Proyek bermasalah jambi

Proyek Islamic Centre Batanghari Mandek, Rp 20 Miliar Terancam Mubazir

BATANGHARI – Deretan tiang cor beton tampak tegak membisu di lahan proyek pembangunan Islamic Centre Kabupaten Batanghari. Tak ada aktivitas pembangunan. Tak terlihat tukang, tak terdengar bunyi mesin. Proyek megah yang diklaim menelan anggaran Rp20 miliar ini kini justru menyisakan pertanyaan besar: ke mana aliran dananya, dan mengapa proyek ini terancam mangkrak?

Kejati Jambi Didesak Periksa Mantan Pj Bupati Tebo, Kasus Apa?

Jambi – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi didesak segera memeriksa Mantan Pj Bupati Tebo Tahun 2023-2024. Desakan ini datang dari Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Rabu (12/3/2025) di depan kantor Kejati Jambi.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan masalah dalam proyek infrastruktur Kabupaten Tebo yang jadi temuan BPK RI mencapai Rp 2,1 miliar. MPRJ menuding bahwa eks Pj Bupati Tebo merupakan aktor utama yang diduga mengendalikan proyek-proyek tersebut melalui orang kepercayaannya, K.

Pembangunan Gedung MAN 1 Merangin Rp2,7 M Disoal, Kualitas Diragukan!

MERANGIN – Proyek pembangunan gedung dua lantai Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Merangin disoal. Proyek yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp2.763.211.510 dari Kementerian Agama Provinsi Jambi itu diduga tak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Informasi di lapangan menyebutkan, pondasi gedung yang seharusnya menggunakan material standar konstruksi malah diduga hanya berbahan batu bata. Tentu saja, itu memantik pertanyaan besar, apakah proyek ini benar-benar diawasi dengan baik?

Proyek Puskesmas Simbur Naik Tanjab Timur Rp 4,8 M Dilaporkan ke Kejati Jambi

Jambi – Proyek pembangunan Gedung Kesehatan Relokasi Puskesmas Simbur Naik di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), jadi sorotan! Lembaga Pemantau Penyelenggara dan Kekayaan Negara (LP2KN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kamis (6/2/2025).

Massa menuntut agar Kejati Jambi segera mengusut proyek pembangunan puskesmas yang bersumber dari APBD 2024 dengan nilai kontrak fantastis Rp 4,8 miliar itu.