JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa tak segan-segan melontarkan kritik pedas kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia. Dalam arahannya, Purbaya mendesak Pemda untuk segera membelanjakan dana yang ada, tidak menumpuknya di bank, demi menggerakkan ekonomi daerah. Ia juga menyoroti masalah pengendalian inflasi yang krusial hingga 'borok' tata kelola dan korupsi di tingkat daerah.
Dalam sebuah sesi pengarahan yang dihadiri Mendagri, Kepala BPS, serta para gubernur, bupati, dan walikota pada Senin (20/10/2025), Purbaya mengawali dengan memuji kondisi ekonomi nasional yang sehat dan stabil.
"Pertumbuhan ekonomi kita stabil 5,12% di kuartal kedua tahun ini dan itu termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Dari sisi harga, inflasi juga terkendali di 2,65%," kata Purbaya.
Namun, ia menegaskan bahwa peran Pemda jauh lebih kuat dibanding pemerintah pusat dalam memastikan pertumbuhan ini dirasakan hingga ke bawah. "Jadi kalau ada uang dibelanjakan saja sesuai dengan desain APBN-nya," tegasnya.
Purbaya menyoroti realisasi belanja APBD sampai September 2025 yang baru mencapai Rp 712,8 triliun atau sekitar 51,3% dari pagu Rp 1.389 triliun. Angka ini lebih rendah 13,1% dari tahun lalu, menandakan perputaran ekonomi daerah yang melambat.
"Belanja modal hanya Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," kritiknya.
Paling mencolok, Purbaya mengungkap simpanan uang Pemda yang "nganggur" di bank mencapai Rp 234 triliun [17:40]. "Jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," katanya. Ia bahkan mewanti-wanti agar uang daerah tetap berada di bank daerah, bukan di bank pusat, agar bisa diputar untuk ekonomi lokal.
Menkeu Purbaya juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi. Ia menyebut inflasi yang stabil bukan hanya menjaga stabilitas sosial politik, tetapi juga meningkatkan popularitas pemimpin daerah.
"Kalau di daerahnya harganya enggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu enggak kepilih lagi. Kalau Bapak-bapak Ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain," ujarnya blak-blakan.
Lebih lanjut, Purbaya tak segan menyentil masalah integritas dan tata kelola di Pemda. Ia mengungkapkan bahwa Presiden (pemimpin di atas) masih ragu menaikkan transfer ke daerah (TKD) karena sering diselewengkan.
Data KPK menunjukkan masih banyak kasus korupsi di daerah dalam tiga tahun terakhir, mulai dari suap audit BPK, jual beli jabatan, hingga proyek fiktif. Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 juga menunjukkan skor nasional baru 71,53, di bawah target 74, dengan hampir semua Pemda masuk kategori rentan atau zona merah.
"KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu aja: jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," pungkas Purbaya.
Menkeu Purbaya meminta Pemda untuk mengelola dana dengan bijak, mengakselerasi belanja produktif, dan menjaga integritas dalam dua triwulan ke depan. Jika tidak, ia mengaku akan "dimarahi juga" jika tidak ada perbaikan.(*)
Add new comment