Jambi – Tim Transisi Kadin Jambi melalui juru bicaranya, Robert Samosir, meminta Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi untuk membuktikan keberadaan dan fungsinya dalam mendorong pengusaha batubara merealisasikan pembangunan jalan khusus batubara. Hal ini dinilai penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini ditimbulkan oleh aktivitas pengangkutan batubara di Provinsi Jambi.
"PPTB harus benar-benar menjadi wadah yang efektif, tidak sekadar menjadi simbol. Realisasi jalan khusus batubara harus diprioritaskan agar pengangkutan tidak lagi mengganggu masyarakat dan melanggar aturan. Selama ini, pengusaha batubara cenderung nakal, tidak patuh terhadap aturan pemerintah. Mereka seolah mau seenaknya saja," tegas Robert, Selasa (21/1/2025).
Robert menyoroti bahwa pelanggaran oleh pengusaha batubara kerap terjadi, baik di jalur darat maupun sungai. Di darat, angkutan batubara sering melanggar aturan tonase dan jam operasional hingga menyebabkan kemacetan parah dan kerusakan jalan. Sementara di jalur sungai, pelanggaran juga terjadi, seperti melanggar regulasi terkait operasional tongkang hingga menabrak jembatan.
"Masalah ini sudah menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Pengusaha batubara harus berhenti mengedepankan kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pembangunan jalan khusus adalah solusi yang harus diwujudkan segera," ujarnya.
Staf Khusus Gubernur Jambi, Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono, turut memberikan masukan kepada PPTB, yang baru saja membentuk pengurus baru, Senin 20 Januari 2025 kemarin. Mantan Kapolda Jambi itu menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap pengusaha tambang, termasuk membedakan mana pengusaha yang patuh dan legal, serta mana yang ilegal di lapangan.
"PPTB harus aktif mendata pengusaha yang benar-benar memiliki kelengkapan dokumen. Selama ini, banyak temuan pengusaha yang menambang tanpa izin atau dokumen lengkap, yang menyebabkan kebocoran pendapatan negara dari sektor tambang," kata Bambang.
Menurut Bambang, aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan dampak lingkungan dan sosial yang serius.
"Pendataan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya pengusaha tambang yang patuh terhadap regulasi yang dapat beroperasi," tambahnya.
Robert Samosir dan Bambang Suparsono menegaskan bahwa PPTB perlu mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait tambang batubara. Keberadaan organisasi ini dinilai harus berdampak langsung, terutama dalam memastikan pengusaha tambang beroperasi sesuai aturan dan mendukung pembangunan jalan khusus batubara.
"Masih banyak pengusaha tambang yang mengabaikan aturan dan beroperasi tanpa kelengkapan dokumen. Hal ini tidak hanya mencederai keadilan bagi pengusaha yang patuh, tetapi juga merugikan keuangan negara. PPTB harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah ini," tegas Robert.
Tim Transisi Kadin Jambi berharap PPTB mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pengelolaan sektor tambang yang lebih baik. Realisasi jalan khusus batubara dan penertiban pengusaha tambang ilegal dinilai menjadi langkah awal untuk menciptakan kondisi yang lebih tertib dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
"Dengan sinergi antara PPTB, pemerintah, dan stakeholder terkait, kita bisa menciptakan lingkungan usaha tambang yang tertib, transparan, dan mendukung pembangunan daerah. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap sektor tambang semakin menurun akibat pelanggaran-pelanggaran yang terus terjadi," pungkas Robert.(*)
Add new comment