Kadin Jambi Terancam Chaos! Keputusan Anindya Bakri Terbitkan SK untuk Usman Sulaiman Ditolak Anggota ber KTA dan Kadin Kabupaten/Kota!

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jambi di ambang kekacauan! Berpotensi chaos.

Keputusan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk kepemimpinan Usman Sulaiman mendapat penolakan keras. Gelombang penolakan datang, terutama dari Kadin Transisi, yang dipimpin Mantan Sekda Jambi, Syahrasaddin.

Ritas Mairiyanto, salah satu anggota luar biasa Kadin Jambi, yang juga ketua Gapensi Provinsi Jambi menegaskan konflik ini bermula dari sikap Usman Sulaiman yang menolak terpilihnya Anindya Bakri sebagai Ketum Kadin lewat Munaslub.

"Karena ada dinamika itu, lahirlah Kadin Transisi yang mendukung penuh hasil Munaslub yang menunjuk Anindya Bakri sebagai Ketua Umum," ujar Ritas.

Namun, dalam perjalanan waktu, Usman Sulaiman berupaya bermanuver. Ia bergerilya di pusat untuk menembus akses dan jejaring Anindya Bakri. Dia paham sebagai tokoh yang paling getol menolak Anindya. Maka, upaya menembus Anindya dilakukan dengan amat serius. Ia sampai menginap berhari-hari di Jakarta.

Ikhtiarnya sukses. Usman berhasil mendapatkan legitimasi dari Anindya Bakri, hingga akhirnya SK kepemimpinan Kadin Jambi jatuh ke tangannya.

Keputusan ini memicu kemarahan internal Kadin Jambi, terutama dari para pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang menolak SK tersebut.

"Seharusnya Kadin Pusat membentuk caretaker untuk menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jambi, bukan langsung menerbitkan SK untuk Usman!" tegas Ritas.

Kesalahan Fatal Anindya: SK Baru Diterbitkan Tanpa Muprov Ulang!

Yang membuat situasi ini semakin kacau adalah fakta bahwa sebelumnya, Usman Sulaiman telah mengantongi SK dari Ketua Umum Kadin sebelumnya, Arsjad Rasjid.

Seharusnya, jika memang ada pergantian kepemimpinan di Kadin Pusat, mekanisme yang benar adalah menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) ulang untuk menentukan kepemimpinan Kadin Jambi secara sah.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya: Anindya Bakri langsung menerbitkan SK baru untuk Usman Sulaiman, tanpa melalui proses Muprov ulang!

"Ini kesalahan fatal dalam mekanisme organisasi! Seharusnya ada Muprov ulang, bukan asal menerbitkan SK baru," tegas Ritas.

Menurut Ritas, manuver Usman Sulaiman dalam mendapatkan SK kepemimpinan Kadin Jambi menimbulkan banyak pertanyaan besar. Bagaimana mungkin Usman Sulaiman mendapatkan SK, sementara sebelumnya menolak kepemimpinan Anindya Bakri? Mengapa Kadin Pusat tidak membentuk caretaker dan melakukan Muprov sesuai mekanisme yang seharusnya? Bagaimana bisa hampir 80% kepengurusan Usman Sulaiman tidak memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Kadin?

"Musuh kok dipelihara? Bagaimana bisa Usman Sulaiman yang awalnya menolak Anindya, kini justru mendapatkan SK dari Anindya? Ini langkah yang tidak bijaksana!" ujar Ritas dengan nada kecewa.

Kadin Transisi pun menyerukan perlawanan, dengan menyatakan bahwa semua Ketua Kadin Kabupaten/Kota menolak keputusan Anindya Bakri dalam menerbitkan SK untuk Usman Sulaiman.

Keputusan ini bukan hanya berpotensi memecah belah Kadin Jambi, tetapi juga bisa menyebabkan chaos dalam kepengurusan organisasi.

Jika Anindya Bakri tetap mempertahankan SK untuk Usman Sulaiman, maka konflik internal Kadin Jambi akan semakin besar, bahkan bisa berujung pada dualisme kepemimpinan yang berkepanjangan. Jika Kadin Pusat membentuk caretaker dan menggelar Muprov ulang, maka ada peluang bagi Kadin Jambi untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang diakui semua pihak.

Kini, Anindya Bakri berada dalam tekanan besar.

Jika ia tetap mempertahankan SK Usman Sulaiman, maka konflik di Kadin Jambi akan semakin memburuk dan bisa memicu munculnya kepengurusan tandingan.

"Kami meminta Anindya bersikap bijaksana. Jika dibiarkan, Kadin Jambi bisa terpecah dan menjadi organisasi yang kehilangan kepercayaan dari dunia usaha," kata Ritas.

Kadin Jambi membutuhkan solusi yang tegas dan jelas, bukan justru dibiarkan dalam kondisi penuh ketidakpastian.

Apakah Anindya Bakri akan mendengar suara mayoritas dan membatalkan SK untuk Usman Sulaiman?

Ataukah konflik ini akan terus berlarut-larut hingga akhirnya Kadin Jambi benar-benar pecah menjadi dua kubu?