Pusaran konflik kepengurusan KONI Provinsi Jambi mulai memasuki fase resolusi. Setelah Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) sebelumnya berujung deadlock, kini KONI Pusat turun tangan dengan menunjuk Mayjen TNI (Purn) Eko Budi Supriyanto, mantan Danrem 042/Gapu, sebagai Ketua Karateker KONI Provinsi Jambi.
Langkah cepat diambil. Jumat pagi ini, Eko bersama jajaran pengurus karateker langsung melapor kepada Gubernur Jambi. Mereka mempertegas keberadaan dan mandat resmi dari KONi Pusat. Di ruang rapat tertutup, arah baru dunia olahraga Jambi mulai dirumuskan kembali.
"Musorprovlub akan digelar pada 30 Juni 2025, dan seluruh proses teknis diserahkan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang kami bentuk dan diketuai oleh Pak Drs. Eman Sumusi,” ujar Mayjen Eko.
Ketua TPP, Drs. Eman Sumusi, mengumumkan bahwa tahapan penjaringan akan dimulai pada 19 Juni. Para bakal calon Ketua Umum KONI dapat mengambil formulir hingga 24 Juni, disusul pengembalian dan penyerahan berkas serta surat dukungan pada 25 Juni. Proses verifikasi dan validasi akan dilakukan pada 26–27 Juni.
Musorprovlub ini adalah respons atas kebuntuan pemilihan sebelumnya, di mana dua kandidat kuat—Hasan Mabruri dan Budi Setiawan—terjebak konflik yang berujung deadlock. Itu memaksa KONI Pusat mengambil alih melalui kepengurusan sementara.
Di tengah panasnya dinamika, wacana baru mulai bergulir: Gubernur Jambi diusulkan maju sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi. Usulan ini datang dari Prof. Dr. Sukendro, guru besar olahraga dari Universitas Jambi.
Menurutnya, figur gubernur adalah titik temu dari konflik dua kubu. Gubernur dianggap memiliki legitimasi moral, netralitas politik olahraga, dan kapabilitas organisasi untuk memulihkan kepercayaan publik serta meluruskan kembali arah pembinaan olahraga daerah.
“Pak Gubernur bisa menjadi cooling system yang dibutuhkan KONI hari ini. Tidak sekadar simbol, tapi juga penjaga arah pembinaan prestasi. Kubu Hasan Mabruri dan Budi sudah terlalu jauh tarik-menariknya. Maka, kita butuh sosok yang berada di atas semua kelompok,” ujar Sukendro saat diwawancarai.
Ia menambahkan, masuknya gubernur sebagai Ketua KONI bisa membuka jalan menuju pembinaan olahraga yang lebih terintegrasi dengan RPJMD dan program strategis daerah. Apalagi, Jambi akan bersiap menghadapi agenda besar seperti Pra-PON 2026 dan PON 2028.
Penunjukan karateker ini adalah peluang transisi kultural bagi KONI Jambi untuk keluar dari bayang-bayang konflik. Dengan tokoh militer purnawirawan di pucuk pengarah, dan peluang gubernur di posisi ketua umum, struktur olahraga Jambi bisa mengalami rekonsolidasi besar-besaran.
Kini publik menunggu, apakah para pemilik suara akan membuka jalan bagi figur non-kubu seperti Gubernur—atau justru kembali mengulang drama lama yang meretakkan sportivitas organisasi.
“Jangan sampai olahraga jadi korban politik internal. Saatnya kita menangkan Jambi di arena, bukan di arena konflik,” pungkas Sukendro.(*)
Add new comment