Usai Disorot BPK RI di Proyek Rp 24,16 M, PT Selaras Restu Abadi Join Proyek Tanggul Rp 20,5 M bersama PT Pulau Bintan Bestari

Audit BPK RI 2025 menemukan masalah serius pada proyek pemeliharaan Jalan Blok E Alai Ilir-Blok C Alai Ilir di Tebo senilai Rp 24,16 miliar yang dikerjakan PT Selaras Restu Abadi. Rupanya, PT Selaras Restu Abadi terjejak sebagai KSO di proyek tanggul pagar Puding Rp 20,5 miliar tahun 2025, yang dikerjakan oleh kontraktor bermasalah, PT Pulau Bintan Bestari.

***

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 mengungkap kekurangan volume dan mutu pada proyek pemeliharaan Jalan Blok E Alai Ilir – Blok C Alai Ilir di Kabupaten Tebo. Proyek jalan senilai Rp 24,16 miliar yang dikerjakan PT Selaras Restu Abadi (SRA) itu dinyatakan selesai 100% pada akhir Desember 2024.

Namun BPK menemukan sejumlah item pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Temuan BPK meliputi ketebalan lapisan aspal Laston AC-WC dan AC-BC yang tidak sesuai, kekuatan beton struktur (fc’ 25 MPa) di bawah standar, hingga kekurangan volume wiremesh pada perkerasan.

Total nilai selisih volume dan kualitas yang tidak terpenuhi itu mencapai Rp 539,87 juta. Potensi kerugian negara akibat kelebihan bayar atas pekerjaan yang mutu/volumenya di bawah kontrak.

BPK mencatat selisih tipis antara nilai penawaran pemenang tender dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek jalan tersebut. Dari 18 peserta lelang, PT Selaras Restu Abadi keluar sebagai pemenang dengan penawaran Rp 24.161.480.335,90, nyaris setara HPS Rp 24,548 miliar.

Alamat perusahaan SRA tercatat di Kota Jambi. Publik menilai penawaran yang mendekati HPS dan pekerjaan yang “dinyatakan 100% selesai” tidak menjamin hasil di lapangan. Faktanya, audit BPK menunjukkan mutu dan kuantitas pekerjaan jauh dari kata tuntas. Temuan ini menambah deretan proyek infrastruktur Tebo 2024 yang bermasalah, mengindikasikan lemahnya pengawasan Dinas PUPR Tebo serta konsultan pengawas proyek.

“Kami warga Rimbo Ilir sangat meragukan mutu atau kualitas pekerjaan yang dihasilkan PT Selaras Restu Abadi ini, apalagi BPK RI menemukan kekurangan volume dan spesifikasi hingga Rp 500 juta lebih,” ujar Eko, warga Tebo, prihatin.

Warga menduga rekanan lebih mementingkan keuntungan daripada kualitas, sehingga pekerjaan rigit beton dan pengaspalan jalan blok E–C Alai Ilir dikerjakan asal jadi. BPK merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Tebo segera menindaklanjuti temuan ini. Baik melalui perbaikan kualitas jalan maupun pengembalian kelebihan bayar. Agar kerugian negara dapat dicegah.

Sorotan publik tak berhenti di situ. Tahun 2025, proyek rehabilitasi tanggul sungai dan jalan di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu senilai sekitar Rp 20,5 miliar juga menuai polemik. PT Pulau Bintan Bestari (PBB) keluar sebagai pemenang tender proyek yang didanai hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dialokasikan melalui APBD Tebo 2025 tersebut.

Kontrak ditandatangani pada awal Mei 2025 dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender terhitung 5 Mei 2025. Uniknya, tak lama setelah kontrak diteken, terungkap bahwa PT Pulau Bintan Bestari berstatus daftar hitam (blacklist) nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perusahaan asal Tanjungpinang, Kepri ini ternyata punya rekam jejak masalah, namun tetap lolos sebagai pemenang tender proyek tanggul senilai puluhan miliar rupiah di Tebo.

Menariknya lagi, PT Pulau Bintan Bestari tak sendiri mengerjakan proyek tanggul ini. Ia menggandeng PT Selaras Restu Abadi sebagai mitra kerja dalam bentuk KSO.

Bagaimana kronologinya?

Kontrak proyek Pagar Puding diteken sekitar 29 April – 1 Mei 2025. Artinya seluruh evaluasi administrasi, teknis, dan harga sudah rampung sebelum tanggal itu. Hanya sepekan berselang, tepat pada 9 Mei 2025, LKPP resmi memasukkan PT Pulau Bintan Bestari ke dalam daftar hitam nasional hingga 9 Mei 2026.

Sanksi ini dijatuhkan oleh Kementerian Perhubungan RI karena PBB gagal menuntaskan proyek pembangunan Gedung Asrama C Politeknik Pelayaran Sumatera Barat senilai Rp 40 miliar (anggaran 2024). Proses pemutusan kontrak proyek Politeknik dan pengusulan blacklist tersebut sudah berlangsung jauh hari sebelum sanksi formal keluar.

Informasi wanprestasi PBB di Sumbar seharusnya sudah diketahui dan diantisipasi oleh Pokja ULP Tebo saat evaluasi tender, mengingat reputasi perusahaan ini yang sarat masalah. Faktanya, PBB tetap dinyatakan “layak” memenangkan proyek Pagar Puding. Inilah yang menimbulkan tanda tanya besar, apakah tidak ada yang mempertanyakan rekam jejak legal dan kinerja penyedia ini?

Dalam pelaksanaan proyek tanggul Pagar Puding, PT Pulau Bintan Bestari menggandeng PT Selaras Restu Abadi dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). Perjanjian KSO ini dibuat di hadapan notaris dan ditandatangani perwakilan kedua perusahaan.

Isi perjanjiannya menegaskan komitmen kedua pihak untuk menjalankan proyek secara profesional, transparan, serta tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Dari sisi administratif, KSO memastikan PT SRA turut bertanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan. Namun, publik menduga kemitraan ini sekaligus menjadi “tameng” PBB untuk tetap bisa proyekan di daerah meski reputasinya buruk.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Ahmad Rony (Kepala Pelaksana BPBD Tebo), angkat bicara menjawab sorotan. Ia menegaskan bahwa status blacklist tidak berlaku surut (non-retroaktif).

“Sanksi tidak berlaku surut. Kontrak proyek ini dibuat sebelum tanggal penetapan sanksi, sehingga pekerjaan tetap bisa dilanjutkan,” ujar Rony, kepada wartawan belum lama ini.

Pernyataan ini merujuk pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021, yang mengatur bahwa penyedia yang dikenai daftar hitam tetap diperbolehkan menyelesaikan pekerjaan lain jika kontraknya ditandatangani sebelum sanksi dijatuhkan. PPK berdalih, kontrak proyek tanggul Pagar Puding sudah sah lebih dulu, sehingga tidak ada landasan hukum untuk membatalkannya sepihak pasca-sanksi.

Lebih lanjut, Ahmad Rony mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tebo, Unit Lelang Pengadaan (ULP), dan mengecek langsung laman resmi LKPP. Hasilnya, diputuskan proyek tetap dilanjutkan dengan catatan pelaksanaan harus sesuai kontrak dan aturan hingga masa pemeliharaan usai.

Ia juga memastikan sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) akan otomatis menolak peserta lelang yang berstatus blacklist. “Jika blacklist berlaku sebelum tender, maka sistem akan menolak. Tapi dalam kasus ini, tender dan kontrak sudah selesai sebelum sanksi dijatuhkan,” jelasnya.

Rekam Jejak PBB dan Proyek Tanggul Puding

Penelusuran Jambi Link menguak jejak hitam PT Pulau Bintan Bestari jauh sebelum kasus di Tebo. Ternyata, perusahaan konstruksi ini sudah pernah masuk daftar hitam nasional tahun 2023 terkait proyek pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) UPTP Pekanbaru senilai Rp 20 miliar.

Sanksi blacklist 2023 tersebut berlangsung 23 Januari 2023 hingga 22 Januari 2024. Dengan kata lain, hanya beberapa bulan setelah lepas dari blacklist lama, PBB kembali tersandung gagal proyek besar (Politeknik Pelayaran Sumbar) yang berujung blacklist kedua pada Mei 2025. Polanya berulang, PBB gagal menuntaskan proyek bernilai puluhan miliar di berbagai daerah.

Tak hanya soal kinerja proyek, PT Pulau Bintan Bestari juga terbelit kasus hukum. Rekanan kerja PBB dalam proyek Politeknik Pelayaran Sumbar (PT Orang Kaya Tua) melaporkan PBB secara pidana ke Polda Sumatera Barat pada Mei 2025. Laporan polisi LP/B/90/V/2025/SPKT itu menjadikan Direktur Utama PT PBB sebagai terlapor, dengan dugaan penggelapan dana proyek, tidak membayar tenaga kerja, serta pelanggaran perjanjian kerja sama.

Setelah isu blacklist mencuat, proyek Rehabilitasi Tanggul Pagar Puding tetap berjalan di lapangan. Pada awal Juni 2025, Ahmad Rony menegaskan kepada media bahwa pekerjaan tetap dilanjutkan dengan pengawasan ketat berbagai pihak agar sesuai standar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Di lokasi proyek, perkembangan justru lamban. Hingga pertengahan Juli 2025 (sekitar 2,5 bulan pelaksanaan), progres fisik baru mencapai ±37%. Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, berharap proyek tanggul sebagai upaya pengendalian banjir ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Nazar menekankan pentingnya kualitas karena tanggul ini menyangkut perlindungan permukiman warga.(*)