Headline

Polemik ihwal pungutan kompensasi hauling batubara terus menyeruak. Kali ini, Jefri Bintara Pardede, eks anggota DPRD Kota Jambi menyoroti masalah pungutan hauling batubara yang melintas jalur integra.

Jefri mempertanyakan legalitas, transparansi, dan dasar hukum pemungutan dana dengan kurs dolar per ton yang dibebankan kepada pengusaha batubara yang melintasi jalur ini.

Apakah ini pungutan resmi atau bentuk "pajak liar" yang tidak memiliki dasar hukum?

Publik semakin gencar mempertanyakan legalitas iuran yang dipungut dari pengusaha tambang batubara oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Berapa total dana yang dikumpulkan? Untuk apa penggunaannya? Bagaimana dengan pajaknya? Dan mengapa pengusaha rela menyetor? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu?

Hingga kini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Tidak ada klarifikasi terkait mekanisme pengelolaan dana dari para pengusaha tambang. Transparansi yang dituntut publik pun tak kunjung dijawab.

Jambi – Setelah investigasi yang dilakukan Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau dipublikasikan, aparat akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek kondisi lingkungan di Koto Boyo, Batanghari, Kamis 6 Februari 2025.

Hasil peninjauan Tim Ditreskrimsus Polda Jambi, Kementerian ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menguak fakta yang mengkhawatirkan.

Jambi – Skandal perampasan kawasan hutan negara kembali mencuat. PT Citra Koperasindo Tani (PT CKT) resmi dilaporkan ke Satgas Penertiban Kawasan Hutan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Peduli Anggaran Negara (LSM MAPPAN) pada Jumat (07/05/2025).

LSM MAPPAN melaporkan bahwa perusahaan ini menguasai secara ilegal 997 hektare lahan hutan cagar alam dan hutan produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sialnya, menurut LSM MAPPAN, lahan itu telah mereka alihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit.

Jambi – Kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, akhirnya diselidiki aparat kepolisian. Mereka gerak cepat dengan menurunkan tim gabungan, yang terdiri dari Ditreskrimsus Polda Jambi, Polres Batanghari, Kementerian ESDM, serta Dinas Lingkungan Hidup, turun langsung ke lokasi pada Kamis (6/3/2025). Tim gabungan turun untuk menyelidiki lubang-lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi.

Jambi – Pembangunan gedung Kantor Wali Kota Jambi yang telah menelan anggaran sebesar Rp 105 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 kini menuai kontroversi. Proyek prestisius yang digarap PT Station Energi Indonesia (SEI) ternyata memiliki banyak kejanggalan, mulai dari kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, hingga permasalahan serius pada pemasangan dinding granit yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Belum selesai dengan masalah perbaikan Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara Januari lalu, kini insiden serupa terjadi lagi! Tiang fender jembatan yang berada di Kabupaten Batanghari kembali dihantam tongkang pada Kamis, 6 Maret 2025 sore.

Menurut informasi yang diperoleh Jambi Link, insiden ini terjadi pada Kamis, 6 Maret 2025 sore.

Batanghari– Setelah mencuat desakan publik dan investigasi tim Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau, terkait kerusakan lingkungan di Koto Boyo, akhirnya aparat penegak hukum dan pemerintah pusat turun tangan.

Tim Ditreskrimsus Polda Jambi, Polres Batanghari, Kementerian ESDM, serta Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengecekan lapangan di kawasan tambang batubara yang terbengkalai tanpa reklamasi.

Gonjang-ganjing ihwal pengelolaan iuran miliaran rupiah dari pengusaha tambang ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus memanas. Masalah peruntukan dana, legalitas PPTB dalam mengelola uang miliaran, hingga dugaan penghindaran pajak menjadi perbincangan yang semakin luas.

Namun, hingga saat ini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Dikonfirmasi via WhatsApp tak dijawab, ditelpon pun tak direspon. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari pengusaha batubara.

Jambi – Polemik pengelolaan dana yang dikumpulkan Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus panas. Hingga saat ini, Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara masih belum diperbaiki. Padahal, PPTB disebut telah mengelola dana miliaran rupiah dari pengusaha tambang.

Kini, publik mulai mempertanyakan legalitas PPTB dalam mengelola dana tersebut. Lalu, apa alasan para pengusaha tambang mau saja membayar iuran kepada PPTB. Bagaimana soal pajak dari pengelolaan iuran itu?