Pemkot Jambi

Panitia Seleksi umumkan 20 nama calon Direksi Perumda Tirta Mayang Jambi lolos administrasi. Tokoh masyarakat peringatkan keras potensi "direksi titipan" dan praktik KKN yang bisa perburuk layanan air bersih. Simak daftar lengkap dan kritiknya di sini.

***

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi resmi mengumumkan hasil verifikasi administrasi untuk periode kepemimpinan 2026–2031. Sebanyak 20 nama dinyatakan lolos dan berhak melaju ke tahap selanjutnya.

Jambi - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi resmi memulai pengusutan terhadap Walikota Jambi. Pengusutan ini dilakukan terkait dugaan pelanggaran pelayanan publik yang dilaporkan oleh masyarakat.

Kepastian dimulainya pengusutan ini dikonfirmasi langsung oleh pelapor, Arief Basuni. Ia mengaku telah menerima surat pemberitahuan resmi dari Ombudsman Jambi pada Senin (24/11/2025).

Pemerintah Kota Jambi resmi 'berburu' nakhoda baru untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mayang. Seleksi terbuka untuk mengisi jajaran direksi periode 2026–2031 kini dibuka.

Kursi panas yang akan ditinggalkan Direktur Utama Dwike Riantara dan jajaran direksi periode 2021-2026  kini menjadi rebutan.   

Polemik aset Pemerintah Kota Jambi di kawasan Jambi Town Square (Jamtos) yang tak kunjung tuntas kembali 'memanas'. Setelah lebih dari satu tahun mandek tanpa kejelasan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Jambi turun gunung mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan ini.

IMM menilai, mandeknya penataan aset ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama soal keseriusan pemerintah dalam menjaga aset daerah. Mereka juga mewanti-wanti agar penyelesaian ini bersih dari embel-embel kepentingan politik.

Wakil Walikota Jambi, Diza Hazra Aljosa, tak buang waktu. Begitu mendengar keluhan warga soal banjir 'langganan' di Talang Banjar, Wawako muda ini langsung 'blusukan' meninjau lokasi, Senin pagi. Diza secara sigap datang untuk melihat langsung kondisi drainase buruk yang telah membuat warga Talang Banjar bertahun-tahun merana setiap kali hujan deras mengguyur.

Pemerintah pusat telah menerbitkan aturan baru terkait penugasan guru sebagai kepala sekolah yang wajib menjadi pedoman bagi kepala daerah.

Regulasi ini menyoroti secara tegas batasan usia dan masa jabatan, dua poin yang kerap dilanggar dalam praktik di lapangan.

Aturan itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Regulasi ini ditetapkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pengelolaan pendidikan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menunjukkan keseriusan untuk mengambil alih aset mangkrak Jambi City Center (JCC) dari PT Bliss Property Indonesia. Langkah tegas ini diambil demi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Wakil Walikota Jambi, Diza Hazra Aljosa Hazrin, dalam paripurna RAPBD Kota Jambi tahun 2026. Diza menyatakan Pemkot Jambi sedang meninjau ulang perjanjian kerja sama dengan PT Bliss untuk memastikan proses pengambilalihan lahan aset berjalan sesuai aturan.

Jambi - Suasana seleksi calon kepala sekolah (kepsek) di Kota Jambi mulai memanas. Memasuki tahap akhir, sorotan tajam datang dari DPRD dan kalangan mahasiswa yang mengendus potensi 'main mata' dalam proses yang digadang-gadang sebagai reformasi birokrasi pendidikan itu.

Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling kompeten, tapi apakah prosesnya benar-benar bersih atau sekadar formalitas yang sudah "diatur".

Nasib proyek Jambi City Center (JCC) masih menggantung di tengah tarik ulur antara Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dan PT Bliss Properti Indonesia. Pertemuan yang digelar di Kantor Walikota Jambi pada Selasa (8/10/2025) belum membuahkan kesepakatan konkret, meskipun pihak perusahaan berencana mengajukan adendum.

Staf Ahli Walikota Jambi, Muhammad Jaelani, menegaskan bahwa Pemkot Jambi bersikukuh agar PT Bliss Properti menuntaskan kewajiban finansialnya sebesar Rp 12,5 miliar terlebih dahulu sebelum Pemkot mempertimbangkan pengajuan adendum.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin melakukan pengecekan fisik ratusan kendaraan dinas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan aset daerah, yang bertujuan untuk memastikan kendaraan berfungsi dengan baik, sesuai dengan data BPK, serta menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas aset milik pemerintah.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencocokkan data laporan dengan kondisi aset di lapangan.