Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan praktik perjalanan dinas yang tak dilaksanakan di lingkungan Pemkab Kerinci. Hasil uji petik atas realisasi belanja perjalanan dinas senilai Rp31,9 miliar pada 10 SKPD menunjukkan ada delapan SKPD yang menganggarkan perjalanan dinas tetapi kegiatannya tidak dilakukan, dengan total nilai Rp612.141.458.
Di balik keperkasaannya, yang sukses mengunci sejumlah paket proyek pemerintah, rekam jejak CV Putra Jaya Perkasa menarik disimak. Tak semua proyeknya berjalan mulus. Terbukti, ada beberapa proyek masuk daftar catatan temuan BPK RI. Salah satunya proyek drainase TP Sriwijaya tahun 2024 lalu.
***
Proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Rawat Inap Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang dikerjakan CV Geylang Garden resmi masuk catatan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025.
Hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kontrak mengungkap kekurangan volume pekerjaan pada enam item konstruksi utama. Temuan ini muncul meski proyek telah dinyatakan 100% selesai dan dibayar lunas pada 19 Desember 2024.
CV Mulia Ardhana kembali menangi tender proyek miliaran meski terseret temuan BPK RI dan protes warga. Simak rekam jejak, proyek, dan dugaan jaringan usaha di baliknya.
***
CV Mulia Ardhana adalah pemenang tender proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Simpang Margoyoso – Batas Tebo. Nilainya mencapai Rp 4 miliar.
Nama PT Perdana Lokaguna sempat ikut terseret dan bosnya bolak-balik menjadi saksi kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Hebatnya, bendera PT Perdana Lokaguna terus berkibar dengan mengerjakan proyek bernilai jumbo sampai sekarang. Sayangnya, proyeknya terjejak banyak persoalan, salah satunya menjadi temuan BPK RI tahun 2025 ini. Seperti apa rekam jejak PT Perdana Lokaguna ini? Berikut hasil penelusuran Jambi Link di lapangan.
***
Jambi – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2024 menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan belanja subsidi oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2023. Salah satu pos yang menjadi sorotan adalah belanja subsidi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi yang mencapai Rp 5,7 miliar.
Skandal kelebihan pembayaran proyek infrastruktur kembali mencuat! Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp416.697.000,00 dalam proyek Rekonstruksi Jalan Nasional – Blok E Alai Ilir yang dikerjakan oleh CV BP.
Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.927.500.000,00 sesuai dengan kontrak Nomor 620/236/SP/REKON-P.9/BM-DPUPR/2023 tertanggal 12 Juli 2023. Pekerjaan berlangsung selama 150 hari dan dinyatakan selesai 100% pada 8 Desember 2023. Namun, fakta mengejutkan terungkap setelah BPK melakukan pemeriksaan!