Jambi - Nama CV Berkah Ibnu Jaya tercatat pada delapan paket pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2026. Total nilainya Rp9.777.173.783. Empat paket melalui tender, empat lainnya lewat pengadaan langsung.
Pekerjaannya tersebar dari jalan bernilai miliaran rupiah di Merangin hingga parit lingkungan di Kota Jambi. Di jajaran pengurus, satu nama tercantum: Heriansyah sebagai direktur.
Jambi — Nama CV Berkah Ibnu Jaya terjejak mengelola 8 paket proyek pekerjaan konstruksi di Jambi tahun anggaran 2026. Perusahaan ini tercatat sebagai penyedia pada delapan paket dengan total nilai Rp 9.777.173.783.
Kok bisa? Apa tak melebihi SKP?
Pekerjaannya beragam. Ada penanganan jalan bernilai miliaran rupiah di Merangin, pembangunan drainase di Paal Lima, hingga parit lingkungan permukiman di Jelutung, Kota Jambi.
Empat menggunakan tender, empat lainnya Pengadaan Langsung.
Bagaimana rincian proyeknya?
MERANGIN - Tender proyek Penanganan Jalan Simpang Pematang Kancil-Simpang Pelakar Jaya, Kabupaten Merangin, menyisakan pertanyaan soal kompetisi.
Nilai proyeknya bukan kecil.
Pagunya Rp1.600.800.000.
HPS-nya Rp1.599.551.000.
Namun sepanjang proses tender, peserta yang tercatat hanya satu perusahaan.
Namanya CV Berkah Ibnu Jaya.
Perusahaan yang sendirian masuk arena itu kemudian menjadi pemenang dengan harga penawaran Rp1.563.969.785,36.
Harga terkoreksinya sama.
Temuan-temuan proyek bermasalah menggelinding di Kabupaten Merangin. Usai proyek jalan Proyek Jalan Air Batu-Guguk, kini, hal serupa juga terjadi pada proyek jalan Rantau Suli - Beringin Tinggi di Kabupaten Merangin senilai Rp 10,39 miliar.
Tak main-main, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2025 menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor.
Drama proyek jalan Air Batu-Guguk di Kabupaten Merangin, Jambi, terus berlanjut. Setelah proses tendernya tahun lalu yang penuh intrik menjadi sorotan, kini hasil pekerjaan proyek yang dimenangkan CV Berkah Ibnu Jaya (BIJ) itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2025.
Tak tanggung-tanggung, BPK menemukan adanya potensi kerugian negara akibat kelebihan pembayaran sebesar Rp 175,5 juta kepada kontraktor pelaksana.