CV Sahabat Perkasa, kontraktor asal Kota Jambi, kembali menang tender mebel di Merangin. Padahal, BPK RI 2025 mencatat dua proyek bermasalah sebelumnya, Jalan Rimbo Ilir Rp2,81 miliar di Tebo dan Jalan Manunggal II Rp3,81 miliar di Tanjab Barat dengan total potensi kerugian Rp 231 juta.
***
CV Baston Pillar Barakarsa (BPB) akhirnya buka suara terkait temuan BPK RI 2025 atas proyek pengaspalan Jalan Danau Singkarak Unit IV Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo. Direktur perusahaan, Engko Fernandez, mengakui adanya keterlambatan pekerjaan dan menyatakan siap membayar denda sesuai regulasi.
Dalam klarifikasi tertulis, Engko Fernandez menjelaskan keterlambatan disebabkan oleh faktor teknis di lapangan.
Kasus proyek jalan bernilai jumbo di Kabupaten Tebo memasuki babak baru. PT Selaras Restu Abadi (SRA), pemenang tender Pemeliharaan Berkala Jalan Blok E Alai Ilir – Blok C Alai Ilir Tahun Anggaran 2024, kini resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi oleh Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ).
Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 24.161.480.336,00, berdasarkan Kontrak Nomor 620/407/PEMEL.BERKALA.JLN-067/BM-DPUPR/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
Audit BPK RI 2025 menemukan masalah serius pada proyek pemeliharaan Jalan Blok E Alai Ilir-Blok C Alai Ilir di Tebo senilai Rp 24,16 miliar yang dikerjakan PT Selaras Restu Abadi. Rupanya, PT Selaras Restu Abadi terjejak sebagai KSO di proyek tanggul pagar Puding Rp 20,5 miliar tahun 2025, yang dikerjakan oleh kontraktor bermasalah, PT Pulau Bintan Bestari.
***
CV Mulia Ardhana asal Kota Jambi lagi-lagi sukses mengunci kemenangan tender proyek Jalan Parit Selamat–Kuala Mendahara Rp 2,74 miliar. Tahun 2025 ini, perusahaan ini juga sukses merebut proyek rehabilitasi Jalan Simpang Margoyoso–Batas Tebo senilai Rp 4 miliar. Jejak proyeknya di tahun-tahun lalu jadi temuan BPK RI 2025.
***
Elviana, anggota DPD RI dapil Jambi, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigasi terkait polemik dan masalah di proyek Bandara Depati Parbo Kerinci. Senator senior itu juga meminta Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) turun gunung. Masyarakat Kerinci berharap proyek senilai Rp 24 miliar ini dapat membawa manfaat tanpa masalah.
***