Jambi – Gelombang protes terhadap ketidakberesan dalam tata kelola batubara di Jambi semakin deras. Warga dan netizen kini menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera bertindak menertibkan bisnis batubara di Jambi.
Di media sosial, netizen menyoroti berbagai persoalan yang tak kunjung selesai, mulai dari mandeknya proyek jalan khusus batubara, penertiban penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk batubara, hingga dugaan penghindaran pajak dan royalti yang merugikan negara.
Tak hanya itu, KPK juga didesak untuk turun tangan mengusut dugaan keterlibatan mafia batubara dalam skema bisnis gelap ini.
"Pak Prabowo, jangan biarkan mafia batubara terus merajalela di Jambi! Negara rugi, rakyat sengsara, tapi mereka tetap untung besar. Tertibkan sekarang!" tulis seorang netizen di Tiktok.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian publik adalah penertiban Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk batubara, yang diduga menjadi celah bagi pengusaha batubara menghindari pajak dan royalti.
Data dari Direktorat Kepelabuhan Dirjen Perhubungan Laut menunjukkan bahwa di Jambi terdapat 59 TUKS, tersebar di Pelabuhan Talang Duku (46 TUKS), Muara Sabak (2 TUKS), dan Kuala Tungkal (11 TUKS).
Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menemukan 11 TUKS yang aktif digunakan untuk ekspor batubara.
"Kalau dibiarkan dan tidak ditertibkan, TUKS akan berpotensi jadi jalur distribusi ilegal batubara. Negara dirugikan karena pajak dan royalti yang seharusnya disetor ke kas negara malah hilang!" kata Veri, seorang aktivis di Jambi.
Warga dan netizen pun mendesak Presiden Prabowo dan KPK untuk segera mengaudit semua TUKS yang ada di Jambi.
Selain penyalahgunaan TUKS, warga juga menyoroti mandeknya proyek jalan khusus batubara yang seharusnya menjadi solusi atas kemacetan akibat ribuan truk batubara yang memenuhi jalan umum.
"Jalan khusus batubara tidak kunjung selesai, tapi mafia batubara malah bisa leluasa pakai jalur sungai dan pelabuhan ilegal. Siapa yang sebenarnya diuntungkan?" ujar Roni, warga yang setiap hari terkena dampak kemacetan akibat angkutan batubara.
Gelombang protes semakin kuat, dengan banyak warga meminta KPK untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam bisnis batubara di Jambi.
Beberapa isu utama yang perlu diusut antara lain:
✔ Penyalahgunaan TUKS untuk aktivitas ekspor batubara.
✔ Dugaan penghindaran pajak dan royalti yang merugikan negara.
✔ Lambannya penyelesaian jalan khusus batubara.
✔ Dugaan keterlibatan pengusaha kakap dan oknum pejabat dalam skema mafia batubara.
"Kalau KPK serius, audit saja semua transaksi di TUKS dan lihat siapa yang bermain di balik bisnis ini!" ujar seorang netizen.
Jika tidak ada tindakan nyata, warga khawatir Jambi akan terus menjadi ladang permainan mafia batubara, di mana hukum hanya berlaku bagi yang kecil, sementara pengusaha besar terus menikmati keuntungan tanpa tersentuh hukum.
"Pak Prabowo, jangan diam saja! Jika mafia batubara tidak ditindak, berarti negara ini benar-benar sudah dikuasai mereka," tulis seorang netizen dalam desakannya.(*)
Add new comment