Headline

Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Jambi, siapa sosok yang benar-benar layak memimpin Golkar Jambi?

Apakah sosok yang sibuk membangun pencitraan dan manuver diam-diam, atau mereka yang telah bekerja dalam diam dan terbukti membesarkan partai?

Jawabannya makin terang. Di antara riuhnya spekulasi, Drs. H. Cek Endra justru tampil dengan tenang, konsisten, dan terukur. Ia tak banyak bicara di ruang publik. Tapi, kerja-kerjanya sudah menjawab segalanya.

Awan konflik masih menggulung di langit KONI Jambi. Di tengah isu pengembalian berkas dan tudingan TPP gagal menjalankan tugasnya, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Musprov KONI Jambi Aswan Hidayat akhirnya angkat suara. Dengan nada tegas, ia membantah segala rumor yang menyebut timnya menyerah dan tak sanggup menyelesaikan verifikasi calon ketua umum KONI Jambi.

Dua proyek irigasi besar di BWSS VI Jambi kini tengah memasuki fase akhir proses tender. Masing-masing berada di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Kerinci, dengan nilai total Rp31,5 miliar. Namun bukan hanya nilai yang mencuri perhatian. Tapi karena pola yang muncul menarik disimal, yakni harga penawaran anjlok jauh dari pagu, peserta ratusan, dan struktur pengadaan yang identik.

Proyek pertama adalah pembangunan jaringan irigasi D.I. Batang Asai di Cermin nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Dengan pagu mencapai Rp18,5 miliar, tender ini diikuti oleh 108 peserta.

Proses pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi periode 2025–2029 memasuki fase krusial dan sensitif. Agenda paling menentukan—penyampaian hasil verifikasi berkas oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP)—mulai berlangsung hari ini, 9 hingga 10 Mei 2025.

Namun di balik jalannya proses seleksi, sumber Jambi Link menyebutkan adanya dugaan sabotase dan tekanan terhadap TPP, terutama menjelang pleno penentuan siapa calon yang memenuhi syarat administratif dan dukungan organisasi.

Puluhan mahasiswa dan pemuda Sarolangun menggelar aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Sarolangun, Kamis kemarin. Mereka mengecam kebijakan renovasi besar-besaran rumah dinas pimpinan DPRD yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD 2025.

Dalam orasinya di depan kantor wakil rakyat itu, mahasiswa menuding DPRD tak berpihak kepada rakyat. Di tengah upaya efisiensi dan pemangkasan belanja publik akibat tekanan ekonomi, mereka mempertanyakan logika di balik pengeluaran Rp 2 miliar lebih hanya untuk bersolek rumah dinas.

Satu per satu pejabat Pemkot Jambi mulai dipanggil jaksa. Kali ini giliran orang nomor tiga di lingkaran pemerintahan kota: Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi.

Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Jambi, Soemarsono. Ia membenarkan bahwa Sekda telah dimintai keterangan seputar dugaan penyimpangan di tubuh BUMD Kota Jambi.

"Ya... tempo hari kita minta keterangan dari Sekda dalam hal Siginjai," ujarnya kepada Jambi Link, Kamis (8/5/2025).

Mendekati Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Jambi--yang akan digelar Juni 2025--, soliditas dukungan untuk Cek Endra kian tak tergoyahkan. DPD II Golkar Kabupaten Muaro Jambi secara tegas menyatakan dukungan penuh untuk H. Cek Endra (CE) melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi.

Pernyataan penegasan itu kembali digaungkan Ivan Wirata (IW), Ketua DPD II Golkar Muaro Jambi sekaligus Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Rabu, 7 Mei 2025.

Suasana kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batanghari Rabu siang, 7 Mei 2025, mendadak tegang. Sejumlah penyidik dari korps adyaksa mendadak mendatangi Disdik dan menggeledah ruangan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF).

Penyidik Kejari Batanghari itu memeriksa dokumen, membuka berkas, dan menyisir tumpukan laporan pertanggungjawaban di sana. Rupanya, Kejaksaan Negeri Batanghari menggeledah kantor Disdikbud, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan oleh PKBM Anugerah.

Diskusi Rabuan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Rabu 7 Mei 2025 kali ini menjadi panggung strategis pembahasan salah satu isu paling krusial dalam RPJMD 2025–2029, yakni bagaimana membiayai ambisi besar pembangunan Jambi di tengah keterbatasan fiskal.

Acara ini dimotori Dr Fahmi Rasyid dari Bappeda Provinsi Jambi. Dipandu langsung Dr Arfani, anggota TAG, dan dibuka secara resmi Ketua TAG Syahrasaddin.

JAMBI – Participating Interest (PI) 10 persen, dari dana bagi hasil pengelolaan Migas oleh PetroChina Jabung akan dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur Jambi, Al Haris, memutuskan untuk tidak berjalan sendiri.

Al Haris mengungkap telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi Wilayah (Korsupgah) untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan pengurusan PI 10 persen migas di Provinsi Jambi.