Massa yang tergabung dalam LSM Cakrawala Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis kemarin. Mereka mendesak agar lembaga antirasuah segera menyelediki ihwal dugaan praktik fee proyek dalam pengelolaan APBD Kerinci Tahun 2025.
Dalam orasinya, para demonstran menyebut adanya dugaan "misi terselubung" yang diduga dijalankan melalui orang kepercayaan pejabat penting Kerinci berinisial H.
"Namun, setelah terjadi konflik internal, posisi H dalam pengaturan proyek kemudian digantikan oleh seseorang berinisial D," tegas Ketua Umum LSM Cakrawala Nusantara, Ruslan.
Tak hanya itu, mereka juga menyoroti peran oknum pejabat UKPBJ Kerinci berinisial AY. Menurut Ruslan, Sosok AY diduga membantu mengatur proses tender dan penunjukan langsung pihak-pihak yang akan memperoleh proyek APBD.
Ruslan menegaskan bahwa dugaan praktik itu berpotensi merusak kualitas pembangunan dan mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kerinci.
Usai berorasi, perwakilan LSM Cakrawala Nusantara akhirnya diterima pihak KPK di ruang Pengaduan Masyarakat (Dumas).
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyerahkan laporan resmi beserta sejumlah dokumen pendukung, termasuk dokumen yang disebut terkait anggaran APBD Kerinci 2025. Cakrawala Nusantara berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh KPK sebagai upaya menjaga transparansi anggaran.(*)
Add new comment