PPTB

Penyidikan dugaan penyimpangan dana iuran pengusaha batubara yang dikelola Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin menarik perhatian publik. Setelah sebelumnya Ketua PPTB, Asnawi, diperiksa selama 5 jam, kali ini giliran bendahara dan ketua PPTB periode sebelumnya yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Unit Tipikor Polresta Jambi, Rabu (20/3/2025).

Namun, pantauan di lapangan hingga sore hari, tidak tampak adanya aktivitas pemeriksaan terkait kasus ini.

Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana iuran pengusaha batubara yang dikelola Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus bergulir. Setelah sebelumnya Ketua PPTB, Asnawi, menjalani pemeriksaan selama 5 jam, kini giliran pengurus lain yang bakal dipanggil Unit Tipikor Polresta Jambi.

Berdasarkan informasi terbaru, penyidik Tipikor Polresta Jambi akan memeriksa pengurus PPTB yang mengetahui pergerakan dana iuran dari para pengusaha batubara.

Setelah sekian lama bungkam, Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB), Asnawi, akhirnya buka suara usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Unit Tipikor Polresta Jambi, Kamis (13/3/2025).

Kepada wartawan, Asnawi mengungkapkan dirinya diperiksa sejak pagi hingga pukul 15.00 WIB. Ia mengaku menjalani pemeriksaan terkait laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di PPTB, khususnya terkait iuran dari para pengusaha batubara.

Diam-diam Tipikor Polresta Jambi tengah mengusut kasus iuran pengusaha Batubara ke PPTB. Kasus ini ramai diberitakan beberapa pekan ini.

Penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Jambi, bahkan telah memulai penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Asnawi, Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB) Jambi.

Informasinya Ketua PPTB itu diperiksa pada Kamis, 13 Maret 2025 pagi. Pemeriksaan ini dilakukan terkait anggaran iuran pengusaha kepada PPTB.

Publik semakin gencar mempertanyakan legalitas iuran yang dipungut dari pengusaha tambang batubara oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Berapa total dana yang dikumpulkan? Untuk apa penggunaannya? Bagaimana dengan pajaknya? Dan mengapa pengusaha rela menyetor? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu?

Hingga kini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Tidak ada klarifikasi terkait mekanisme pengelolaan dana dari para pengusaha tambang. Transparansi yang dituntut publik pun tak kunjung dijawab.

Jambi – Setelah investigasi yang dilakukan Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau dipublikasikan, aparat akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek kondisi lingkungan di Koto Boyo, Batanghari, Kamis 6 Februari 2025.

Hasil peninjauan Tim Ditreskrimsus Polda Jambi, Kementerian ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menguak fakta yang mengkhawatirkan.

Jambi – Polemik iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin membesar. Publik bertanya-tanya, apa sebenarnya keistimewaan PPTB sehingga pengusaha tambang mau menyetor uang miliaran rupiah ke organisasi ini?

Sejauh ini, PPTB yang dipimpin oleh Asnawi terus bungkam. Tak ada transparansi ke mana dana yang dikumpulkan itu mengalir, apakah dikenakan pajak, serta apakah benar dana tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur.

Gonjang-ganjing ihwal pengelolaan iuran miliaran rupiah dari pengusaha tambang ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus memanas. Masalah peruntukan dana, legalitas PPTB dalam mengelola uang miliaran, hingga dugaan penghindaran pajak menjadi perbincangan yang semakin luas.

Namun, hingga saat ini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Dikonfirmasi via WhatsApp tak dijawab, ditelpon pun tak direspon. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari pengusaha batubara.

Jambi – Polemik pengelolaan dana yang dikumpulkan Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus panas. Hingga saat ini, Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara masih belum diperbaiki. Padahal, PPTB disebut telah mengelola dana miliaran rupiah dari pengusaha tambang.

Kini, publik mulai mempertanyakan legalitas PPTB dalam mengelola dana tersebut. Lalu, apa alasan para pengusaha tambang mau saja membayar iuran kepada PPTB. Bagaimana soal pajak dari pengelolaan iuran itu?

Polemik pengelolaan anggaran dalam perbaikan jembatan yang rusak akibat tertabrak tongkang batubara terus mencuat. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, Ibnu Kurniawan, menegaskan pihaknya hanya bertugas mengawasi pelaksanaan perbaikan, bukan sebagai pengelola anggaran.

Menurut Ibnu, kejadian tertabraknya fender jembatan di Batanghari dan Tembesi berawal dari ketidaksiapan jalur sungai sebagai jalur angkutan batubara.