Gubernur Jambi Al Haris resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi periode 2025–2030. Keputusan ini diumumkan langsung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN melalui sambungan virtual Zoom dan dibacakan Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) PAN Jambi yang digelar Rabu (30/4/2025) secara hybrid.
Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi resmi dimulai, Rabu (30/4/2025). Agenda penting bagi partai berlambang matahari putih ini digelar di Markas PAN Jambi dan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan secara virtual dari Jakarta.
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri, para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, dan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Dalam forum itu, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan dana transfer pusat ke daerah, hingga urusan BUMD, BLUD, dan kepegawaian.
Pada kesempatan tersebut, Al Haris memaparkan potensi besar sektor pertambangan di Provinsi Jambi, khususnya mineral dan batu bara (minerba).
Dengan penjelasan yang panjang namun terstruktur, Al Haris ingin mengakhiri polemik soal Participating Interest dengan fakta. Bahwa perjuangan sedang berlangsung, bukan abai—dan bahwa kerja sunyi, bagi sebagian pemimpin, jauh lebih berharga daripada sorotan kamera. Berikut penjelasan lengkap Al Haris, terkait progres PI 10 persen PetroChina itu.
***
Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh kepala desa yang tergabung dalam DPD APDESI Provinsi Jambi untuk menjadi motor penggerak dalam menyukseskan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam implementasi Asta Cita—delapan cita-cita strategis nasional menuju Indonesia Emas.
Ajakan itu disampaikan Al Haris saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD APDESI Jambi 2025, yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (24/4/2025).
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) resmi menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PAN Provinsi Jambi. Agenda itu akan digelar pada Selasa, 30 April 2025 pukul 13.00 WIB dan berlangsung secara hibrid.
Keputusan ini tertuang dalam surat DPP PAN Nomor: PAN/A/WKU-SJ/053/IV/2025 yang diteken langsung Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi dan Sekretaris Jenderal Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio pada 23 April 2025.
Masuknya Bakri ke DPP membuka babak baru di PAN Jambi. Persaingan memperebutkan kursi Ketua DPW kini terbuka lebar. Apakah PAN Jambi akan dipimpin oleh kekuatan eksekutif seperti Al Haris, sosok legislatif seperti Hafiz Fattah, tokoh muda seperti BBS, atau nama lama yang kembali naik daun seperti Zumi Zola? Jawabannya akan ditentukan dalam waktu dekat, 26 April.
****
Jambi – Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani segera dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin Provinsi Jambi untuk periode 2025-2029. Memasuki periode keduanya, Al Haris dikabarkan telah menyiapkan ancang-ancang: ‘bersih-bersih’ pejabat eselon II di lingkup Pemprov Jambi.
Informasi yang diperoleh dari orang dekat Gubernur menyebutkan sejumlah nama masuk dalam daftar pejabat yang akan dicopot. Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Jambi, dr. Fery Kusnadi.
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sebelumnya dihentikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jambi, harus segera diaktifkan kembali. Ia menilai keputusan penghentian layanan SKTM yang diteken Kepala Dinkes Jambi, Fery Kusnadi, sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat membantu masyarakat miskin.
JAMBI – Mantan Kapolda Jambi yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Jambi, Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Gubernur Jambi Al Haris dalam merespons polemik penghentian layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi. Menurut Bambang, keputusan Gubernur untuk segera menginstruksikan layanan SKTM kembali dijalankan menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat miskin.