Jambi – Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi duduk satu meja dengan Tim Tenaga Ahli Gubernur Jambi.
Bukan rapat biasa.
Forum itu membedah program dan kegiatan Biro Kesra tahun 2026. Mulai dari beasiswa, hibah, bantuan sosial, bantuan umrah, pelayanan haji, embarkasi, tahfidz, hingga strategi publikasi program unggulan Pemerintah Provinsi Jambi.
Pertemuan digelar Rabu, 10 Juni 2026, pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB, di Ruang Rapat Setda Provinsi Jambi Lantai II. Agenda resminya adalah Pembahasan Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2026. Notulis rapat tercatat Dr. Fahmi Rasid.
Di ruang itu, satu pesan besar mengemuka, program Kesra tidak boleh lagi bergerak dengan pola lama.
Tidak cukup hanya ada anggaran.
Tidak cukup hanya ada daftar penerima.
Tidak cukup hanya ada proposal.
Tidak cukup hanya ada kegiatan.
Program Kesra harus tepat sasaran, terukur, terdigitalisasi, sinkron dengan kabupaten/kota, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ketua TAG Provinsi Jambi, Ir. H. Syahrasaddin, M.Si, memberi penekanan kuat pada tata kelola.
Menurut Syahrasaddin, program dan kegiatan Biro Kesra harus semakin tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia mendorong survei dan verifikasi penerima bantuan tidak lagi dikerjakan manual semata. Harus mulai menggunakan teknologi digital, aplikasi, atau sistem informasi terintegrasi.
Tujuannya jelas, data lebih akurat, kerja lebih efisien, dan potensi salah sasaran bisa ditekan.
Syahrasaddin juga menekankan program beasiswa Pemerintah Provinsi Jambi perlu lebih difokuskan pada jenjang Sarjana/S1 dan pendidikan vokasi/SMK yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.
Ia mengingatkan, dalam proses revisi RPJMD Provinsi Jambi, program-program Biro Kesra harus memiliki keterkaitan kuat dengan target pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Satu poin lain yang tak kalah penting: program unggulan Pemprov Jambi harus dipublikasikan lebih luas.
Bukan untuk gagah-gagahan.
Tapi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Syahrasaddin juga menegaskan pembangunan dan peningkatan pelayanan Embarkasi Haji Jambi tetap harus menjadi prioritas karena kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan ibadah haji yang lebih mudah dan efisien sangat tinggi.
Poin Arahan Syahrasaddin
| No | Isu | Penekanan |
|---|---|---|
| 1 | Verifikasi bantuan | Gunakan aplikasi/sistem digital |
| 2 | Beasiswa | Fokus S1 dan vokasi/SMK |
| 3 | RPJMD | Program Kesra harus nyambung dengan target SDM |
| 4 | Publikasi | Program unggulan harus diketahui publik |
| 5 | Haji | Embarkasi Haji Jambi tetap prioritas |
Prof. Dr. Suandi melihat program Kesra dari sudut peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menilai pengembangan Embarkasi Haji Jambi tetap perlu diperjuangkan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik di bidang keagamaan.
Untuk program beasiswa, Prof Suandi menilai fokus pada jenjang S1 tahun 2026 sudah tepat karena berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, ia memberi catatan: beasiswa jangan dibagi rata tanpa arah.
Harus ada prioritas pada program studi tertentu yang sangat dibutuhkan pembangunan daerah.
Dengan kata lain, beasiswa bukan sekadar membantu biaya kuliah. Beasiswa harus menjadi investasi SDM.
Daerah butuh tenaga terdidik. Tapi tenaga terdidik yang sesuai kebutuhan pembangunan.
Ia juga menekankan efisiensi survei dan verifikasi penerima bantuan dengan memanfaatkan aplikasi digital dan teknologi informasi yang lebih modern.
Tamrin Bahri membawa isu spesifik: ada enam siswa asal Jambi yang sedang menempuh pendidikan kepariwisataan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan pariwisata di Palembang.
Menurutnya, siswa-siswa ini perlu dipertimbangkan mendapat bantuan atau beasiswa.
Alasannya masuk akal.
Jambi sedang bicara pariwisata. Daerah butuh SDM pariwisata. Jika anak-anak Jambi sudah masuk jalur pendidikan pariwisata, mereka bisa menjadi aset masa depan.
Tamrin juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan melalui pelatihan, koordinasi, dan komunikasi. Tujuannya agar program pembangunan tidak macet di meja birokrasi.
Drs. H. Arpani, M.M. masuk ke isu yang paling sensitif, hibah dan bantuan sosial.
Ia mengingatkan agar setiap pemberian hibah didahului survei dan verifikasi memadai.
Jangan asal proposal masuk, lalu bantuan keluar.
Arpani juga meminta ada pengecekan bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya. Ini penting agar tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.
Ia juga menekankan sinkronisasi bantuan Pemprov Jambi dengan pemerintah kabupaten/kota agar tidak ada penerima yang mendapat bantuan ganda dari sumber berbeda.
Bagian paling menarik, Arpani menyinggung Pokok Pikiran DPRD.
Menurutnya, usulan Pokir DPRD tetap harus memperhatikan ketentuan dan tidak terlalu masuk pada kegiatan yang bersifat teknis operasional.
Ini kalimat halus. Tapi bobotnya berat.
Sebab dalam praktik penganggaran daerah, Pokir sering menjadi wilayah sensitif. Di satu sisi, ia bisa menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, jika tidak dikawal, Pokir bisa berubah menjadi jalur distribusi proyek atau bantuan yang terlalu teknis dan rawan tarik-menarik kepentingan.
Arpani juga menyebut SiLPA masih bisa ditoleransi jika berasal dari efisiensi belanja. Namun harus dihindari jika muncul karena program tidak terlaksana.
Titik Rawan Hibah dan Bansos
| No | Isu | Risiko |
|---|---|---|
| 1 | Tanpa survei | Salah sasaran |
| 2 | Tanpa cek bantuan lama | Penerima berulang |
| 3 | Tidak sinkron kab/kota | Bantuan tumpang tindih |
| 4 | Pokir terlalu teknis | Rawan tarik-menarik |
| 5 | SiLPA karena gagal program | Kinerja dipertanyakan |
Prof. Dr. H. Sukendro masuk ke isu pelayanan keagamaan dan kesehatan jamaah.
Ia menyoroti program bantuan umrah.
Menurutnya, program ini harus dijelaskan secara rinci kepada masyarakat. Apakah bantuan itu berbentuk bantuan penuh atau hanya subsidi biaya.
Ini penting agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Jika disebut bantuan umrah, publik bisa mengira seluruh biaya ditanggung pemerintah. Jika ternyata hanya subsidi, harus dijelaskan sejak awal.
Ia juga mendorong kajian komprehensif mengenai efektivitas penggunaan Embarkasi Haji Jambi dibanding alternatif embarkasi lainnya.
Tak hanya soal keberangkatan, Sukendro juga mengingatkan persiapan kesehatan dan kebugaran jamaah haji harus menjadi perhatian serius. Sebab ibadah haji membutuhkan kondisi fisik prima.
Yulfi Noer Alfikri, M.AP. membawa dua usulan penting.
Pertama, program beasiswa tahfidz dapat diperkuat melalui kemitraan dan sinergi dengan Baznas. Dengan kolaborasi itu, manfaat program bisa diperluas.
Kedua, tata kelola hibah perlu didukung sistem digital berbasis E-Hibah.
Melalui E-Hibah, proses pengajuan, verifikasi, penyaluran, hingga pelaporan bisa lebih transparan dan akuntabel.
Usulan ini sejalan dengan kegelisahan besar dalam rapat: hibah harus dibersihkan dari praktik manual yang rawan kabur.
Karena hibah adalah wilayah yang paling mudah dipuji saat tepat sasaran, tapi paling cepat menjadi masalah saat salah kelola.
Dr. Agus, S.Sos., M.Hum. menyoroti perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan dalam revisi RPJMD perlu ada penyesuaian terhadap sejumlah indikator pembangunan, termasuk Gini Ratio, agar lebih relevan dengan kondisi terkini.
Agus juga meminta program beasiswa segera dilaksanakan karena merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah.
Jika ada tambahan alokasi anggaran pada APBD Perubahan, program beasiswa dapat menjadi salah satu prioritas penguatan.
Namun, ia juga mengingatkan program bantuan umrah harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
Program hibah pun harus dilakukan hati-hati dan memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun substantif.
Terkait Pokir DPRD, Dr Agus menyarankan agar usulan Pokir diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan yang sudah termuat dalam kamus program pemerintah daerah.
Prof. Dr. H. Hariyadi menyoroti pembangunan sektor keagamaan dan pendidikan.
Ia menilai pelayanan keberangkatan haji perlu terus ditingkatkan demi kenyamanan masyarakat Jambi.
Ia juga membawa gagasan lebih besar: pengembangan Bandara Sultan Thaha menjadi bandara internasional dapat menjadi salah satu alternatif strategis untuk mendukung pelayanan haji dan umrah di masa mendatang.
Untuk bantuan pendidikan, Prof Hariyadi meminta segmentasi yang jelas.
Bantuan bagi masyarakat kurang mampu harus dibedakan dengan bantuan bagi siswa atau mahasiswa berprestasi.
Ini penting agar desain kebijakan tidak tercampur.
Membantu yang miskin itu keadilan sosial.
Membantu yang berprestasi itu investasi talenta.
Keduanya penting. Tapi logikanya berbeda.
Prof Hariyadi juga mengingatkan pemerintah perlu menentukan fokus pembangunan lebih terarah agar sumber daya yang tersedia tidak tersebar terlalu luas pada banyak sektor sekaligus.
Muawwin, M.M. menyoroti sisi komunikasi publik.
Ia menegaskan masyarakat penerima manfaat program bantuan Pemerintah Provinsi Jambi perlu diberi ruang untuk menyampaikan testimoni atas manfaat program yang diterima.
Testimoni itu dapat dipublikasikan melalui media sosial dan media massa sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat program Pemerintah Provinsi Jambi.
Menurut Muawwin, publikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung pembangunan daerah.
Ini bukan sekadar soal pencitraan.
Ini soal bukti.
Di era digital, publik ingin melihat siapa penerima manfaat. Apa yang diterima. Bagaimana dampaknya. Apakah program benar-benar hidup di masyarakat atau hanya selesai sebagai laporan kegiatan.
Rapat menghasilkan sejumlah catatan penting.
| No | Kesimpulan | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 1 | Beasiswa S1 prioritas 2026 | Tetap mempertimbangkan bidang studi strategis |
| 2 | Embarkasi Haji Jambi | Tetap agenda prioritas |
| 3 | Hibah dan bansos | Digitalisasi, verifikasi ketat, sinkronisasi kab/kota |
| 4 | Teknologi informasi | Dipakai untuk survei, verifikasi, pelayanan publik |
| 5 | Publikasi program | Harus lebih masif dan terukur |
| 6 | Program Biro Kesra | Diselaraskan dengan RPJMD, IPM, visi-misi Gubernur |
Secara umum, rapat menegaskan bahwa program Biro Kesra harus selaras dengan target RPJMD, peningkatan IPM, serta visi dan misi Gubernur Jambi.
Dari semua poin rapat, isu paling sensitif tetap berada pada hibah, bantuan sosial, dan Pokir DPRD.
Bukan karena program itu buruk.
Justru program itu penting.
Hibah bisa membantu lembaga pendidikan, rumah ibadah, organisasi sosial, pesantren, madrasah, dan kelompok masyarakat. Bantuan sosial bisa menolong warga yang membutuhkan. Pokir bisa menjadi kanal aspirasi masyarakat yang tidak tertampung dalam perencanaan teknokratik.
Tapi semua itu bisa berubah menjadi masalah jika data penerima tidak kuat.
Jika verifikasi lemah.
Jika penerima berulang.
Jika bantuan provinsi dan kabupaten/kota tumpang tindih.
Jika Pokir masuk terlalu jauh ke urusan teknis.
Jika pelaporan tidak terbuka.
Jika publik tidak tahu siapa menerima apa.
Di titik ini, gagasan E-Hibah dan verifikasi digital menjadi sangat relevan.
Tanpa sistem digital, hibah akan terus bergantung pada map proposal, tanda tangan, kedekatan, dan komunikasi informal.
Dengan sistem digital, setidaknya jejaknya bisa dibaca.
Siapa mengajukan.
Kapan diverifikasi.
Siapa memverifikasi.
Berapa diterima.
Untuk apa digunakan.
Bagaimana laporannya.
Program beasiswa S1 menjadi prioritas 2026.
Ini kabar baik.
Tapi rapat TAG memberi pesan yang lebih tajam: beasiswa tidak boleh hanya menjadi program bantuan biasa.
Ia harus diarahkan.
Bidang studi strategis harus dipetakan.
Kebutuhan daerah harus dibaca.
S1 penting untuk IPM.
Vokasi dan SMK penting untuk dunia kerja.
Pendidikan pariwisata penting untuk sektor pariwisata.
Tahfidz bisa diperkuat dengan Baznas.
Bantuan pendidikan harus punya segmentasi: yang kurang mampu dan yang berprestasi.
Jika desainnya tepat, beasiswa menjadi investasi.
Jika desainnya asal, beasiswa hanya menjadi belanja tahunan.
Isu Embarkasi Haji Jambi kembali menjadi perhatian.
Syahrasaddin, Prof Suandi, Prof Sukendro, dan Prof Hariyadi sama-sama menyinggung peningkatan pelayanan haji.
Ini menandakan isu embarkasi bukan sekadar wacana teknis Biro Kesra.
Ia menyangkut kebutuhan masyarakat luas.
Jamaah haji Jambi membutuhkan pelayanan yang lebih mudah, efisien, nyaman, dan manusiawi.
Tapi rapat juga mengingatkan: perlu kajian komprehensif.
Mana yang paling efektif?
Apakah memperkuat Embarkasi Haji Jambi?
Apakah ada alternatif embarkasi lain?
Bagaimana kesiapan bandara?
Bagaimana kesehatan jamaah?
Bagaimana pembiayaan?
Bagaimana manfaat jangka panjang?
Jangan sampai program haji hanya ramai dalam pidato, tapi lambat dalam keputusan.(*)
