Headline

Gubernur Jambi Al Haris mengambil langkah tegas terkait penyelesaian konflik internal yang mendera Universitas Batanghari (Unbari). Demi menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pendidikan, Al Haris secara resmi mengembalikan mandat penyelesaian konflik tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih objektif dan sesuai regulasi, sekaligus menghindari potensi intervensi daerah yang bisa memicu masalah hukum baru.

Massa yang tergabung dalam LSM Cakrawala Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis kemarin. Mereka mendesak agar lembaga antirasuah segera menyelediki ihwal dugaan praktik fee proyek dalam pengelolaan APBD Kerinci Tahun 2025.

Dalam orasinya, para demonstran menyebut adanya dugaan "misi terselubung" yang diduga dijalankan melalui orang kepercayaan pejabat penting Kerinci berinisial H.

Polemik aset Pemerintah Kota Jambi di kawasan Jambi Town Square (Jamtos) yang tak kunjung tuntas kembali 'memanas'. Setelah lebih dari satu tahun mandek tanpa kejelasan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Jambi turun gunung mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan ini.

IMM menilai, mandeknya penataan aset ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama soal keseriusan pemerintah dalam menjaga aset daerah. Mereka juga mewanti-wanti agar penyelesaian ini bersih dari embel-embel kepentingan politik.

Analisis framing yang menyoroti anjloknya Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Jambi tahun 2024 yang mencapai 65.36 dan masuk kategori "Rentan" mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi Jambi. Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Herianto, angkat bicara dan meminta publik untuk tak melihat data secara sepotong-sepotong.

Agus Herianto menekankan bahwa analisis yang hanya berfokus pada data 2024 adalah tak adil dan mengabaikan pencapaian yang telah diraih sebelumnya di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris.

Jambi - Partai Amanat Nasional (PAN) 'menggeber' Musyawarah Daerah (Musda) serentak kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Sabtu 15 November 2025. Tak main-main, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memasang target tinggi. PAN wajib merajai Jambi dan tembus 4 besar nasional di Pemilu 2029.

Dalam sambutannya via zoom yang ditonton jajaran kader dan pengurus di Markas DPW PAN Jambi, Zulhas menegaskan target itu adalah harga mati. Ia meminta seluruh kader PAN Jambi solid untuk merebut kembali kemenangan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Seorang bocah pemulung viral fotonya hingga ke Medan. Hasan Basri Agus alias HBA langsung terpanggil. Ia bergegas turun tangan. Nasib bocah itu langsung mengingatkan HBA pada masa lalunya yang penuh perjuangan, pahit dan getir.

***

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung ke Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, Jambi. Kedatangan tim supervisi ini untuk 'memplototi' sejumlah proyek strategis yang didanai dari APBD.

Lembaga antirasuah ini ingin memastikan tidak ada permainan 'main mata' alias tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut.

Tim KPK meninjau langsung tiga lokasi proyek fisik yang menjadi sorotan, yaitu:

Jambi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi angkat bicara menepis spekulasi dan tudingan negatif terkait pengelolaan dana transfer dari pusat. Tudingan ini sebelumnya beredar melalui laporan sebuah LSM yang mengaitkan dana itu dengan "dana restitusi" untuk pembelian pupuk hingga perbaikan rumah veteran.

Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota Jambi kian menyengat. Sudah lebih dari setahun, masalah aset Pemkot Jambi di area pusat perbelanjaan Jambi Town Square (Jamtos) tak kunjung menemui titik terang. DPRD Kota Jambi pun akhirnya 'naik pitam'.

Kritik keras dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian. Ia menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) yang dinilainya mandek total dalam menangani masalah ini.

Proses seleksi 192 Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP di Kota Jambi menjadi sorotan tajam. DPRD Kota Jambi memberi 'warning' keras agar Pemkot tidak main-main dan melantik kandidat yang memiliki rekam jejak buruk.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kota Jambi mengakui adanya oknum yang mencoba 'melobi' di tengah proses seleksi, namun menyebut hal itu sebagai sesuatu yang lumrah.