Jambi – Insiden tongkang batubara menabrak tiang pengaman Jembatan Batanghari Tembesi kembali memicu amarah publik. Kejadian pada Rabu (22/1/2025) pukul 14:28 WIB, melibatkan tongkang bertuliskan TB: TWIN Power BG: Labroy 195, yang menghantam bagian bawah jembatan hingga menimbulkan kerusakan serius.
Ini merupakan kejadian kedua dalam satu bulan, setelah Jembatan Aurduri 1 juga mengalami insiden serupa. Dua insiden ini mempertegas buruknya pengelolaan angkutan batubara di Provinsi Jambi dan membahayakan infrastruktur vital serta keselamatan masyarakat.
Benturan keras dari tongkang batubara tidak hanya merusak tiang pengaman jembatan, tetapi juga mengancam struktur utama yang menjadi penghubung penting di wilayah Batanghari. Meski jembatan masih bisa dilalui, kondisi ini membutuhkan perhatian serius dan langkah tegas untuk mencegah insiden lebih besar.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, H. Bakri, HM, SE, mengecam keras insiden ini. Ia menyerukan penghentian total aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai hingga tata kelola yang lebih ketat diterapkan.
“Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Pemerintah harus menghentikan sementara aktivitas hauling batubara melalui sungai sebelum ada aturan tegas dan langkah nyata untuk memastikan insiden seperti ini tidak terulang,” tegas Bakri.
Bakri mengingatkan bahwa kerusakan yang dibiarkan terus-menerus dapat berdampak fatal, terutama jika suatu saat tiang utama jembatan tertabrak.
“Kalau hanya perbaikan seadanya, itu seperti bom waktu. Jika tiang utama jembatan tertabrak, siapa yang akan bertanggung jawab? Kerugian masyarakat akan sangat besar,” ujar Bakri, tegas.
Bakri juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jalur angkutan batubara, baik melalui darat maupun sungai. Ia mendukung usulan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi yang sebelumnya meminta penghentian sementara angkutan di sungai.
“Pemprov Jambi dan pemerintah pusat harus duduk bersama untuk membuat kesepakatan yang jelas. Jalur darat harus memiliki aturan ketat soal tonase, dan jalur sungai tidak bisa terus dibiarkan seperti ini,” kata Bakri.
Dua insiden dalam waktu singkat ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap operasional tongkang batubara. Publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melindungi infrastruktur strategis yang menjadi urat nadi transportasi Jambi.
“Pemerintah tidak bisa terus diam. Pengawasan lemah seperti ini hanya akan merugikan masyarakat. Harus ada tindakan nyata, bukan sekadar janji,” ujar seorang warga Batanghari yang ikut menyaksikan kerusakan di Jembatan Tembesi.
Dengan jembatan yang terus menjadi korban tongkang batubara, masyarakat menuntut tindakan tegas untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
“Ini sudah keterlaluan. Jika tidak ada langkah konkret, bukan hanya infrastruktur yang rusak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkas warga lainnya.
Langkah penghentian sementara aktivitas hauling batubara melalui sungai dinilai sebagai solusi darurat untuk melindungi Jembatan Tembesi dari kerusakan lebih parah, sambil menunggu regulasi yang lebih ketat diterapkan. (*)
Add new comment