Sungai Penuh - Awan mendung menyelimuti pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan Pasar Rakyat Sungai Penuh (Pasar Beringin Jaya). Proyek yang didanai APBN dengan nilai pagu Rp 55 miliar di bawah Satker Prasarana Strategis Kementerian PU RI ini dikabarkan makin runyam.
Belum usai sorotan mengenai perusahaan pemenang tender yang terseret kasus suap di KPK, kini masalah internal meledak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek berinisial BJ, dikabarkan mengundurkan diri secara mendadak.
Sumber Jambi Link mengungkap, keputusan BJ meninggalkan jabatan strategis itu diduga kuat karena ketakutan akan potensi masalah hukum yang membayangi proyek ini sejak awal.
"Lagi kisruh. Direktur cabang ndak (tidak) pernah hadir. PPK mengundurkan diri juga," ujar sumber itu, Selasa (10/12/2025).
Mundurnya BJ disinyalir sebagai bentuk "cuci tangan" atau upaya menyelamatkan diri. Pasalnya, kondisi di lapangan dinilai tak kondusif. Isu mengenai pemenang tender, PT Cimendang Sakti Kontrakindo (PT CSK), yang diduga hanya "perusahaan rental" membuat posisi PPK terjepit.
Ditambah lagi, kendali proyek disebut-sebut bukan di tangan manajemen resmi perusahaan, melainkan dikendalikan oleh kontraktor berinisial 'A'. Ketidakhadiran direktur cabang di lapangan semakin memperkuat dugaan bahwa manajemen proyek amburadul.
Baca berita terkait :
Kekosongan posisi vital ini memaksa pimpinan turun tangan. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Prasarana Strategis Jambi terpaksa mengambil alih tugas sebagai PPK untuk menyelamatkan proyek agar tetap berjalan.
"Satker jadi PPK sekarang," tambahnya singkat.
Kondisi ini tentu tidak lazim dan menandakan adanya keadaan darurat dalam manajemen proyek tersebut.
Terkait polemik mundurnya PPK dan dugaan kontraktor bayangan ini, Edia, selaku Kasatker Prasarana Strategis, belum memberikan klarifikasi mendalam.
Konfirmasi yang dilayangkan tim media belum dijawab tuntas. Edia berdalih masih disibukkan dengan agenda seremonial kementerian.
"Segera kami sampaikan. Kemarin sibuk ngurus Harbak (Hari Bakti) PU," kilahnya saat dihubungi.
Publik kini menanti transparansi dari Kementerian PU. Apakah proyek puluhan miliar ini akan tetap dipaksakan berjalan dengan kondisi "cacat" administrasi dan hukum?, atau akan ada evaluasi menyeluruh sebelum kerugian negara benar-benar terjadi?
Add new comment