DPRD Kota Jambi

Jambi - Aksi protes warga terdampak penetapan zona merah Pertamina EP Jambi berlanjut ke gedung legislatif. Usai berunjuk rasa di kantor Pertamina, ratusan massa dari Forum Tolak Zona Merah langsung bergerak mengepung gedung DPRD Kota Jambi, Rabu (10/12/2025).

Aksi berlangsung tegang namun tertib. Warga datang dengan membawa bukti fisik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah dan lahan mereka. Mereka memprotes status tanah mereka yang seolah "terkunci" akibat penetapan zona merah, meski memiliki legalitas resmi dari BPN.

Jambi - Reses Anggota DPRD Kota Jambi Komisi IV, Fahrul Ilmi, S.Pd., M.Pd, di kawasan Alam Barajo, berlangsung berbeda dari biasanya. Tak ada suasana kaku nan formal, pertemuan di Daerah Pemilihan (Dapil) II ini justru berubah menjadi ruang diskusi hangat penuh gagasan kaum muda.

Sebagai mantan Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Universitas Jambi (UNJA), Fahrul tampak luwes berbaur. Reses ini dimanfaatkannya untuk menyerap langsung keresahan dan mimpi para gen Z dan milenial di wilayah tersebut.

Jambi - Proses seleksi Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul santernya isu tak sedap mengenai dugaan pergerakan kelompok tertentu,--yang ramai disebut sebagai 'Genk P' dan 'Genk A'.

Mereka disinyalir melakukan manuver di luar prosedur resmi. Kabar yang beredar di lapangan menyebutkan adanya dugaan permintaan sejumlah uang kepada para calon Kepsek dengan iming-iming jabatan.

Fenomena ini memantik perhatian serius dari pengamat kebijakan publik, Dr. Dedek Kusnadi.

Jambi - Tabir gelap dugaan jual beli jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi mulai terkuak. Kelompok yang disebut sebagai 'Genk P' dan 'Genk A' ternyata tak sekadar bergerilya mencari mangsa.

Namun diduga sudah mematok tarif fantastis untuk satu kursi jabatan.

Sumber terpercaya mengungkapkan, kedua kelompok ini bergerak senyap namun masif mendatangi para calon Kepsek. Nominal yang diminta sebagai "mahar" jabatan pun bikin geleng-geleng kepala. Mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Jambi - Pelaksanaan seleksi terbuka untuk sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tengah menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi mencium aroma kerawanan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses tersebut.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengawasi ketat jalannya seleksi.

Jambi - Kabar mengejutkan datang dari tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Jambi, PT Siginjai Sakti. Belum genap seumur jagung, kurang dari tiga bulan menjabat, Marsono dikabarkan meletakkan jabatannya sebagai Direktur Utama.

Padahal, Marsono baru saja dilantik oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pada 28 Agustus 2025 lalu.

Saat dikonfirmasi, Marsono tak menampik kabar itu. Ia menegaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah disampaikan langsung kepada Wali Kota Jambi selaku Kuasa Pemilik Saham (KPS).

Jambi - Kinerja jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siginjai Sakti Kota Jambi mulai mendapat sorotan tajam dari legislatif.

DPRD Kota Jambi menilai BUMD tersebut seolah 'mati suri' karena tak menunjukkan aktivitas maupun program kerja apa pun sejak pelantikan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, mengaku geram melihat kondisi ini. Ia menyebut, direksi Siginjai Sakti sangat misterius karena tak pernah menjalin komunikasi, apalagi menyerahkan dokumen strategis seperti rencana kerja atau roadmap bisnis ke dewan.

Pemerintah Kota Jambi resmi 'berburu' nakhoda baru untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mayang. Seleksi terbuka untuk mengisi jajaran direksi periode 2026–2031 kini dibuka.

Kursi panas yang akan ditinggalkan Direktur Utama Dwike Riantara dan jajaran direksi periode 2021-2026  kini menjadi rebutan.   

Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota Jambi kian menyengat. Sudah lebih dari setahun, masalah aset Pemkot Jambi di area pusat perbelanjaan Jambi Town Square (Jamtos) tak kunjung menemui titik terang. DPRD Kota Jambi pun akhirnya 'naik pitam'.

Kritik keras dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian. Ia menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) yang dinilainya mandek total dalam menangani masalah ini.

Proses seleksi 192 Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP di Kota Jambi menjadi sorotan tajam. DPRD Kota Jambi memberi 'warning' keras agar Pemkot tidak main-main dan melantik kandidat yang memiliki rekam jejak buruk.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Jambi mengakui adanya oknum yang mencoba 'melobi' di tengah proses seleksi, namun menyebut hal itu sebagai sesuatu yang lumrah.