JAMBI – Gonjang-ganjing soal kinerja UPTD Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengemuka di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ansori, terang-terangan meminta Gubernur Jambi Al Haris mengevaluasi Kepala UPTD, Husni. Sikap ini lahir setelah munculnya respons yang dinilai tidak serius dari Husni ketika para wakil rakyat melontarkan kritik serta masukan perbaikan pengelolaan aset daerah.
“Kalau memang tidak ada anggaran, ya ajukanlah. Kalau butuh, jelaskan secara komprehensif. Kami di DPRD pasti mendukung penganggaran yang jelas tujuannya,” ujar Ansori, Selasa pekan lalu. Ia geram karena saat dikritik, Husni justru menyarankan agar anggota dewan ikut ‘bergotong royong’, alih-alih merumuskan solusi untuk memaksimalkan aset daerah yang kian terbengkalai.
Bagi Ansori, dalih semacam itu adalah bentuk pengelakan.
“Kalau memang tidak sanggup jadi kepala UPTD, bersuratlah ke gubernur untuk mundur. Kami tidak butuh pejabat yang asal ngeles,” katanya tajam. Ansori menegaskan, Komisi III selama ini tak pernah menolak penganggaran yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. “Jangan sampai masukan dari dewan malah dibalas dengan jawaban ‘asal’,” ia menambahkan.
Nada serupa disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata. Ia menyesalkan tanggapan Husni yang bukannya memberikan pencerahan, malah melempar ajakan gotong royong tanpa arah. “Kita minta gubernur untuk mengevaluasi kinerjanya,” kata Ivan.
Ivan juga menekankan pentingnya peran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola aset daerah secara optimal, mengingat kondisi pendapatan Provinsi Jambi belakangan ini merosot tajam. “Siapa pun yang tidak serius mengelola aset, harus dievaluasi. Saat ini, kita tengah memaksimalkan seluruh sumber pendapatan daerah,” ujarnya.
Di tengah tekanan dewan, publik menanti sikap Gubernur Jambi. Apakah permintaan evaluasi ini akan ditindaklanjuti, atau berakhir sebatas usulan tanpa gaung? Dalam iklim demokrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, jawaban Gubernur dan perbaikan kinerja UPTD menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan aset dan roda pemerintahan di Provinsi Jambi.
Add new comment