PPTB

Publik semakin gencar mempertanyakan legalitas iuran yang dipungut dari pengusaha tambang batubara oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Berapa total dana yang dikumpulkan? Untuk apa penggunaannya? Bagaimana dengan pajaknya? Dan mengapa pengusaha rela menyetor? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu?

Hingga kini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Tidak ada klarifikasi terkait mekanisme pengelolaan dana dari para pengusaha tambang. Transparansi yang dituntut publik pun tak kunjung dijawab.

Jambi – Setelah investigasi yang dilakukan Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau dipublikasikan, aparat akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek kondisi lingkungan di Koto Boyo, Batanghari, Kamis 6 Februari 2025.

Hasil peninjauan Tim Ditreskrimsus Polda Jambi, Kementerian ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menguak fakta yang mengkhawatirkan.

Jambi – Polemik iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin membesar. Publik bertanya-tanya, apa sebenarnya keistimewaan PPTB sehingga pengusaha tambang mau menyetor uang miliaran rupiah ke organisasi ini?

Sejauh ini, PPTB yang dipimpin oleh Asnawi terus bungkam. Tak ada transparansi ke mana dana yang dikumpulkan itu mengalir, apakah dikenakan pajak, serta apakah benar dana tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

Gonjang-ganjing ihwal pengelolaan iuran miliaran rupiah dari pengusaha tambang ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus memanas. Masalah peruntukan dana, legalitas PPTB dalam mengelola uang miliaran, hingga dugaan penghindaran pajak menjadi perbincangan yang semakin luas.

Namun, hingga saat ini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Dikonfirmasi via WhatsApp tak dijawab, ditelpon pun tak direspon. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari pengusaha batubara.

Jambi – Polemik pengelolaan dana yang dikumpulkan Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus panas. Hingga saat ini, Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara masih belum diperbaiki. Padahal, PPTB disebut telah mengelola dana miliaran rupiah dari pengusaha tambang.

Kini, publik mulai mempertanyakan legalitas PPTB dalam mengelola dana tersebut. Lalu, apa alasan para pengusaha tambang mau saja membayar iuran kepada PPTB. Bagaimana soal pajak dari pengelolaan iuran itu?

Polemik pengelolaan anggaran dalam perbaikan jembatan yang rusak akibat tertabrak tongkang batubara terus mencuat. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, Ibnu Kurniawan, menegaskan pihaknya hanya bertugas mengawasi pelaksanaan perbaikan, bukan sebagai pengelola anggaran.

Menurut Ibnu, kejadian tertabraknya fender jembatan di Batanghari dan Tembesi berawal dari ketidaksiapan jalur sungai sebagai jalur angkutan batubara.

Jambi – Bisnis batubara di Jambi kian panas. Potensi pajak dan royalti yang seharusnya menjadi pemasukan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah diduga hanya memperkaya segelintir kelompok.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Horizon, yang kini menjadi bagian dari Tim Transisi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jambi, menegaskan bahwa provinsi Jambi memiliki potensi besar dari pajak dan royalti batubara yang seharusnya dinikmati rakyat, bukan dikuasai segelintir orang.

Jambi – Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB), Asnawi Abdul Rachman, mengklarifikasi bahwa tongkang batu bara yang menabrak Jembatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, bukanlah tongkang ilegal. Ia memastikan bahwa seluruh dokumen operasional tongkang tersebut lengkap dan sesuai dengan aturan.

“Kami pastikan tongkang yang terlibat insiden ini legal. Untuk tongkang pasti ada izinnya, dan dokumen operasionalnya lengkap,” ujar Asnawi kepada Jambi Link, Selasa (28/1/2025).

Kiprah PPTB mulai membetot perhatian publik. Nama PPTB mendadak ramai dibincangkan seiring terjadinya insiden tongkang batubara menabrak jembatan tembesi, pekan lalu. PPTB terlihat paling sibuk, baik sibuk mengurusi tongkang yang menabrak ataupun melakukan klarifikasi ke media melalui serangkaian konferensi pers.

Namun, banyak yang bertanya-tanya apa itu PPTB?

Organisasi apa itu?

Jambi – Insiden tongkang batu bara yang kembali menabrak tiang pelindung Jembatan Tembesi di Kabupaten Batanghari menuai kecaman tajam. Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB) diminta untuk bersikap tegas dan tidak melindungi pengusaha tongkang yang terlibat dalam kejadian ini.

Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono, mantan Kapolda Jambi sekaligus Ketua PP Polri Daerah Jambi, menyoroti pentingnya langkah konkret untuk menghentikan aktivitas pengangkutan batu bara melalui jalur sungai yang dinilai membahayakan infrastruktur vital.