Bungo – Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo menggulirkan tender Pembangunan Lanjutan Poliklinik, Manajemen dan Gedung Penunjang RSUD Kuamang Kuning tahun anggaran 2026.
Nilainya cukup besar.
Pagu paket mencapai Rp5.466.590.000.
HPS-nya Rp5.465.177.000.
Selisih pagu dan HPS hanya Rp1.413.000.
Untuk proyek gedung rumah sakit senilai lebih dari Rp5,4 miliar, selisih itu sangat tipis.
HPS berada sekitar 99,97 persen dari pagu.
Tender ini sudah diminati 18 peserta.
Namun data yang diberikan belum memuat daftar nama peserta, belum memuat harga penawaran, dan belum memuat pemenang.
Tahap tender saat ini masih Pengumuman Pascakualifikasi.
Artinya, proses baru dibuka.
Belum ada kompetisi harga yang bisa dibaca publik.
Namun justru sejak awal, ada beberapa hal yang patut disorot.
Pertama, ini proyek lanjutan rumah sakit.
Kedua, nilainya di atas Rp5 miliar.
Ketiga, kualifikasi usaha yang dipakai adalah Kecil.
Keempat, jenis kontraknya Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
Kelima, lokasi pekerjaan dalam data hanya tertulis “dalam kab.bungo - Bungo (Kab.)”, bukan titik rinci RSUD Kuamang Kuning.
Keenam, SBU hanya tertulis “sesuai dengan dokumen pemilihan”, belum terlihat klasifikasi spesifik dalam data utama.
Ketujuh, nama paket pada RUP tertulis “Pembangunan Lanjutan Poliklini, manajemen dan Gedung Penunjang RSUD Kuamang Kuning”. Ada redaksi yang tidak rapi: kata Poliklini tampak kurang huruf “k”.
Dalam proyek rumah sakit, ketelitian dokumen bukan perkara kecil.
Jika dokumen tender sejak awal memuat redaksi umum dan lokasi tidak rinci, publik wajar bertanya: seberapa matang perencanaan proyek ini?
Data Pokok Tender
| No | Uraian | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Nama Tender | Pembangunan Lanjutan Poliklinik, manajemen dan Gedung Penunjang RSUD Kuamang Kuning |
| 2 | Kode RUP | 67406143 |
| 3 | Nama Paket RUP | Pembangunan Lanjutan Poliklini, manajemen dan Gedung Penunjang RSUD Kuamang Kuning |
| 4 | Sumber Dana | APBD |
| 5 | Uraian Singkat | URAIAN SINGKAT.pdf |
| 6 | Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2026 |
| 7 | Tahap Tender | Pengumuman Pascakualifikasi |
| 8 | K/L/PD | Kabupaten Bungo |
| 9 | Satuan Kerja | Dinas Kesehatan Kab. Bungo |
| 10 | Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| 11 | Metode | Tender - Pascakualifikasi Satu File |
| 12 | Sistem | Harga Terendah Sistem Gugur |
| 13 | Reverse Auction | Tidak menggunakan |
| 14 | Tahun Anggaran | APBD 2026 |
| 15 | Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan |
| 16 | Lokasi | Dalam Kab. Bungo |
| 17 | Kualifikasi | Usaha Kecil |
| 18 | Peserta | 18 peserta |
Pagu dan HPS
| Uraian | Nilai | Catatan |
|---|---|---|
| Pagu | Rp5.466.590.000 | Nilai paket |
| HPS | Rp5.465.177.000 | Hampir sama dengan pagu |
| Selisih | Rp1.413.000 | Sangat tipis |
| Persentase HPS | 99,97% | Dari pagu |
| Peserta | 18 | Belum terlihat harga |
HPS yang sangat dekat dengan pagu tidak otomatis salah.
Namun untuk proyek konstruksi gedung rumah sakit, HPS harus lahir dari perhitungan teknis yang rinci: volume pekerjaan, harga satuan, struktur, arsitektur, listrik, plumbing, finishing, biaya umum, pajak, risiko pekerjaan, dan kondisi lapangan.
Jika HPS hanya turun Rp1,413 juta dari pagu, publik berhak meminta penjelasan: bagaimana HPS disusun?
Apakah ada survei harga?
Apakah volume sudah dihitung rinci?
Apakah pekerjaan lanjutan ini memiliki sisa struktur lama?
Apakah ada audit teknis atas pekerjaan tahap sebelumnya?
Karena namanya pembangunan lanjutan, maka pekerjaan ini tidak berdiri di ruang kosong.
Ada tahap sebelumnya yang harus dijelaskan.
Proyek Lanjutan, Pertanyaan Lanjutan
Kata lanjutan dalam nama paket ini penting.
Artinya, sudah ada pekerjaan sebelumnya.
Kalau proyek ini melanjutkan bangunan yang sudah ada, maka publik perlu tahu status pekerjaan lama.
Apakah struktur sebelumnya sudah selesai?
Apakah ada pekerjaan yang belum tuntas?
Apakah ada temuan teknis?
Apakah ada perubahan desain?
Apakah bangunan lama masih layak dilanjutkan?
Apakah pekerjaan lanjutan ini menyambung fungsi poliklinik, manajemen, dan gedung penunjang secara utuh?
Pertanyaan ini penting karena proyek rumah sakit bukan sekadar bangunan fisik.
Ia harus siap dipakai untuk pelayanan kesehatan.
Lingkup Pekerjaan dalam Dokumen
Dokumen uraian singkat memuat pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai gambar rencana, uraian rencana kerja dan syarat teknis, daftar kuantitas, serta penjelasan tambahan lainnya.
Lingkup pekerjaan disebut sebagai berikut:
| No | Lingkup | Rincian |
|---|---|---|
| 1 | Pendahuluan | Persiapan pekerjaan |
| 2 | Struktur | Pekerjaan struktur |
| 3 | Arsitektur | Pekerjaan arsitektur |
| 4 | Dinding dan lantai | Bagian arsitektur |
| 5 | Kusen | Bagian arsitektur |
| 6 | Plafon dan atap | Bagian arsitektur |
| 7 | Listrik | Instalasi listrik |
| 8 | Kamar mandi dan saluran | Sanitasi dan saluran |
| 9 | Finishing dan lain-lain | Pekerjaan akhir |
Lingkup ini menunjukkan pekerjaan cukup luas.
Ada struktur.
Ada arsitektur.
Ada listrik.
Ada kamar mandi dan saluran.
Ada finishing.
Namun dokumen uraian singkat yang diberikan belum memuat rincian volume, ukuran bangunan, jumlah lantai, luas bangunan, mutu material, sistem instalasi, atau daftar pekerjaan kuantitatif.
Untuk proyek Rp5,46 miliar, rincian seperti itu penting.
Tanpa rincian volume, publik sulit menilai apakah harga wajar atau tidak.
Usaha Kecil Mengincar Paket Rp5,46 Miliar
Tender ini mensyaratkan kualifikasi usaha kecil.
Nilai paketnya Rp5,466 miliar.
Secara ketentuan, usaha kecil masih bisa masuk pada rentang tertentu.
Namun karena nilainya berada di atas Rp2,5 miliar, ada konsekuensi teknis.
Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, dokumen menyebut harus mempunyai satu pengalaman pada bidang yang sama untuk pengadaan bernilai di atas Rp2,5 miliar sampai paling banyak Rp15 miliar.
Artinya, proyek ini tidak seharusnya menjadi ruang coba-coba bagi penyedia yang belum punya pengalaman bidang sama.
Gedung rumah sakit butuh kontraktor yang benar-benar paham pekerjaan bangunan publik kesehatan.
Syarat Teknis
| No | Syarat | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Pengalaman | Konstruksi 4 tahun terakhir |
| 2 | SKP | Memperhitungkan sisa kemampuan paket |
| 3 | Usaha kecil baru | Wajib 1 pengalaman bidang sama |
| 4 | Rentang nilai | Rp2,5 M sampai Rp15 M |
| 5 | Dokumen lain | Sesuai dokumen pemilihan |
Karena proyek ini masuk kategori pekerjaan gedung rumah sakit, pengalaman harus dibaca lebih substantif.
Bukan hanya pengalaman konstruksi umum.
Tetapi apakah penyedia pernah mengerjakan gedung layanan publik?
Apakah pernah mengerjakan fasilitas kesehatan?
Apakah memiliki tenaga teknis yang paham instalasi gedung rumah sakit?
Apakah mampu mengerjakan struktur, arsitektur, listrik, kamar mandi, saluran, dan finishing dalam satu paket?
Semua itu harus diuji.
SBU Masih Umum
Dalam data utama, SBU hanya tertulis “sesuai dengan dokumen pemilihan”.
Tidak terlihat klasifikasi spesifik.
Ini menjadi titik yang perlu dibuka.
Untuk proyek gedung rumah sakit, publik perlu tahu subklasifikasi SBU yang disyaratkan.
Apakah bangunan gedung?
Apakah gedung kesehatan?
Apakah ada syarat teknis khusus?
Jika hanya ditulis “sesuai dokumen pemilihan” pada ringkasan utama, informasi publik menjadi kurang terang.
Syarat Administrasi
| No | Syarat | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Legalitas usaha | Memenuhi aturan |
| 2 | SBU | Sesuai dokumen pemilihan |
| 3 | Pajak | KSWP valid |
| 4 | Akta | Pendirian/perubahan |
| 5 | Surat kuasa | Jika dikuasakan |
| 6 | Pegawai tetap | Bukti jika dikuasakan |
| 7 | KTP | Wajib |
| 8 | Pakta integritas | Wajib disetujui |
| 9 | Pernyataan peserta | Wajib disetujui |
| 10 | Syarat lain | Dalam dokumen pemilihan |
Peserta harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha.
Peserta harus memiliki status valid wajib pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Peserta juga harus secara hukum memiliki kapasitas mengikatkan diri pada kontrak.
Itu dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya, surat kuasa apabila dikuasakan, bukti bahwa penerima kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan, dan KTP.
Peserta juga wajib menyetujui Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Peserta.
18 Peserta, Belum Ada Harga Terbuka
Tender ini sudah diikuti 18 peserta.
Namun data yang diberikan belum memuat nama peserta dan harga penawaran.
Karena tahapnya masih Pengumuman Pascakualifikasi, wajar jika belum ada harga yang tampil.
Tetapi publik perlu mengikuti proses berikutnya.
Apakah 18 peserta itu benar-benar akan memasukkan penawaran?
Apakah hanya sebagian yang aktif?
Apakah nanti harga bersaing?
Apakah ada penawar yang terlalu dekat dengan HPS?
Apakah ada penawar yang turun terlalu jauh?
Semua akan terlihat setelah masuk tahap pembukaan dan evaluasi harga.
Rekap Kompetisi Awal
| Uraian | Jumlah | Catatan |
|---|---|---|
| Peserta | 18 | Sudah terdaftar |
| Harga penawaran | Belum terlihat | Masih pengumuman |
| Pemenang | Belum ada | Tender belum selesai |
| Tahap | Pengumuman Pascakualifikasi | Awal proses |
| Sistem | Harga Terendah Sistem Gugur | Setelah evaluasi |
Jumlah 18 peserta menunjukkan paket ini cukup diminati kontraktor.
Namun minat saja tidak cukup.
Kompetisi baru bisa dinilai saat penawaran masuk.
Proyek ini harus dikawal sejak awal agar tidak hanya ramai pendaftar, tetapi miskin persaingan harga dan teknis.
APBD 2026 Ditulis Berulang
Dalam data tender, tahun anggaran tertulis APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026.
Kemungkinan ini hanya tampilan sistem atau pengulangan input.
Namun redaksi seperti ini tetap menunjukkan perlunya kerapian data.
Dalam proyek publik, terutama proyek rumah sakit, dokumen dan tampilan pengadaan harus rapi.
Karena publik membaca dari situ.
Peserta juga membaca dari situ.
Ketidakteraturan kecil dalam data bisa memunculkan pertanyaan besar pada tata kelola.
Warga Kuamang Kuning, M. SUbhan berharap proyek lanjutan RSUD tidak hanya selesai sebagai bangunan fisik.
“Kalau ini lanjutan poliklinik dan gedung penunjang, masyarakat ingin tahu kapan benar-benar bisa dipakai. Jangan hanya bangunannya lanjut, tapi layanan belum terasa,” ujarnya.
Warga Pelepat Ilir, Siti Rahmawati menyoroti HPS yang sangat dekat dengan pagu.
“Selisih HPS dengan pagu cuma sekitar Rp1,4 juta dari proyek Rp5,4 miliar. Itu perlu dijelaskan. Hitungannya harus dibuka supaya masyarakat yakin,” katanya.
Warga Bungo, Fauzi meminta pengalaman kontraktor diuji serius.
“Kalau kualifikasinya usaha kecil, tidak masalah. Tapi proyek rumah sakit Rp5 miliar lebih harus dikerjakan kontraktor yang punya pengalaman, bukan sekadar bisa ikut tender,” ujarnya.
Warga lainnya, Nurhayati meminta Dinas Kesehatan membuka rincian proyek lanjutan.
“Ini proyek lanjutan. Masyarakat perlu tahu tahap sebelumnya sudah sampai mana, sekarang melanjutkan bagian apa, dan kapan poliklinik bisa melayani warga,” katanya.(*)
