Pemprov Jambi

Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi menggelar audiensi strategis dengan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jambi. Pertemuan yang dikemas dalam "Diskusi Rabuan Series" ini berlangsung di Kantor Pusat Bank Jambi, Rabu (12/11/2025) .

DRS ini bertujuan utama untuk memperkuat sinergi strategis antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Bank Jambi, khususnya dalam mendukung visi pembangunan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tim Tenaga Ahli (TAG) Gubernur Jambi menyambangi Mahligai 9 Building, kantor pusat Bank Jambi, dalam rangka diskusi rabuan series (DRS), Rabu (12/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk 'belanja masalah' yang akan disampaikan langsung kepada Gubernur Jambi.

Jambi - Fakta miris terungkap terkait akses pendidikan di Provinsi Jambi. Di beberapa titik, jarak antar sekolah terdekat bisa mencapai 28 kilometer, memaksa siswa menempuh jarak yang sangat jauh untuk belajar.

Menjawab kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi tak tinggal diam. Sebuah 'gebrakan' disiapkan dengan mengusulkan pembangunan tiga Sekolah Rakyat baru di lokasi-lokasi strategis.

Gubernur Jambi, Al Haris, memantau langsung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMA Negeri 8 Kota Jambi, Senin (3/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran TKA yang digelar sebagai evaluasi kualitas dan kemampuan siswa.

Didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar, Al Haris menegaskan TKA merupakan instruksi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, tes ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda Jambi yang unggul dan adaptif.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas di Muaro Jambi. Proyek vital ini resmi ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa Pemprov siap mengawal proyek ini agar berjalan sesuai rencana. Ia meyakini pelabuhan ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

"Tugas kami daerah yang mengawal. Kalau sudah kebijakan pusat ya kami mengawal, mendorong, menolong," ujar Al Haris.

Akademisi UIN STS Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., MM, dijadwalkan menjadi narasumber utama dalam "Dialog Jambi Pagi Ini" di RRI Pro 1 Jambi, Kamis (30/10/2025) besok.

Menyoroti tema krusial "Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang & Jasa", Dedek menegaskan bahwa transparansi, terutama di sektor rawan korupsi, tidak boleh lagi hanya sekadar kewajiban hukum.

"Keterbukaan perlu menjadi nilai yang hidup dalam perilaku dan sistem kerja aparatur negara," demikian pandangan Dr. Dedek.

Jambi - Rencana aksi demonstrasi sejumlah Datuk Rio (Kepala Desa) di Kabupaten Bungo terkait Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) tunda bayar 2024 mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pemprov menegaskan telah terjadi miskomunikasi, sebab dana tersebut sebenarnya sudah ditransfer ke kas daerah Bungo sejak lama.

Jambi - Keluhan soal atap Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Baru yang kerap bocor saat hujan akhirnya didengar Pemerintah Provinsi Jambi. Tak perlu menunggu lama, perbaikan fasilitas kebanggaan warga Jambi itu akan dimulai bulan depan.

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, saat membuka Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Basket Perbasi Jambi di GOR Kota Baru, Senin (13/10/2025) sore.

Tebo - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyalurkan bantuan program bedah rumah senilai total Rp 1 miliar untuk 50 warga di Kabupaten Tebo. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jambi Al Haris, bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Tebo, Senin (13/10/2025).

Bantuan ini merupakan bagian dari program unggulan Pro Jambi Tangguh. Gubernur Al Haris menegaskan, program ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih mendiami rumah tidak layak huni.

Ekonom sekaligus Sekretaris PUSDIKLAT Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Dr Fahmi Rasid mengatakan, jika lambat jalan khusus batu bara diselesaikan, maka semua pihak akan dirugikan.

Kerugian itu bisa menyerang ke berbagai arah, mulai dari beban jalan umum yang akan tetap tinggi, biaya logistik tidak efisien, dan potensi pendapatan daerah yang tertunda.