Di Bangladesh, BRAC Schools yang dikelola komunitas berhasil menurunkan angka buta huruf drastis di pedesaan (UNESCO, 2022).

UNESCO (2023) menilai pendidikan non-formal berbasis komunitas menjadi salah satu strategi paling efektif dalam memperluas akses pendidikan di negara berkembang. Model serupa juga diterapkan di Kenya, Filipina, dan Nepal dengan adaptasi lokal terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

2. Sistem Pengelolaan dan Pembiayaan Global

Dalam praktik global, Sekolah Rakyat memiliki tiga ciri pokok:
Pertama, dikelola bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial (co-management).
Kedua, menggunakan sistem pembiayaan rendah namun berkelanjutan melalui subsidi lintas sumber.
Ketiga, berorientasi hasil belajar nyata dan relevan dengan kehidupan masyarakat.

Studi Hargreaves & Smith (2024) menunjukkan bahwa program pendidikan komunitas mampu menurunkan kemiskinan absolut hingga 0,3% setiap peningkatan partisipasi 1%. Keberhasilan itu sangat tergantung pada efisiensi pembiayaan, kapasitas SDM, dan keberlanjutan politik anggaran.

C. Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi

1. Jumlah dan Kondisi Sekolah Rakyat

Di Jambi, sekolah rakyat mulai dioperasikan pertengahan 2025. Berdasarkan laporan Antara News (2025) dan RRI (2025), terdapat dua sekolah rakyat aktif yakni di Sentra Alyatama Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan pembukaan sepuluh sekolah tambahan untuk menampung 1.000 siswa miskin tahun depan (Metro Jambi, 2025).

Program ini menjadi langkah awal menuju pemerataan akses pendidikan di daerah yang selama ini terhambat oleh faktor ekonomi, geografis, dan sosial.

2. Struktur Anggaran Sekolah Rakyat

Secara naratif, pembiayaan sekolah rakyat di Jambi dirancang dengan proporsi yang sederhana namun realistis, sekitar 42 Milyar dana awal digelontorkan untuk membuka sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Dengan proporsi penggunaan, Sekitar 45% dari total anggaran dialokasikan untuk insentif guru dan tenaga pengajar sebagai upaya menjaga kualitas pembelajaran.
Sebesar 20% digunakan untuk operasional pendidikan dan bahan ajar, termasuk kebutuhan listrik, alat tulis, dan media pembelajaran.
Lalu 15% dialokasikan untuk bantuan transportasi dan makanan peserta didik, agar anak-anak dari keluarga miskin tidak terbebani biaya tambahan.
Sekitar 10% diperuntukkan bagi pemeliharaan sarana dan prasarana, sedangkan 10% terakhir untuk pengawasan mutu, monitoring, dan evaluasi program.

Dengan struktur tersebut, total biaya operasional per sekolah mencapai Rp 1 miliar per tahun atau rata-rata Rp 10 juta per siswa per tahun.
Jika terdapat dua sekolah aktif, maka kebutuhan dana tahunan mencapai Rp 2 miliar.
Apabila sepuluh sekolah rakyat beroperasi seperti rencana Pemkot Jambi, total biaya tahunan mencapai Rp 10 miliar — investasi sosial yang sangat strategis dalam konteks pemerataan pendidikan daerah (Kemenkeu RI, 2025).

3. Manajemen dan Kolaborasi Multi-Pihak

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan model tata kelola kolaboratif (multi-stakeholder governance), melibatkan:

-Dinas Pendidikan sebagai pembina kurikulum dan pengawasan mutu,

-Dinas Sosial sebagai verifikator data kemiskinan melalui DTSEN,

-LSM lokal dan komunitas masyarakat sebagai pelaksana sosial lapangan, serta

-Perguruan tinggi (UNJA, UIN STS Jambi) untuk pembimbingan akademik dan riset kebijakan (Dinas Pendidikan, 2025).

Model seperti ini meniru praktik sukses BRAC Schools di Bangladesh yang mampu bertahan secara finansial karena dukungan lintas sektor (UNESCO, 2023).

D. Kontribusi Sekolah Rakyat terhadap Kemiskinan dan Partisipasi Pendidikan

1. Dampak terhadap Penurunan Kemiskinan

Pendidikan memiliki hubungan langsung dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
World Bank (2023) menunjukkan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan meningkatkan pendapatan individu rata-rata 9–10%.
Jika 1.000 anak miskin di Jambi menyelesaikan jenjang menengah melalui Sekolah Rakyat, maka dalam jangka menengah dapat terjadi kenaikan pendapatan keluarga yang signifikan, yang berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan daerah hingga 3–4% (Bappenas, 2024).

Selain itu, keberadaan sekolah rakyat mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk biaya sekolah seperti seragam, transportasi, dan buku. Efek ganda (multiplier effect) juga tercipta melalui lapangan kerja baru bagi guru, staf, penyedia makanan, dan transportasi di sekitar sekolah.

2. Dampak terhadap Partisipasi Pendidikan dan RLS (8,9 Tahun)

Rata-rata lama sekolah di Jambi yang masih 8,9 tahun dapat meningkat jika program sekolah rakyat dijalankan berkelanjutan.
Dengan 1.000 siswa aktif setiap tahun (sekitar 0,15% dari total anak usia sekolah ±666.000 jiwa), partisipasi pendidikan akan meningkat bertahap.
Apabila program berlanjut selama lima tahun dengan kapasitas konstan, tambahan 5.000 student-years akan menaikkan RLS ke kisaran 9,2–9,3 tahun (BPS Provinsi Jambi, 2024).

Walau efek makro tidak langsung, dampak mikro sangat nyata: anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi berhenti sekolah di usia SMP, dan memiliki peluang melanjutkan pendidikan atau memperoleh keterampilan kerja dasar.

3. Syarat Manajemen Efektif

Agar dampak di atas tercapai, sekolah rakyat harus memenuhi tiga syarat utama:

a. Kepastian hukum dan kurikulum penyetaraan – agar lulusan diakui oleh sistem formal.

b. Pembiayaan berkelanjutan dan transparan – agar tidak menjadi proyek jangka pendek.

c. Manajemen akuntabel berbasis komunitas – mencegah penyimpangan dana dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat.

E. Problem Implementasi Sekolah Rakyat

Meski potensial, program ini menghadapi tantangan struktural:

1. Status kelembagaan belum final (non-formal atau penyetaraan).
2. Ketergantungan dana pusat dan belum ada alokasi tetap APBD.
3. Kualitas tenaga pengajar yang bervariasi.
4. Fasilitas belajar belum standar nasional.
5. Kurangnya data akurat dan sistem monitoring.

Permasalahan ini perlu diantisipasi dengan tata kelola berbasis hasil (results-based management) dan pelibatan publik melalui laporan keuangan terbuka.

F. Rekomendasi Peningkatan Mutu Sekolah Rakyat

1. Regulasi dan akreditasi formal.
   Pemerintah perlu menetapkan sekolah rakyat sebagai bagian dari sistem pendidikan dengan ijazah penyetaraan nasional.
2. Alokasi anggaran tetap.
   Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan 0,5% dari APBD untuk keberlanjutan sekolah rakyat.
3. Pelatihan guru rakyat.
   Berikan pelatihan intensif, sertifikasi mikro, dan insentif bagi tenaga pengajar.
4. Monitoring dan digitalisasi data.
   Integrasikan data siswa dan keuangan ke dalam sistem Dapodik dan e-audit publik.
5. Kemitraan perguruan tinggi.
   Libatkan mahasiswa pendidikan untuk praktik lapangan dan supervisi sekolah rakyat.

Dengan kebijakan tersebut, sekolah rakyat tidak hanya menjadi proyek sosial, melainkan sarana transformasi struktural dalam pendidikan nasional dan pengentasan kemiskinan.

G. Penutup

Sekolah Rakyat merupakan jawaban atas ketimpangan pendidikan dan kemiskinan di Provinsi Jambi. Dengan manajemen profesional dan dukungan fiskal yang jelas, program ini dapat:

1. Meningkatkan partisipasi pendidikan dan rata-rata lama sekolah,
2. Mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pendapatan jangka menengah,
3. Menumbuhkan solidaritas sosial berbasis pendidikan rakyat.

Pendidikan sejatinya bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi upaya memerdekakan manusia dari ketergantungan dan kemiskinan. Sekolah Rakyat, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi simbol keadilan sosial di bumi Jambi.

Daftar Pustaka

1. Antara News. (2025, Juli). Pemkot Jambi tetapkan 100 anak Sekolah Rakyat. https://www.antaranews.com
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2024). Profil Kemiskinan Provinsi Jambi 2024. BPS Jambi.
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2024). Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas 2024. BPS.
4. Bappenas. (2024). Peta Jalan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pendidikan. Jakarta.
5. CNN Indonesia. (2025, Juli). Apa Itu Sekolah Rakyat yang Digagas Pemerintah? https://www.cnnindonesia.com
6. Detik Sumbagsel. (2025). Pemprov Jambi Dukung Pembukaan Sekolah Rakyat di Daerahnya. https://www.detik.com
7. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. (2025). Rencana Strategis Sekolah Rakyat Daerah 2025–2030. Pemprov Jambi.
8. Gupta, R. (2021). Gandhian Basic Education and the People’s School Movement in India. New Delhi: Sage.
9. Hargreaves, A., & Smith, J. (2024). Community Education and Global Inclusion. Routledge.
10. Kementerian Keuangan RI. (2025). Simulasi Anggaran Sekolah Rakyat Tahun 2025. Jakarta.
11. Kementerian Pekerjaan Umum. (2025). Keputusan Menteri PU Nomor 446/KPTS/M/2025. JDIH PU.
12. Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). Permensos No. 7 Tahun 2025. BPK RI.
13. Kemendikbudristek RI. (2024). Statistik Pendidikan Nasional 2024. Jakarta.
14. McKenzie, P., & Younis, S. (2023). Financing Education in Developing Countries: Lessons from Asia. Oxford University Press.
15. Metro Jambi. (2025, Agustus). Sekolah Rakyat Pertama di Jambi Beroperasi di Sentra Alyatama. https://www.metrojambi.com
16. RRI. (2025, Juli). 65 Sekolah Rakyat Telah Beroperasi di Indonesia. https://rri.co.id
17. UNESCO. (2022). BRAC Model of Community Education. Paris: UNESCO.
18. UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report: Non-formal Pathways. Paris.
19. UNICEF. (2024). Inclusive Education for Marginalized Children in Southeast Asia. Bangkok.
20. World Bank. (2023). Poverty and Human Capital in Indonesia. Washington D.C.
21. Wibisono, A. (2025). Keadilan Sosial dalam Pendidikan Rakyat di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
22. Yusuf, H. (2023). Pendidikan Inklusif dan Kesenjangan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
23. Zain, M. (2024). Sekolah Rakyat: Dari Gagasan ke Implementasi Sosial. Yogyakarta: Deepublish.