Batang Hari – Hasil audit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis membuka persoalan serius dalam perencanaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Pemkab Batang Hari.
BPK menyoroti penganggaran PAD yang dinilai tidak berdasarkan perhitungan yang rasional.
Temuan ini bukan soal belanja proyek.
Bukan soal volume pekerjaan.
Tetapi soal hulu anggaran: target pendapatan.
Tanjab Timur – Hasil audit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis menemukan celah masalah pada pengadaan bantuan seragam sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Nilainya tidak kecil.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran atau LRA Pemkab Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, anggaran Belanja Barang dan Jasa disajikan sebesar Rp352.931.913.290.
Realisasinya sebesar Rp326.438.373.511,58.
Atau 92,49 persen.
Tanjab Timur – Hasil audit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis membuka celah persoalan pada pengelolaan pendapatan daerah di Pemkab Tanjung Jabung Timur.
Salah satu yang disorot adalah Bidang Pendapatan belum menetapkan Pajak Air Tanah terhadap PCJL.
PCJL adalah singkatan dari PetroChina International Jabung Ltd., perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS migas yang beroperasi di Blok Jabung, termasuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Temuan ini sensitif.
Sebab yang disorot bukan belanja.
Nama CV Mulia Ardhana tengah menjadi buah bibir. Kontraktor yang berbasis di Kota Jambi ini baru saja memenangkan tender proyek jalan di Kabupaten Merangin senilai sekitar Rp 4 miliar. Kemenangan ini menuai sorotan tajam, pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai turun tangan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek. Tak hanya itu, rekam jejak perusahaan ini ternyata diwarnai "catatan merah" berupa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hingga protes warga.
***
Temuan-temuan proyek bermasalah menggelinding di Kabupaten Merangin. Usai proyek jalan Proyek Jalan Air Batu-Guguk, kini, hal serupa juga terjadi pada proyek jalan Rantau Suli - Beringin Tinggi di Kabupaten Merangin senilai Rp 10,39 miliar.
Tak main-main, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2025 menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor.
Tender proyek pembangunan Puskesmas Singkut V di Kabupaten Sarolangun senilai Rp 4,5 miliar kembali membuka borok lama sistem pengadaan. Dari 35 peserta, hanya 5 yang berani menawar, dan yang lain gugur dengan alasan teknis yang janggal. Ironisnya, perusahaan yang digugurkan di sini justru menang di proyek lain, sementara pemenang--CV Surya Citra Persada--, ternyata punya jejak hitam dalam audit BPK RI.
***
Audit BPK RI 2025 menemukan kekurangan volume dan spesifikasi teknis pada proyek jalan nasional di Tebo oleh CV Zhafirah Mulia Mandiri. Potensi kerugian negara ditaksir Rp233 juta.
***
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2025 menyoroti salah satu proyek infrastruktur yang dikerjakan CV Raksa Deksatek. Audit BPK menemukan bahwa proyek peningkatan Jalan Tanjung Pauh–Desa Talang Pelita–Desa Nyogan di Kabupaten Muaro Jambi senilai Rp7,48 miliar mengalami kekurangan volume dan penurunan mutu beton struktur, dengan nilai potensi kerugian mencapai Rp328,7 juta.
Proyek jalan ini dilaksanakan CV Raksa Deksatek berdasarkan kontrak tertanggal 19 Maret 2024. Dibiayai dari APBD Muaro Jambi (Dana Bagi Hasil).