Politik

JAMBI – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo menjadi satu-satunya Pilkada serentak 2024 di Provinsi Jambi yang belum tuntas. Pasalnya, hasil pemilihan masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah diajukan gugatan oleh pasangan nomor urut 01, Dedy Putra - Tri Wahyu Hidayat.

Putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPUKada) Bungo dijadwalkan akan dibacakan oleh majelis hakim pada Senin (24/2/2025) pukul 13.30 WIB.

Jambi - Cek Endra turun langsung menemui warga Kota Jambi! Anggota Komisi XII DPR RI itu hadir dalam reses anggota DPRD Kota Jambi dari Fraksi Golkar, Kemas Faried Alfarelly.

Cek Endra menegaskan komitmen Partai Golkar dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur.

Dalam pertemuan tersebut, Cek Endra yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi meminta masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan keluhan dan aspirasi kepada partai berlambang pohon beringin itu.

JAKARTA – Hari ini, Selasa (18/2/2025), ratusan kepala daerah terpilih dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti sesi gladi bersih pelantikan yang akan berlangsung lusa di Istana Negara. Bertempat di halaman Monumen Nasional (Monas), acara ini berlangsung dengan penuh disiplin dan khidmat.

JAKARTA – Sidang sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bungo di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memanas. Dalam sidang yang digelar Jumat (14/2/2025), Ketua Majelis Hakim MK, Saldi Isra, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bungo untuk menghadirkan lima kotak suara dari sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dianggap bermasalah.

JAKARTA – Wali Kota Jambi terpilih, Dr. dr. H. Maulana, MKM, bersama Wakil Wali Kota Jambi terpilih, mengikuti rangkaian persiapan pelantikan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Dalam agenda tersebut, Maulana dan Diza menjalani medical check-up sebagai salah satu syarat kelayakan mengikuti prosesi pelantikan serta retreat kepala daerah yang akan digelar di Magelang.

JAMBI – Drs. H. Cek Endra, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi, mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan menegaskan bahwa pers berintegritas adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045.

Peringatan HPN 2025, yang jatuh pada 9 Februari, menurutnya bukan sekadar seremonial, tetapi momentum bagi insan pers untuk semakin memperkuat komitmen dalam menyajikan informasi yang jujur, akurat, dan berkualitas di tengah derasnya arus disinformasi dan hoaks.

JAKARTA – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, H. Cek Endra, yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi XII, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Rakernas ini merupakan bagian dari strategi pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik Partai Golkar dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan.

SAROLANGUN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun secara resmi menetapkan Hurmin dan Gerry Trisatwika sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Aula Hotel Golden Sarolangun, Kamis malam, 6 Februari 2025.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah mulai memanaskan mesin politiknya untuk menyongsong kontestasi politik mendatang.

Salah satunya, dengan melaksanakan sosialisasi hasil muktamar tahun 2024 kebijakan DPP PKB, serta bimbingan teknis (bimtek) Sistem Monitoring dan Manajemen Struktural (SMS).

Seperti hari ini, Jumat 7 Januari 2025 DPP PKB menggelar sosialisasi di Provinsi Jambi. Sosialisasi diikuti pengurus DPW PKB Provinsi Jambi, para pengurus DPC PKB se-Provinsi Jambi, serta pengurus Perempuan Bangsa Jambi.

JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Drs. H. Cek Endra, menghadiri rapat strategis bersama Wakil Menteri ESDM, Gubernur Jambi, dan perwakilan PetroChina, Kamis (6/2/2025). Agenda utama dalam rapat ini adalah percepatan Participating Interest (PI) 10% untuk Provinsi Jambi dalam Blok Jabung yang dikelola PetroChina.

Cek Endra, yang juga mantan Bupati Sarolangun dua periode, menegaskan bahwa PI 10% merupakan hak daerah penghasil migas dan harus segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Jambi.