Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melaporkan bahwa penyaluran dana desa di Provinsi Jambi telah mencapai 65,84 persen atau Rp775,56 miliar hingga Juni 2024. Penyaluran ini merupakan bagian dari alokasi dana desa tahun 2024 sebesar Rp1,17 triliun, yang diperuntukkan bagi 1.414 desa di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi, Burhani AS, menjelaskan bahwa penyaluran dana desa dilakukan dalam dua tahap. Kabupaten Tebo mencatat persentase penyaluran tertinggi sebesar 84,24 persen, sedangkan Kabupaten Sarolangun terendah dengan 51,12 persen.
Namun, Burhani juga mengungkapkan adanya tiga desa yang mengalami status gagal salur dana desa, yaitu dua desa di Kabupaten Kerinci dan satu desa di Sarolangun. “Ada tiga desa yang gagal salur. Penyebabnya, kepala desa dan Badan Permusyawarahan Desa tidak cocok. Hal ini tentu akan menjadi sorotan pada evaluasi nasional,” katanya.
Burhani mencatat bahwa pada tahun 2023, terdapat tiga desa yang juga mengalami gagal salur, semuanya berada di Kerinci. Salah satu desa di Kerinci bahkan telah mengalami gagal salur selama dua tahun berturut-turut. Kondisi ini berdampak pada pagu dana desa tahun 2024 dan menyebabkan realisasi dana desa tahun berjalan tidak maksimal.
Kegagalan penyaluran dana ini berdampak langsung pada masyarakat, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa yang diambil dari 25 persen total dana desa. Tanpa penyaluran dana yang efektif, BLT desa tidak dapat diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Burhani mengakui pihaknya telah turun ke daerah dan berkoordinasi dengan Penjabat Bupati setempat untuk mencari solusi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan bahwa masalah ini akan dikawal kembali oleh Pemprov Jambi. “Desa menjadi kewenangan oleh bupati setempat. Namun, jika persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh daerah, maka Pemprov akan melakukan langkah tegas," ujar Sudirman.
Sudirman juga menyatakan bahwa Pemprov Jambi akan mengingatkan kembali para Pj Bupati untuk lebih aktif dalam menyelesaikan masalah ini. “Kami akan ingatkan lagi Pj Bupati dan akan kami kirimkan surat. Kami akan ingatkan lagi, agar lebih aktif lagi nanti. Karena dana desa ini diperuntukan bagi masyarakat. Harus diselesaikan dulu, jangan sampai masyarakat dirugikan," pungkasnya.
Ketiga desa yang mengalami gagal salur adalah Desa Air Mumu dan Desa Semerah di Kabupaten Kerinci, serta Desa Pulau Buayo di Kabupaten Sarolangun. Situasi ini menyoroti perlunya perbaikan koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.(*)
Add new comment