Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS) Jambi buka suara terkait tudingan miring dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Nusantara mengenai pelaksanaan Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Melalui surat resmi, BWSS VI membantah semua tuduhan dan mengklaim pekerjaan telah sesuai dengan petunjuk teknis.
Jawaban tersebut tertuang dalam surat Nomor PW0302-BW56.8/333, tertanggal 23 September 2025, yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VI, Ir. Muhammad Daud, S.Sos., S.T..
Surat ini merupakan balasan langsung atas dua laporan yang dilayangkan LSM Cakrawala Nusantara sebelumnya. Dalam surat tersebut, pihak Balai menegaskan telah mengambil langkah cepat dengan melakukan verifikasi lapangan ke seluruh 40 lokasi proyek di Kerinci dan Sungai Penuh pada 15-18 September 2025.
Verifikasi ini melibatkan manajemen BWSS VI, Tim OP, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), hingga Konsultan Manajemen Balai (KMB).
"Manajemen Balai Wilayah Sungai Sumatera VI bersama tim terkait telah melaksanakan verifikasi lapangan ke seluruh lokasi P3-TGAI," tulis pihak Balai dalam suratnya.
Hasil verifikasi lapangan tersebut digunakan BWSS VI untuk membantah satu per satu temuan LSM Cakrawala Nusantara. Berikut adalah poin-poin klarifikasi dari BWSS VI:
- Soal Kualitas Pekerjaan: BWSS VI menyatakan pekerjaan di semua lokasi merupakan saluran tersier pasangan batu kali, sebuah konstruksi sederhana yang memang dikerjakan oleh masyarakat sesuai juknis. Dimensi dan metode kerja disebut menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
- Soal Material: Material yang digunakan adalah campuran semen, pasir, dan batu kali yang kuat, bukan batu kapur seperti yang dikhawatirkan. Ini diklaim sudah sesuai spesifikasi teknis.
- Soal Tenaga Kerja dari Luar: Pihak Balai membantah tudingan ini. Mereka mengklaim tenaga kerja adalah masyarakat lokal dan anggota kelompok P3A, yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari masing-masing Kepala Desa.
- Soal Galian: Pekerjaan dipastikan memuat item galian untuk memastikan air dapat mengalir dengan baik secara gravitasi.
- Soal Peran TPM (Tenaga Pendamping): TPM yang bertugas disebut merupakan putra-putri daerah lulusan S-1 Teknik Sipil yang telah dilatih. Kehadiran mereka di lapangan dipantau ketat melalui absensi manual bertanda waktu (timestamp) dan aplikasi khusus bernama VISIX.
- Soal Proyek Dikerjakan Pihak Ketiga: BWSS VI menjelaskan bahwa P3-TGAI adalah kegiatan Swakelola Tipe IV, di mana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh kelompok masyarakat penerima itu sendiri.
Menariknya, BWSS VI juga menjelaskan alur pengusulan lokasi proyek. Menurut mereka, lokasi diusulkan melalui aplikasi oleh berbagai pihak, mulai dari kelompok petani (P3A/IP3A/GP3A), Pemerintah Daerah, hingga DPR RI.
Pihak Balai juga menegaskan bahwa tanggung jawab mereka hanya bersifat teknis.
"Adapun pemilihan dan penetapan lokasi kegiatan berada pada kewenangan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran," jelasnya.
Sebelumnya, LSM Cakrawala Nusantara dalam laporannya menuding proyek P3-TGAI di Kerinci dan Sungai Penuh dikerjakan asal jadi, sarat kepentingan oknum tertentu, hingga adanya dugaan intervensi dari oknum anggota DPR RI.
Menanggapi hal ini, BWSS VI menyatakan menghargai fungsi kontrol sosial dari masyarakat dan LSM. Namun, mereka meminta agar setiap laporan yang masuk didukung oleh data dan bukti yang valid agar bisa diproses sesuai hukum.
"BWS Sumatera VI tetap berkomitmen untuk menjalankan program P3-TGAI dengan penuh integritas, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani," tutup surat balasan tersebut.
Ketua LSM Cakrawala Nusantara, Ruslan, merespons keras surat balasan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Jambi. Menurutnya, klaim yang dipaparkan oleh pihak Balai sama sekali tidak sinkron dengan temuan investigasi timnya di puluhan lokasi proyek P3-TGAI.
Ruslan menantang BWSS VI untuk tidak hanya berlindung di balik laporan dan klaim sepihak. Ia mengajak pihak Balai untuk melakukan verifikasi ulang secara terbuka dan transparan dengan turun bersama ke lokasi proyek.
"Surat balasan itu hak jawab mereka, tapi data yang mereka sampaikan dengan temuan kami di lapangan sama sekali tidak sinkron. Ayo kita adu data di lapangan. Jangan cuma di atas kertas," ujar Ruslan dengan tegas, Kamis (2/10/2025).
Ruslan mempertanyakan klaim BWSS VI yang menyatakan bahwa semua pekerja berasal dari masyarakat dan dibuktikan dengan surat pernyataan kepala desa.
"Tim kami mewawancarai langsung para pekerja di beberapa lokasi, dan mereka mengaku didatangkan dari luar. Soal surat pernyataan kades itu sangat mudah dibuat. Makanya, kita buktikan saja langsung di lokasi, kita tanya lagi pekerjanya sama-sama," tantangnya.
Lebih lanjut, ia juga menyayangkan jawaban BWSS VI yang terkesan normatif mengenai kualitas pekerjaan. Menurutnya, bukti foto dan video yang dimiliki LSM Cakrawala Nusantara menunjukkan dengan jelas adanya pengerjaan yang asal jadi, seperti pasangan batu di atas bangunan lama tanpa galian yang memadai.
"Kalau memang pekerjaan itu sudah benar, kenapa harus risih dengan laporan kami? Kami hanya menjalankan fungsi kontrol sosial demi uang negara dan kepentingan petani. Kami siap kapan saja jika BWSS VI mau turun bersama, kita panggil media, biar semua transparan. Biar publik yang menilai mana data yang valid, temuan kami atau laporan mereka," pungkasnya.(*)
Add new comment