Headline

Satgas PKH Sudah Sita Ribuan Hektare Sawit Ilegal di Jambi, Berikut Daftar Lengkapnya!

Tahun 2025, Satgas PKH menyita puluhan ribu hektare sawit ilegal di Jambi. Kasus besar terjadi di Tebo (13.890 ha milik 5 perusahaan), Muaro Jambi (2.500 ha PT Brahma Bina Bakti & plasma petani), Tanjabtim (1.800 ha lahan rakyat), hingga Sarolangun (ribuan ha sawit di HTI). Lahan sitaan diserahkan ke BUMN Agrinas untuk dikelola.

***

Progres Terkini Tol Jambi: Ruas Ness–Tempino–Bayung Lencir Beroperasi, Konektivitas ke Palembang Dikebut

Ruas Tol Jambi–Palembang (Tempino–Simpang Ness–Bayung Lencir) sepanjang 52 km resmi beroperasi fungsional September 2025. Proyek Rp27,22 T ini memangkas waktu tempuh Jambi–Palembang dari 6–8 jam menjadi 3 jam. Simak progres konstruksi, target penyelesaian 2026, serta dampak ekonominya bagi Jambi dan Sumatera Selatan.

***

Rencana Prabowo Ganti Kapolri: Fakta atau Spekulasi?

Isu kencang berembus Presiden Prabowo akan mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit pasca kerusuhan Agustus 2025. Dua nama calon pengganti mencuat, Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri) dan Komjen Suyudi Ario Seto (Kepala BNN). Publik menilai reformasi Polri jadi harga mati.

***

Insiden Wartawan Dihalangi di Polda Jambi Saat Kunjungan Komisi III DPR RI, Kabid Humas Meminta Maaf

Sejumlah wartawan dihalangi aparat kepolisian saat liputan kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Polda Jambi, 12 September 2025. Organisasi pers seperti PFI, IJTI, dan AJI mengecam keras tindakan ini sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Polda Jambi minta maaf dan menegaskan tidak ada niat menghalangi tugas jurnalistik.

***

Al Haris Potong Belanja Aparatur, Prioritaskan Kepentingan Publik

ubernur Jambi Al Haris menekankan efisiensi APBD 2025 dengan memangkas seremonial, perjalanan dinas, dan honor non-prioritas. Dana hasil penghematan dialihkan untuk proyek strategis seperti Islamic Center dan Stadion Swarnabhumi, sekaligus memperkuat layanan publik.

***

TNI Urung Polisikan Ferry Irwandi, Putusan MK Pastikan Institusi Tak Bisa Lapor Pencemaran Nama Baik

Nama Ferry Irwandi, kreator konten asal Jambi yang dikenal vokal mengkritik pemerintah, kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena kontennya soal pendidikan atau filsafat Stoikisme yang biasanya viral, melainkan karena ia nyaris berhadapan langsung dengan institusi militer. TNI berniat melaporkannya ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, tapi langkah itu kandas di pintu hukum. Kepolisian menegaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, institusi negara tidak bisa melapor kasus pencemaran nama baik—hanya individu pribadi yang berhak.

Proyeknya "Banjir" Temuan BPK RI, CV Sahabat Perkasa Masih Bebas Menang Tender Baru

CV Sahabat Perkasa – kontraktor berbadan usaha CV asal Kota Jambi – menjadi sorotan setelah tercatat dalam dua temuan audit BPK RI tahun 2025 terkait proyek infrastruktur yang bermasalah di Provinsi Jambi. BPK menemukan potensi kerugian negara hingga Rp 231 juta dari dua proyek jalan yang dikerjakan perusahaan ini pada tahun 2024.

Di Forum Komisi XII, Cek Endra Dorong Transformasi Batubara "Bersih"

Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menegaskan transisi energi Indonesia harus gradual dan realistis. Ia mendorong teknologi rendah emisi seperti ultra-supercritical boiler, co-firing biomassa, dan CCS agar PLTU batubara tetap beroperasi tanpa mengorbankan target penurunan emisi.

***

Borong Temuan BPK RI 2025, CV Sahabat Perkasa Kini Sikat Proyek Mebel di Merangin

CV Sahabat Perkasa, kontraktor asal Kota Jambi, kembali menang tender mebel di Merangin. Padahal, BPK RI 2025 mencatat dua proyek bermasalah sebelumnya, Jalan Rimbo Ilir Rp2,81 miliar di Tebo dan Jalan Manunggal II Rp3,81 miliar di Tanjab Barat dengan total potensi kerugian Rp 231 juta.

***

BPK Temukan Kekurangan Volume pada Proyek Jalan CV Mutiara Berlian Rp 1,46 M di Limun Sarolangun

Proyek peningkatan Jalan Transos Desa Suka Damai, Sarolangun senilai Rp1,46 miliar oleh CV Mutiara Berlian bermasalah. Audit BPK RI 2025 menemukan kekurangan volume pekerjaan beton dan wiremesh senilai Rp322,99 juta, diduga akibat lemahnya pengawasan.

***