Al Haris Potong Belanja Aparatur, Prioritaskan Kepentingan Publik

ubernur Jambi Al Haris menekankan efisiensi APBD 2025 dengan memangkas seremonial, perjalanan dinas, dan honor non-prioritas. Dana hasil penghematan dialihkan untuk proyek strategis seperti Islamic Center dan Stadion Swarnabhumi, sekaligus memperkuat layanan publik.

***

Gubernur Al Haris menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dengan menekankan upaya efisiensi anggaran dan orientasi kepentingan publik. Ia menunjukkan sikap terbuka, menyampaikan apresiasi atas masukan legislatif, dan menegaskan bahwa perubahan APBD harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas.

Kebijakan revisi anggaran ini dilakukan di tengah sorotan publik agar belanja daerah lebih hemat dan tepat sasaran. Gubernur Al Haris menegaskan langkah penghematan tersebut bertujuan “penghematan” dan optimalisasi penataan keuangan daerah. Itu sesuai arahan pemerintah pusat melalui Inpres No. 1/2025 dan SE Mendagri No. 900/833/SJ yang menekankan pengurangan belanja tidak prioritas.

Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, Pemprov Jambi memangkas berbagai pos belanja internal yang dinilai kurang produktif. Beberapa langkah konkrit penghematan anggaran 2025 yang diambil antara lain:

• Pemangkasan kegiatan seremonial dan studi banding. Anggaran untuk acara seremonial resmi dan kunjungan studi banding dikurangi signifikan. Langkah ini mengekang belanja protokoler yang tidak langsung berdampak pada masyarakat.
• Pemotongan perjalanan dinas hingga 50%. Biaya perjalanan dinas pejabat dan pegawai dipangkas setengahnya, menghemat belanja rutin yang selama ini cukup besar.
• Pembatasan honorarium non-prioritas. Pemberian honor bagi kegiatan tertentu dikurangi, khususnya bila tidak terkait output kinerja yang jelas.
• Penghapusan belanja pendukung tak terukur. Berbagai biaya pendukung yang tidak memiliki indikator hasil yang jelas turut dihemat.

Kebijakan di atas menunjukkan upaya Pemprov Jambi mengurangi belanja aparatur yang kurang produktif. Meskipun secara nasional belanja aparatur birokrasi masih menyita lebih dari 65% porsi APBD provinsi, langkah pemangkasan di Jambi ini memberi sinyal komitmen awal untuk menekan pemborosan.

Dana yang berhasil dihemat dari berbagai pos tersebut telah dialokasikan ulang untuk belanja yang lebih produktif, terutama memperkuat pembangunan infrastruktur publik.

Gubernur Al Haris menegaskan, “dana hasil efisiensi tersebut direalokasi untuk meningkatkan belanja infrastruktur”, sehingga penghematan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas yang lebih baik.

Efisiensi anggaran yang dilakukan tidak berarti menghentikan proyek prioritas, melainkan menyesuaikan skala pendanaan dan timeline-nya agar lebih optimal. Hasil penghematan dialihkan untuk mendukung proyek infrastruktur strategis yang menjadi prioritas Pemprov Jambi.

Dua proyek multiyears utama – pembangunan Islamic Center dan Stadion Swarnabhumi – tetap dilanjutkan dengan alokasi anggaran yang disesuaikan. Pada Rancangan APBD Perubahan 2025, kedua proyek ini justru mendapat penambahan dana dari hasil efisiensi, Islamic Center ditambah Rp3,5 miliar (total anggaran menjadi Rp9,65 miliar) dan Stadion Swarnabhumi ditambah Rp7,5 miliar (total menjadi Rp17,69 miliar). Penyesuaian ini diharapkan memastikan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu dan tepat mutu, tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Gubernur Al Haris sendiri menunjukkan komitmen tinggi terhadap tuntasnya proyek-proyek tersebut. Ia aktif meninjau progres pembangunan di lapangan dan merasa puas serta optimis dengan kemajuan yang ada.

Pada April 2024, Al Haris menekankan agar pembangunan Islamic Center senilai Rp150 miliar berjalan sesuai jadwal dengan kualitas yang baik, sehingga kelak dapat menjadi kebanggaan dan bermanfaat bagi warga Jambi. Demikian pula, pembangunan Stadion di Pijoan dipantau ketat; Gubernur optimis fasilitas olahraga ini bisa difungsikan pada akhir 2024 untuk dinikmati masyarakat luas. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meski anggaran proyek sempat disesuaikan, fokus pemerintah tetap pada tercapainya output pembangunan yang nyata bagi publik.

Pendekatan realokasi anggaran menuju sektor infrastruktur mencerminkan orientasi APBD Perubahan 2025 yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Gubernur Al Haris berulang kali menegaskan bahwa perubahan APBD tahun ini berorientasi pada kepentingan rakyat Jambi, dengan memprioritaskan belanja yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik.

Dalam rapat paripurna, ia menggarisbawahi bahwa setiap masukan DPRD menjadi acuan penting untuk menjaga kualitas perencanaan, memastikan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Tantangan Pendapatan Daerah dan Strategi Peningkatan PAD

Di balik upaya efisiensi belanja, Pemerintah Provinsi Jambi juga menghadapi tantangan pada sisi pendapatan daerah. Sejumlah fraksi DPRD menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 2,6% dalam APBD Perubahan 2025, yang dikhawatirkan dapat menghambat pencapaian target pembangunan. Penurunan proyeksi pendapatan ini menjadi perhatian serius Pemprov; Gubernur Al Haris mengakui perlunya langkah-langkah ekstra agar pelayanan dan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana meski ruang fiskal menurun.

Salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan daerah tahun ini adalah kebijakan nasional di sektor pajak. Program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digulirkan sesuai instruksi pemerintah pusat memang membantu meringankan beban masyarakat, tetapi di sisi lain mengurangi potensi PAD Provinsi. Tercatat, pemberian insentif penghapusan denda PKB dan BBNKB tahun 2025 berpotensi menurunkan penerimaan hingga Rp208 miliar.

Selain itu, kebijakan Transfer ke Daerah yang baru, di mana tunjangan guru (DAK non-fisik) langsung disalurkan ke rekening guru tanpa melalui kas daerah, membuat sebagian dana Rp250 miliar tidak lagi tercatat sebagai pendapatan dalam APBD Provinsi.

Kondisi-kondisi ini menjelaskan mengapa realisasi PAD Provinsi Jambi hingga Agustus 2025 baru mencapai Rp1,2 triliun (42,71% dari target Rp2,8 triliun). Sebuah tantangan yang menuntut kreatifitas pemerintah daerah untuk mengejar sisanya di akhir tahun.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Jambi telah menyiapkan strategi optimalisasi PAD untuk menggenjot penerimaan di sisa tahun. Beberapa langkah strategis yang dijalankan antara lain:

1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemerintah memperpanjang pemutihan denda PKB hingga 22 Desember 2025 sebagai insentif bagi wajib pajak melunasi tunggakan. Diharapkan basis wajib pajak meningkat pasca-pemutihan sehingga penerimaan reguler dapat naik.
2. Kerja sama intensif dengan pemda kabupaten/kota. Pemprov menggandeng pemerintah kabupaten/kota se-Jambi untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Kolaborasi ini mencakup sinkronisasi data wajib pajak dan bagi hasil yang adil, sehingga tidak ada potensi pajak yang terlewat.
3. Penguatan Tim Pembina Samsat dan pelayanan. Pemerintah memperkuat peran Tim Pembina Samsat serta meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Dengan layanan yang lebih mudah dan modern, diharapkan kepatuhan pembayaran pajak meningkat.
4. Pengawasan pajak BBM dan air permukaan. Pemprov Jambi melakukan pengawasan lintas sektor untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bahan Bakar dan Pajak Air Permukaan. Langkah ini memastikan tidak ada kebocoran dan setiap kewajiban pajak dari sektor energi dan sumber daya air dapat dipungut optimal.

Selain empat program di atas, Gubernur Al Haris menekankan bahwa evaluasi terhadap sumber-sumber PAD dilakukan secara berkala. Sektor-sektor strategis seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan – yang menyerap 42,64% tenaga kerja di Jambi – menjadi perhatian khusus untuk digali potensi pendapatannya.

“Kami terus lakukan evaluasi berkala untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, termasuk dari sektor strategis seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan,” ujarnya.

Para pengamat keuangan daerah juga mendorong perlunya terobosan jangka panjang agar PAD Jambi tumbuh lebih berkelanjutan. Keberhasilan Kota Jambi meningkatkan realisasi PAD hingga Rp363,17 miliar (naik 11,13% year-on-year per September 2025) kerap dijadikan perbandingan.

Studi akademis (Ardhani dkk, 2022) menegaskan bahwa diversifikasi sumber PAD melalui optimalisasi aset daerah dan pemberdayaan BUMD akan lebih kokoh ketimbang mengandalkan pemutihan pajak yang efeknya sementara.

Ke depan, inovasi pendapatan semacam ini patut dipertimbangkan oleh Pemprov Jambi. Sinergi dengan BUMD dan pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian fiskal provinsi. Dengan kombinasi langkah-langkah taktis jangka pendek dan strategi struktural jangka panjang, diharapkan kapasitas PAD Provinsi Jambi dapat terus tumbuh sehingga ketergantungan pada dana pusat berkurang.

Indikator Pembangunan Sosial-Ekonomi Membaik

Terlepas dari tantangan fiskal, berbagai indikator kinerja pembangunan Jambi menunjukkan tren positif di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris. Efektivitas kebijakan pemerintah daerah tercermin dari perbaikan data makro dan sosial berikut:

• Pertumbuhan ekonomi solid: Ekonomi Provinsi Jambi tumbuh 4,90% pada Triwulan III 2023, menjadikannya pertumbuhan tertinggi ke-3 di Pulau Sumatra saat itu. Tren pemulihan ekonomi pasca pandemi ini menandakan aktivitas produktif masyarakat kembali bergeliat, didukung intervensi kebijakan daerah yang tepat.
• Penurunan angka kemiskinan: Tingkat kemiskinan Jambi turun menjadi 7,58% (Maret 2023) dari sebelumnya 7,70% (September 2022). Bahkan kemiskinan ekstrem menyusut ke 0,81% (2023) dari 1,16% pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan mulai membuahkan hasil.
• Pengangguran berkurang: Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 berhasil turun tipis menjadi 4,53% dari posisi 4,59% di tahun 2022. Meskipun penurunannya kecil, tren ini berarti lapangan kerja perlahan bertambah seiring investasi dan proyek pembangunan yang berjalan.
• Kualitas SDM meningkat: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi naik dari 73,11 (tahun 2022) menjadi 73,73 pada tahun 2023. Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.
• Perbaikan gizi masyarakat: Prevalensi stunting turun menjadi 18% (2022) dari sebelumnya 22,4% (2021). Penurunan angka stunting ini sangat signifikan dan merupakan hasil dari program intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak yang digenjot pemerintah. Sebagai catatan, angka kematian ibu dan anak di Jambi juga dilaporkan menurun seiring membaiknya layanan kesehatan.

Berbagai capaian positif di atas memberikan gambaran bahwa kebijakan Al Haris beserta jajarannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, turunnya angka stunting dan kemiskinan menunjukkan fokus anggaran pada sektor kesehatan dan sosial tepat sasaran.

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan naiknya IPM mengindikasikan bahwa investasi di infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat telah membuahkan hasil. Hal ini turut diakui oleh pemerintah pusat, Wakil Menteri Desa & Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dalam sebuah dialog, memuji perkembangan pesat Jambi di berbagai sektor dan menyebut Gubernur Al Haris sebagai sosok pemimpin daerah yang inspiratif dengan perhatian serius pada kesejahteraan rakyat.(*)