Batubara Jambi

Jambi – Gelombang protes terhadap ketidakberesan dalam tata kelola batubara di Jambi semakin deras. Warga dan netizen kini menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera bertindak menertibkan bisnis batubara di Jambi.

Di media sosial, netizen menyoroti berbagai persoalan yang tak kunjung selesai, mulai dari mandeknya proyek jalan khusus batubara, penertiban penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk batubara, hingga dugaan penghindaran pajak dan royalti yang merugikan negara.

Jambi – Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB), Asnawi Abdul Rachman, mengklarifikasi bahwa tongkang batu bara yang menabrak Jembatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, bukanlah tongkang ilegal. Ia memastikan bahwa seluruh dokumen operasional tongkang tersebut lengkap dan sesuai dengan aturan.

“Kami pastikan tongkang yang terlibat insiden ini legal. Untuk tongkang pasti ada izinnya, dan dokumen operasionalnya lengkap,” ujar Asnawi kepada Jambi Link, Selasa (28/1/2025).

Kiprah PPTB mulai membetot perhatian publik. Nama PPTB mendadak ramai dibincangkan seiring terjadinya insiden tongkang batubara menabrak jembatan tembesi, pekan lalu. PPTB terlihat paling sibuk, baik sibuk mengurusi tongkang yang menabrak ataupun melakukan klarifikasi ke media melalui serangkaian konferensi pers.

Namun, banyak yang bertanya-tanya apa itu PPTB?

Organisasi apa itu?

Jambi – Di tengah wacana pembukaan kembali jalur darat untuk angkutan batu bara, polemik di masyarakat semakin memanas. Sebagian mendukung dengan alasan potensi lapangan kerja bagi ribuan sopir dan UMKM, sementara banyak pula yang menolak akibat dampak negatif berupa kemacetan dan kerusakan jalan.

Merespons situasi ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jambi melalui bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan (Kumhankam) menyatakan sikap tegas untuk membela kepentingan masyarakat luas.

Jambi – Insiden tongkang batu bara yang kembali menabrak tiang pelindung Jembatan Tembesi di Kabupaten Batanghari menuai kecaman tajam. Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB) diminta untuk bersikap tegas dan tidak melindungi pengusaha tongkang yang terlibat dalam kejadian ini.

Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono, mantan Kapolda Jambi sekaligus Ketua PP Polri Daerah Jambi, menyoroti pentingnya langkah konkret untuk menghentikan aktivitas pengangkutan batu bara melalui jalur sungai yang dinilai membahayakan infrastruktur vital.

Jambi – Kecelakaan transportasi batubara kembali menyorot perhatian publik. Rabu (22/1/2025), tongkang bermuatan batubara yang ditarik TB TWIN POWER dan diassist TB KURNIA XXIV menabrak tiang fender nomor 2 Jembatan Panjang Muara Tembesi di perairan Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari.

Benturan ini kembali memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap operasional angkutan batubara yang terus mengancam keselamatan infrastruktur vital di Jambi.

Jambi – Insiden tongkang batubara menabrak tiang pengaman Jembatan Batanghari Tembesi kembali memicu amarah publik. Kejadian pada Rabu (22/1/2025) pukul 14:28 WIB, melibatkan tongkang bertuliskan TB: TWIN Power BG: Labroy 195, yang menghantam bagian bawah jembatan hingga menimbulkan kerusakan serius.

BATANGHARI – Insiden tertabraknya Jembatan Tembesi oleh kapal tongkang bermuatan batu bara kembali terjadi. Kali ini, LSM MAPPAN (Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan Nasional) berencana melaporkan pemilik tongkang, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan pihak terkait atas kerusakan yang ditimbulkan.

Jambi – Tim Transisi Kadin Jambi melalui juru bicaranya, Robert Samosir, meminta Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi untuk membuktikan keberadaan dan fungsinya dalam mendorong pengusaha batubara merealisasikan pembangunan jalan khusus batubara. Hal ini dinilai penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini ditimbulkan oleh aktivitas pengangkutan batubara di Provinsi Jambi.

JAMBI – Tim Transisi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jambi dengan tegas mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jambi untuk membuka kembali jalur darat bagi angkutan batubara. Namun, dukungan tersebut disertai desakan kuat kepada para pengusaha dan transportir untuk mematuhi aturan yang ada.

Pengalaman sebelumnya, di mana pelanggaran aturan kerap terjadi, disebut sebagai penyebab utama kerusakan jalan, kemacetan, dan keresahan masyarakat.