Headline

Tim Penyidik Satreskrim Polresta Jambi semakin intensif mengusut dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 di sejumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Jambi.

Setelah sebelumnya Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Jambi diperiksa pada 6 Februari 2025, kini penyelidikan mulai melebar. Tidak hanya SMPN 7, pihak kepolisian juga menyelidiki dugaan penyimpangan dana BOS di SMPN 1 Kota Jambi.

Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana iuran pengusaha batubara yang dikelola Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus bergulir. Setelah sebelumnya Ketua PPTB, Asnawi, menjalani pemeriksaan selama 5 jam, kini giliran pengurus lain yang bakal dipanggil Unit Tipikor Polresta Jambi.

Berdasarkan informasi terbaru, penyidik Tipikor Polresta Jambi akan memeriksa pengurus PPTB yang mengetahui pergerakan dana iuran dari para pengusaha batubara.

Nama Djoni NGK mendadak jadi sorotan besar di pasar modal Indonesia! Aksi agresifnya dalam mengakumulasi saham di sejumlah emiten membuatnya masuk ke dalam daftar pemegang saham utama di beberapa perusahaan ternama. Namun, siapa sebenarnya Djoni NGK?

Berdasarkan penelusuran, Djoni bukanlah orang asing di dunia investasi. Ia adalah seorang pengusaha asal Jambi yang selama ini dikenal sebagai taipan properti. Julukan NGK yang melekat padanya merujuk pada nama salah satu kompleks perumahan mewah yang dimilikinya.

Jelang Musda, konsolidasi internal Partai Golkar di Provinsi Jambi semakin mengerucut ke satu arah. Sebanyak 11 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada H. Cek Endra untuk kembali memimpin DPD Partai Golkar Provinsi Jambi.

Deklarasi dukungan ini disampaikan dalam acara Konsolidasi dan Buka Puasa Bersama yang digelar di Aula Kantor DPD Golkar Provinsi Jambi, Minggu (16/3/2025). Selain ajang silaturahmi, acara ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan piatu.

JAMBI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi tengah mengusut dugaan penyimpangan dalam penyertaan modal Rp 10 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Jambi ke BUMD PT Siginjai Sakti. Penyidikan dilakukan setelah muncul laporan masyarakat terkait kinerja buruk perusahaan pelat merah ini.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jambi, Sumarsono, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dan saat ini tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak terkait.

JAMBI – Sosok Djoni tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di kalangan investor. Namanya muncul sebagai pemegang saham jumbo di beberapa emiten besar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, siapa sebenarnya Djoni yang tengah menggegerkan dunia saham ini?

Dalam laporan terbaru, Djoni secara misterius mengakuisisi kepemilikan besar di setidaknya tiga perusahaan terbuka.

Setelah sekian lama bungkam, Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB), Asnawi, akhirnya buka suara usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Unit Tipikor Polresta Jambi, Kamis (13/3/2025).

Kepada wartawan, Asnawi mengungkapkan dirinya diperiksa sejak pagi hingga pukul 15.00 WIB. Ia mengaku menjalani pemeriksaan terkait laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di PPTB, khususnya terkait iuran dari para pengusaha batubara.

JAMBI – Program Optimasi Lahan Rawa 2025 di Provinsi Jambi resmi berjalan dengan total anggaran mencapai Rp 31,6 miliar untuk luas lahan 7.023 hektare. Proyek yang diklaim sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional ini awalnya direncanakan untuk 20.000 hektare, namun akhirnya terus menyusut hingga hanya tersisa 7.023 hektare.

Diam-diam Tipikor Polresta Jambi tengah mengusut kasus iuran pengusaha Batubara ke PPTB. Kasus ini ramai diberitakan beberapa pekan ini.

Penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Jambi, bahkan telah memulai penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Asnawi, Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batu Bara (PPTB) Jambi.

Informasinya Ketua PPTB itu diperiksa pada Kamis, 13 Maret 2025 pagi. Pemeriksaan ini dilakukan terkait anggaran iuran pengusaha kepada PPTB.

Masalah dalam pengadaan makanan dan minuman di RSUD Mayjen H. A. Thalib semakin terang benderang. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 menemukan indikasi penyimpangan senilai Rp 350.361.481,00 dalam pengelolaan belanja makan dan minum di fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut.