LHP BPK Jambi 2026

Batang Hari - Gedungnya telat. Dendanya sudah dihitung. Nilainya mencapai Rp256.386.324,27.

Bahkan angka itu sudah disepakati penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Namun uangnya belum juga menjadi penerimaan daerah.

Inilah salah satu temuan mencolok BPK RI dalam audit tahun 2026 terhadap proyek Lanjutan Pembangunan Islamic Center Kabupaten Batang Hari Tahap 2.

Sebanyak 197 kompleks ditinggalkan pengembang yang tidak lagi beroperasi, sejumlah pengembang menolak membayar kompensasi TPU, sementara Dinas Perkim dinilai lemah mendata, menagih, dan menuntaskan penyerahan aset.

JAMBI — Rumah telah berdiri, warga telah menempati, jalan dan saluran telah digunakan, tetapi tanggung jawab pengembang kepada pemerintah daerah justru tertinggal di belakang.

TANJAB TIMUR — Belanja Tidak Terduga Pemkab Tanjung Jabung Timur tahun 2025 tidak habis besar, tapi catatan BPK justru tajam di bagian tata kelolanya.

Dari anggaran Rp2.523.705.507, Belanja Tidak Terduga atau BTT hanya terealisasi Rp426.500.000 atau 16,90 persen.

Uang itu digunakan untuk korban bencana kebakaran permukiman penduduk, korban banjir rob atau gelombang kencang, serta korban angin kencang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 525 Tahun 2025.

Angkanya tampak kecil jika dibandingkan pagu.

BPK menemukan kelebihan pembayaran ongkos kirim pada sembilan paket pengadaan alat kesehatan, alat kedokteran, dan alat laboratorium RSUD Ahmad Ripin sebesar Rp71.346.643. Selisih terbesar terdapat pada pengadaan alat laboratorium patologi anatomi: ongkir bersih dalam kontrak Rp37,83 juta, sedangkan bukti riilnya hanya Rp5,28 juta.

MUARO JAMBI — Sistemnya elektronik.