Jambi – Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani segera dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin Provinsi Jambi untuk periode 2025-2029. Memasuki periode keduanya, Al Haris dikabarkan telah menyiapkan ancang-ancang: ‘bersih-bersih’ pejabat eselon II di lingkup Pemprov Jambi.
Informasi yang diperoleh dari orang dekat Gubernur menyebutkan sejumlah nama masuk dalam daftar pejabat yang akan dicopot. Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Jambi, dr. Fery Kusnadi.
Nama dr. Fery Kusnadi mencuat setelah kebijakannya terkait penghentian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menuai polemik di masyarakat. Kebijakan itu sempat viral karena dianggap tidak pro rakyat kecil dan membebani pasien miskin di RSUD Raden Mattaher.
Namun, Fery berdalih bahwa tagihan SKTM di RSUD Raden Mattaher membengkak hingga Rp 25 miliar. Ia juga mengindikasikan adanya kebocoran dan penyalahgunaan SKTM, yang membuat sistem perlu dikaji ulang. Meski demikian, kebijakannya ini langsung dikoreksi oleh Al Haris, yang memutuskan tetap melanjutkan program SKTM.
Setelah polemik ini, banyak pihak menduga bahwa jabatan Fery Kusnadi akan dievaluasi oleh Al Haris. Sumber terpercaya dari lingkup Pemprov Jambi membenarkan bahwa namanya masuk dalam daftar pejabat eselon II yang akan segera diganti.
Selain Kadinkes dr. Fery Kusnadi, dua kepala dinas lainnya juga dikabarkan masuk dalam daftar evaluasi Gubernur Al Haris. Mereka adalah:
- Akhmad Bestari, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Jambi
- Rahmad Darmawan, Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Jambi
Meski belum ada pernyataan resmi dari Al Haris, langkah perombakan pejabat ini disebut sebagai bagian dari upaya penyegaran dan penguatan jajaran birokrasi untuk menjalankan visi Jambi Mantap Jilid II.
Periode kedua kepemimpinan Al Haris diprediksi akan lebih tegas dan berorientasi pada hasil konkret. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan semua program berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Jambi Mantap Jilid II harus lebih progresif. Tidak ada tempat bagi pejabat yang bekerja setengah hati atau menciptakan kebijakan yang merugikan masyarakat," ujar sumber internal Pemprov Jambi.
Sejumlah pihak menyebut bahwa pergantian pejabat eselon II ini adalah sinyal kuat bahwa Al Haris tidak akan mentolerir ketidakmampuan birokrasi dalam melayani masyarakat.
Langkah ini disebut sebagai bentuk penyegaran birokrasi, namun pertanyaannya, benarkah ini langkah konkret atau hanya gertak sambal?(*)
Add new comment