JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi XII, Drs. H. Cek Endra, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan smelter guna mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Freeport Indonesia, PT AMMAN Mineral, dan PT Kapuas Prima Coal, yang membahas perkembangan progres pembangunan smelter.
“Pembangunan smelter harus dipercepat agar kita tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah dan bisa menghasilkan produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri,” ujar Cek Endra.
Smelter Lambat, Indonesia Rugi!
Cek Endra, mantan Bupati Sarolangun dua periode itu menyoroti sejumlah tantangan utama yang menghambat penyelesaian proyek smelter, seperti kendala perizinan, investasi, dan infrastruktur. Menurutnya, jika masalah ini tidak segera ditangani, Indonesia akan terus kehilangan potensi besar dari sektor pertambangan.
“Jangan sampai kita kehilangan momentum. Jika smelter tidak segera selesai, kita akan terus bergantung pada negara lain dalam pengolahan hasil tambang kita,” tambahnya.
Pemerintah sendiri menargetkan beberapa proyek smelter strategis dapat beroperasi dalam waktu dekat sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi industri. Namun, Cek Endra, yang juga ketua DPD Golkar Provinsi Jambi itu menegaskan bahwa target ini harus dikawal dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji.
Sebagai bagian dari komitmen Partai Golkar, Cek Endra berjanji akan terus mengawal kebijakan hilirisasi industri agar Indonesia benar-benar berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Percepatan smelter bukan hanya soal industri, tetapi juga kedaulatan ekonomi bangsa.
Dengan pembangunan smelter yang dipercepat, Indonesia dapat meningkatkan daya saing industri hilir, menciptakan lapangan kerja, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Sekarang, bola ada di tangan pemerintah. Apakah kebijakan hilirisasi benar-benar akan dipercepat? Atau Indonesia masih akan tertinggal dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri? (**).
Add new comment