Jambi - Pelaksanaan seleksi terbuka untuk sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tengah menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi mencium aroma kerawanan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses tersebut.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengawasi ketat jalannya seleksi.
Permintaan itu disampaikan Faried langsung di hadapan perwakilan KPK saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (27/11/2025).
Faried menegaskan, saat ini Pemkot Jambi sedang menggelar seleksi untuk posisi-posisi krusial, mulai dari pejabat Eselon II, Kepala Sekolah, hingga Direksi BUMD PDAM Tirta Mayang.
"Kami minta atensi KPK agar mendeklarasikan secara tegas, supaya tidak muncul persepsi negatif terkait dugaan jual beli jabatan," ujar politisi muda ini.
Ia mewanti-wanti agar Panitia Seleksi (Pansel) diisi oleh orang-orang yang profesional, akuntabel, dan transparan. Integritas Pansel dinilai menjadi benteng terakhir agar seleksi tidak disusupi kepentingan titipan.
"Jangan jadikan seleksi ini sebagai ajang uji coba," tegasnya.
Kekhawatiran DPRD bukan tanpa alasan. Faried mengungkit "trauma" seleksi jabatan sebelumnya di tubuh BUMD PT Siginjai Sakti.
Menurutnya, ada ketidakjelasan dalam pengelolaan BUMD tersebut, di mana direktur yang baru terpilih mendadak mundur hanya dalam hitungan bulan.
"Pengalaman kemarin, seleksi sudah selesai dan baru jalan tiga bulan di PT Siginjai Sakti, direkturnya mundur. Sampai hari ini kami belum mendapatkan kejelasan alasannya," ungkap Faried.
Kejadian janggal ini diharapkan tidak terulang pada seleksi Direktur PDAM Tirta Mayang maupun jabatan eselon lainnya.
Merespons curhatan wakil rakyat tersebut, Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK, Uding Juharidin, memastikan lembaganya terus melakukan monitoring. Ia menegaskan agar tidak ada intervensi berdasarkan kedekatan atau "orang dalam".
"Kami selalu monitor. Intinya kami meminta Pemda meletakkan orang profesional di situ. Jangan sampai ada intervensi kedekatan atau kepentingan lain," kata Uding.
Meski mengakui jangkauan personel terbatas, Uding menegaskan KPK membutuhkan masukan dari DPRD dan masyarakat untuk mencegah korupsi di sektor mutasi jabatan.
"Kami hadir di sini jangan sampai terjadi korupsi. Kalau terjadi, itu kegagalan dari kami," pungkasnya.(*)
Sumber : https://www.makalamnews.id/2025/11/kemas-faried-minta-kpk-turun-tangan-awasi-seleksi-pejabat-kepsek-dan-direksi-pdam-tirta-mayang-jangan-seperti-seleksi-bumd.html
Add new comment