Sungai Penuh - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan proses lelang proyek Rehabilitasi Pasar Sungai Penuh, Jambi. Dari total 81 peserta yang mendaftar, PT. Cimendang Sakti Kontrakindo keluar sebagai pemenang. Perusahaan yang beralamat di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat ini memenangkan tender dengan nilai kontrak negosiasi sebesar Rp 46.827.962.400,02.
Jambi - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi menetapkan PT. Belimbing Sriwijaya sebagai pemenang tender paket pekerjaan konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Jambi 1. Perusahaan yang berbasis di Jelutung, Kota Jambi ini berhasil memenangkan proyek tersebut dengan nilai penawaran Rp 13.156.120.800,00.
Lagi-lagi tender poyek di Kabupaten Merangin terjejak janggal. Kali ini, kejanggalan serupa terjadi pada tender proyek penanganan jalan Simpang Seling – Muara Jernih di Kabupaten Merangin (APBDP 2025). Tender senilai pagu Rp 2 miliar itu memunculkan sejumlah anomali yang mengarah pada dugaan pengondisian pemenang.
Sarolangun - Teka-teki nama-nama terbaik calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sarolangun 2025 akhirnya terjawab. Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sarolangun Nomor: 015/Pansel.JPT-Sekda/Sarolangun/2025, Ir. Muhamad Arief RH, MUM resmi menduduki peringkat Terbaik Pertama.
Hasil ini didasarkan pada surat Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 27352/R-AK.02.03/SD/K/2025 tertanggal 17 November 2025.
Jambi - Proses seleksi calon Direktur Perumda PDAM Tirta Mayang Kota Jambi kembali menuai sorotan tajam. Panitia Seleksi (Pansel) dinilai melakukan proses secara diam-diam dan tidak transparan sejak tahap awal pendaftaran.
Kritik keras ini dilontarkan Ketua Laskar Pemuda JKS, Hafizi Alatas, SE, SH. Ia menegaskan publik layak menaruh curiga karena minimnya jejak informasi resmi terkait pembukaan seleksi yang bisa diakses oleh masyarakat luas.
Merangin - Proyek pemeliharaan infrastruktur penting di Kabupaten Merangin, Jambi, disorot lantaran proses tendernya yang dinilai janggal. Tender Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Bangko senilai hampir Rp 3,8 Miliar hanya diikuti oleh satu penawar yang serius. Sementara enam peserta lainnya tak berkutik.
Data dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Kabupaten Merangin mencatat, dari tujuh peserta yang mendaftar, hanya satu yang memasukkan dokumen penawaran. Ini memicu spekulasi tentang minimnya persaingan sehat dalam proyek APBD Perubahan 2025 itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Sulianti, dengan hukuman pidana 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) atau yang dikenal sebagai suap "ketok palu".
Tuntutan itu disampaikan dalam persidangan yang digelar pada Rabu, 19 November.
Jambi - Tim Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi menggelar sesi brainstorming intensif bersama jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi. Bertajuk Diskusi Rabuan Series (DRS), pertemuan di Dinkes pada 19 November 2025 ini berfokus pada akselerasi 12 program prioritas Gubernur, terutama Pro Jambi Sehat, dengan menekankan pentingnya responsifitas, integritas, dan inovasi pelayanan.
Pemerintah Kota Jambi resmi 'berburu' nakhoda baru untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mayang. Seleksi terbuka untuk mengisi jajaran direksi periode 2026–2031 kini dibuka.
Kursi panas yang akan ditinggalkan Direktur Utama Dwike Riantara dan jajaran direksi periode 2021-2026 kini menjadi rebutan.
Gubernur Jambi Al Haris mengambil langkah tegas terkait penyelesaian konflik internal yang mendera Universitas Batanghari (Unbari). Demi menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pendidikan, Al Haris secara resmi mengembalikan mandat penyelesaian konflik tersebut kepada Pemerintah Pusat.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih objektif dan sesuai regulasi, sekaligus menghindari potensi intervensi daerah yang bisa memicu masalah hukum baru.