Headline

Jakarta - Manajemen Lion Air menyampaikan permohonan maaf resmi terkait keterlambatan penerbangan yang menyebabkan sejumlah jemaah umrah telantar di Jeddah, Arab Saudi. Insiden pada penerbangan nomor JT-087 ini menjadi sorotan tajam, mengingat posisi Lion Air sebagai salah satu maskapai andalan angkutan umrah di Tanah Air.

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, mengakui ketidaknyamanan yang dialami para tamu akibat penundaan tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan untuk menanganinya.

Jambi - Penanganan kasus dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci terus menjadi sorotan panas. Publik mendesak Kejaksaan tidak hanya berhenti pada eksekutif, tetapi juga mengejar oknum legislatif yang namanya santer disebut dalam persidangan.

Fakta persidangan mengungkap bahwa proyek ini diduga merupakan bagian dari Pokok Pikiran (Pokir) dewan, di mana 12 mantan anggota DPRD Kerinci disebut-sebut menerima aliran dana alias fee proyek sebesar 15 persen.

Tebo - Proyek pembangunan turap (tanggul sungai) di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menelan dana hibah BNPB senilai lebih dari Rp 20 miliar, kembali memantik kontroversi. Menjelang batas akhir kontrak, desakan keras muncul agar pembayaran sisa anggaran kepada rekanan tidak dilakukan sembarangan.

Ketua Rumah Juang Rampas 08 Tebo, M. Husni, mewanti-wanti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tidak serta-merta mencairkan dana hanya bermodalkan laporan progres dari konsultan pengawas.

Jambi - Nasib pembangunan Asrama Haji Jambi yang sempat mangkrak cukup lama akhirnya mendapat titik terang. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, turun langsung meninjau lokasi proyek tersebut, Rabu (24/12/2025).

Tak sendirian, Dahnil secara khusus menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Sugeng Hariadi, dalam peninjauan ini. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan kelanjutan pembangunan proyek tidak lagi tersandung masalah hukum di kemudian hari.

Jakarta - Menjelang tutup tahun 2025, Komisi XII DPR RI kembali menyalakan 'lampu kuning' bagi kontraktor migas di Provinsi Jambi. Parlemen mendesak pemerintah segera menindaklanjuti temuan pelanggaran lingkungan dan keselamatan kerja yang melibatkan dua raksasa migas, PT PetroChina International Jabung Ltd dan PT Jadestone Energy.

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Satuan Tugas Penertiban Penggunaan Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menunjukkan taringnya dalam menindak tegas penguasaan hutan ilegal. Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi menyerahkan aset hasil penguasaan kembali kawasan hutan seluas 89.300 hektare kepada negara.

Tak hanya lahan, Kejagung juga menyetorkan uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nilai fantastis, yakni sebesar Rp 6,6 triliun, ke kas negara melalui Kementerian Keuangan.

Jambi - Prestasi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mayang yang menyetorkan dividen sebesar Rp 7,6 Miliar kepada Pemerintah Kota Jambi tahun 2025 ini, ternyata menyisakan cerita pilu bagi sebagian pelanggan.

Di balik klaim keuntungan besar tersebut, warga Perumahan Atalanta Regency, RT 38, Kelurahan Simpang Rimbo, justru "menjerit" karena kesulitan mendapatkan pasokan air bersih selama lebih dari 8 bulan terakhir.

Jambi - Bursa pemilihan Komisaris Utama (Komut) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) periode 2026–2030 semakin memanas. Panitia seleksi telah resmi mengumumkan tiga nama yang lolos tahapan administrasi dan siap bersaing di tahap selanjutnya.

Berdasarkan pengumuman Nomor: 33/KRN/DK/2025 yang dirilis Senin (22/12/2025), ketiga kandidat tersebut bukan orang sembarangan. Mereka berasal dari latar belakang birokrat, petahana, hingga akademisi.

Berikut adalah profil singkat ketiga calon yang akan memperebutkan kursi 'Panas' di Bank Jambi:

Jambi - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terus tancap gas mengusut dugaan korupsi pengelolaan pajak parkir di Pasar Angso Duo, Jambi. Hingga kini, penyidik telah memeriksa setidaknya 25 orang saksi untuk membongkar praktik rasuah yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Andi Reza Fahlepi, menegaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan intensif. Para saksi yang dipanggil berasal dari berbagai unsur, mulai dari pihak pengelola pasar hingga pejabat pemerintah terkait.

Jambi - Komitmen Gubernur Jambi, Al Haris, untuk mengentaskan kemiskinan dan menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kecil (wong cilik) terus dibuktikan dengan kerja nyata.

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sukses merealisasikan bedah rumah sebanyak 550 unit sepanjang tahun 2025.

Program ini menjadi bukti konsistensi Al Haris dalam menjalankan visi misi Jambi Mantap, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.