penyimpangan anggaran daerah

KERINCI — Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Juanda Sasmita, akhirnya memberi respons atas konfirmasi Jambi Link terkait temuan BPK RI atas belanja rekening Penerangan Jalan Umum atau PJU Tahun Anggaran 2025.

Namun jawaban yang diberikan singkat.

Juanda tidak merinci satu per satu pertanyaan yang diajukan redaksi.

Ia hanya menyatakan bahwa substansi pertanyaan Jambi Link sudah sesuai dengan temuan hasil audit BPK.

MUARO JAMBI — Namanya hibah. Tetapi di LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Muaro Jambi Tahun 2025, hibah ini tidak sepenuhnya selesai di meja penerima. BPK menemukan realisasi Belanja Hibah pada Dinas PUPR serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tidak sesuai ketentuan.

Pemkab Muaro Jambi pada LRA TA 2025 menyajikan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp33.236.398.572,00 dengan realisasi Rp32.598.054.175,00 atau 98,08 persen.

BUNGO — Belanja BBM di Pemerintah Kabupaten Bungo ikut menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan karena jumlah kendaraannya. Bukan pula karena harga minyaknya. Tapi karena bukti pertanggungjawabannya. BPK menemukan 952 bukti pembelian BBM pada tiga SKPD tidak sesuai kondisi sebenarnya. Nilainya mencapai Rp276.058.201,00.