Usman Sulaiman, Ketua KADIN Provinsi Jambi, memberikan tanggapan tegas terhadap kritik yang ditujukan padanya. Ia tetap keukeuh menolak hasil Munaslub KADIN Pusat yang menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum. Ihwal desakan agar ia dilengserkan, Usman menegaskan bahwa KADIN Jambi yang sah hanya satu, yaitu yang dipimpinnya. Usman menyebut kritik dari pihak yang sudah domisioner sebagai tidak relevan.
***
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jambi, Usman Sulaiman, memberikan tanggapan terkait kritik dan serangan yang ditujukan kepada dirinya seputar kepemimpinan KADIN Provinsi Jambi. Usman menyatakan Syahrasaddin dan beberapa pihak lainnya tidak lagi memiliki status sebagai pengurus KADIN. Sehingga, menurutnya, mereka tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama organisasi itu.
"Terkait kritik yang disampaikan oleh Syahrasaddin, perlu saya tegaskan bahwa statusnya, termasuk yang lain, sudah domisioner. Mereka bukan pengurus KADIN lagi. Saat ini, pengurus KADIN yang sah untuk Jambi hanya satu, yaitu saya yang terpilih secara aklamasi lewat Muprov KADIN ke VII," ujar Usman Sulaiman kepada Jambi Link.
Menanggapi hasil Munaslub KADIN Pusat yang menempatkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum menggantikan Arsjad Rasyid, Usman Sulaiman menegaskan bahwa KADIN Jambi di bawah kepemimpinannya tetap menolak hasil Munaslub itu.
Menurutnya, legitimasi kepemimpinan KADIN Pusat yang baru masih dipertanyakan, terutama dengan ketidakhadiran Presiden RI dalam pelantikan KADIN hasil Munaslub.
"Kita lihat beberapa hari ini seperti apa. Fakta bahwa Presiden RI tidak hadir pada pelantikan KADIN hasil Munaslub itu adalah pertanda bahwa tidak ada legitimasi dan dukungan dari pemerintah yang sah," tambah Usman.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (WKU) OKA KADIN Provinsi Jambi, Syahrasaddin, mendukung penuh hasil Munaslub KADIN Pusat. Mantan Sekda Provinsi Jambi itu bahkan menyerukan pembenahan di tubuh KADIN Jambi.
Ia meminta KADIN Pusat untuk segera menunjuk caretaker guna mengelola KADIN Jambi secara profesional, menyusul tuduhan bahwa Muprov KADIN Jambi 2024 lalu cacat secara prosedural.
Namun, Usman Sulaiman menanggapi hal itu dengan sikap skeptis dan menegaskan bahwa KADIN Jambi yang dipimpinnya tetap sah dan legal, dengan Muprov yang berjalan sesuai dengan ketentuan organisasi.
"Kami akan terus menjalankan tugas dan fungsi kami sesuai dengan mandat yang diberikan, dan kami yakin bahwa masyarakat Jambi mendukung kami," pungkas Usman.(*)
Add new comment