Headline

TANJAB TIMUR — Proyek pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menjadi sorotan.

Kali ini, sorotan itu muncul dari rincian hasil audit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis.

Dalam dokumen pemeriksaan tersebut, BPK menemukan adanya kemahalan harga pengadaan sebesar Rp186.480.726 pada belanja bantuan seragam sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Temuan ini menjadi lanjutan dari catatan BPK terkait pengadaan seragam sekolah yang sebelumnya sudah menyita perhatian publik.

TANJAB TIMUR — Kasus pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menjadi sorotan.

Kali ini sorotan datang dari hasil audit BPK RI tahun 2026.

Dalam laporan pemeriksaan tersebut, BPK menemukan realisasi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain pada pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT tidak sesuai ketentuan.

Nilainya tidak kecil.

BPK mencatat terdapat kelebihan pembayaran atau kemahalan harga sebesar Rp361.923.685.

MUARO JAMBI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu perangkat daerah yang mendapat sejumlah catatan dalam hasil audit BPK RI tahun 2026.

Setidaknya ada tiga persoalan yang disorot.

Pertama, pembayaran jasa konsultansi pengawasan konstruksi yang disebut tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Kedua, masih adanya 16 rekening bank pengelolaan dana BOSP yang sudah tidak digunakan, tetapi belum ditutup pihak sekolah.

Batang Hari – Hasil audit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis membuka persoalan serius dalam perencanaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Pemkab Batang Hari.

BPK menyoroti penganggaran PAD yang dinilai tidak berdasarkan perhitungan yang rasional.

Temuan ini bukan soal belanja proyek.

Bukan soal volume pekerjaan.

Tetapi soal hulu anggaran: target pendapatan.

JAMBI — Musyawarah Daerah atau Musda V Partai Demokrat Provinsi Jambi baru akan digelar 12 Juli 2026 di Hotel Aston Jambi. Pendaftaran calon ketua juga belum ditutup. Masih dibuka sejak 27 Juni hingga 3 Juli 2026.

Tapi di balik meja pendaftaran itu, peta politiknya disebut mulai terang.

Bukan lagi melebar.

Mengerucut.

Tanjab Timur – Hasil audit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis menemukan celah masalah pada pengadaan bantuan seragam sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Nilainya tidak kecil.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran atau LRA Pemkab Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, anggaran Belanja Barang dan Jasa disajikan sebesar Rp352.931.913.290.

Realisasinya sebesar Rp326.438.373.511,58.

Atau 92,49 persen.

Batang Hari – Proyek Rekonstruksi Jalan Desa Pompa Air – Desa Bungku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2025 menjadi temuan dalam audit BPK RI tahun 2026.

Proyek ini dikerjakan oleh PT Ekklesia Permata Buana.

Nilai kontraknya berdasarkan harga negosiasi mencapai Rp4.632.367.636,61.

Pagu paketnya Rp4.644.510.000.

HPS-nya Rp4.644.494.000.

Tanjab Timur – Hasil audit BPK RI tahun 2026 yang baru dirilis membuka celah persoalan pada pengelolaan pendapatan daerah di Pemkab Tanjung Jabung Timur.

Salah satu yang disorot adalah Bidang Pendapatan belum menetapkan Pajak Air Tanah terhadap PCJL.

PCJL adalah singkatan dari PetroChina International Jabung Ltd., perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS migas yang beroperasi di Blok Jabung, termasuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Temuan ini sensitif.

Sebab yang disorot bukan belanja.

Muaro Jambi – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP di lingkungan Pemkab Muaro Jambi menjadi sorotan dalam hasil audit BPK RI tahun 2026.

BPK menemukan pelaksanaan belanja barang dan jasa BOSP yang tidak sesuai ketentuan.

Temuan itu muncul dari uji petik terhadap realisasi belanja barang dan jasa BOSP pada 80 sekolah.

Rinciannya, 2 TK Negeri, 71 SD Negeri, dan 7 SMP Negeri.

Masalahnya tidak satu.

Ada belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

TEBO — Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI menemukan adanya potensi kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ di Kabupaten Tebo.

Temuan tersebut tercantum dalam dokumen hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2026 atas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam dokumen itu, BPK mencatat denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ belum dikenakan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Nilainya sebesar Rp40.094.728,33.