Jambi - Proses seleksi Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul santernya isu tak sedap mengenai dugaan pergerakan kelompok tertentu,--yang ramai disebut sebagai 'Genk P' dan 'Genk A'.
Mereka disinyalir melakukan manuver di luar prosedur resmi. Kabar yang beredar di lapangan menyebutkan adanya dugaan permintaan sejumlah uang kepada para calon Kepsek dengan iming-iming jabatan.
Fenomena ini memantik perhatian serius dari pengamat kebijakan publik, Dr. Dedek Kusnadi.
Dedek menilai, informasi ini perlu segera diusut. Ia mendorong Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memberikan atensi khusus atau melakukan monitoring terhadap proses seleksi tersebut guna mencegah potensi penyimpangan.
"Isu ini sudah menjadi pembicaraan hangat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Demi asas transparansi dan keadilan, sebaiknya KPK atau penegak hukum lainnya mulai memonitor proses ini. Jika indikasi transaksional itu benar adanya, tentu harus ditindak tegas," ujar Dedek Kusnadi, Kamis (4/12/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber Jambi Link, manuver kelompok berinisial P dan A ini dikabarkan cukup meresahkan para calon. Muncul dugaan adanya patokan angka yang bervariasi tergantung lokasi sekolah dan 'jalur' yang digunakan.
Untuk kelompok 'Genk P', isu yang beredar menyebut angka kisaran Rp 50 juta hingga Rp 75 juta. Sementara itu, kelompok 'Genk A' disebut-sebut mematok angka yang lebih tinggi, bahkan rumornya mencapai Rp 100 juta.
Kedua kelompok ini disinyalir memiliki akses komunikasi ke oknum-oknum tertentu di lingkup terkait, sehingga para calon merasa tertekan atau tergiur dengan tawaran tersebut.
"Kita tidak ingin seleksi jabatan strategis seperti Kepsek dicederai oleh praktik-praktik yang tidak sehat. Kualitas pendidikan Jambi taruhannya," tambah Dedek.
Dorongan agar penegak hukum mengawasi proses ini sejalan dengan peringatan dini yang pernah disampaikan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.
Beberapa waktu lalu, Faried sempat mengingatkan agar celah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam seleksi pejabat benar-benar ditutup rapat.
Ia bahkan secara spesifik meminta KPK untuk turut mengawasi jalannya seleksi di Kota Jambi agar berjalan on the track dan bersih dari intervensi maupun pungutan liar.
Wali Kota Jambi belum merespon saat dimintai konfirmasi.(*)
Add new comment