Sertifikat Badan Usaha

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan dugaan penyimpangan proyek pembangunan jalan desa di Kabupaten Manokwari senilai Rp 8,7 miliar. Umar, Divisi Investigasi dan Pencegahan KAKI, mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan kepada sejumlah pihak, termasuk Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, dan Bupati Manokwari.

Jambi – Proyek Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo, yang seharusnya menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan infrastruktur transportasi di Jambi, kini terjerat dalam polemik besar. Berdasarkan hasil investigasi tim Jambi Link dan Jambi Satu (media network Berita Satu), proyek ini ternyata telah bermasalah sejak awal tender.

Polemik seputar tender proyek bernilai puluhan miliar rupiah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) memasuki babak baru. Desakan agar Bupati Tanjab Barat segera bertindak atas dugaan pelanggaran dalam proses lelang semakin kencang. Ketua DPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri, mengemukakan bahwa kasus ini telah mencuat ke publik dan bahkan sampai ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan dari Pemuda Pancasila

Adri, Ketua DPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, menegaskan bahwa Bupati Tanjab Barat tidak bisa berdiam diri atas temuan ini.

Kasus dugaan pelanggaran dalam tender proyek bernilai puluhan miliar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Gapensi Jambi mengambil langkah cepat dengan melaporkan tiga perusahaan—PT Hanro, PT Muria Indah, dan PT Konstruksi Pribumi Manggala—ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kecurangan proses lelang proyek tahun 2024.

Proyek-Proyek Bernilai Fantastis