Headline

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk tahun anggaran 2024, yang dirilis pada 2025, telah membuka kotak pandora carut-marut pengerjaan proyek infrastruktur yang dikerjakan CV Zhafirah Mulia Mandiri (CV ZMM), sebuah perusahaan konstruksi yang beralamat di Jalan Kayu Putih, Kota Jambi.

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya pola masalah serius dalam proyek yang dikerjakan oleh CV ZMM. Mulai dari temuan kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga potensi kerugian uang negara.  

Jambi - Anggota DPR RI asal Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA), kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap persiapan calon jamaah haji dari daerah pemilihannya. Sosok yang juga mantan Gubernur Jambi dan Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi ini menggelar sosialisasi intensif bagi 150 calon jamaah haji Kota Jambi yang akan berangkat tahun 2026.

Acara bertajuk 'Sosialisasi Standar Pelayanan Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji' ini berlangsung penuh antusias di Resto Kajang Lako, Telanaipura, Kota Jambi, Minggu (28/9/2025).

Dari tujuh pendaftar, hanya satu perusahaan mengajukan tawaran dengan selisih harga tipis. Enam lainnya seolah menjadi penggembira.

Sebuah proses lelang proyek strategis di Kabupaten Merangin, Jambi, berjalan tak biasa. Proyek Penanganan Jalan Simpang Pauh Menang - Tanah Abang, meski diminati tujuh perusahaan, hanya menyisakan satu pemain tunggal saat palu penawaran diketuk. PT Arka Jaya Konstruksi melenggang mulus tanpa pesaing.

Polemik terkait dugaan penyimpangan Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Jambi memasuki babak baru.

Setelah aksi saling balas klaim data antara LSM Cakrawala Nusantara dan Balai Wilayah Sungai (BWSS) VI Jambi, kini Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta resmi turun tangan.

Muaro Jambi - Anggaran negara berpotensi hemat hingga Rp 80 juta dalam proyek Rehabilitasi Total Ruang Kelas SDN 119/IX Kedotan, Muaro Jambi. Namun, potensi efisiensi itu seolah lenyap di meja evaluasi Pokja Pemilihan, yang akhirnya memenangkan perusahaan dengan penawaran paling tinggi.

Proyek perbaikan sekolah senilai Rp 1,1 miliar ini menjadi saksi bisu pertarungan sengit di arena tender. CV. Perdana Inti Sentosa akhirnya ditunjuk sebagai pelaksana proyek, setelah dua pesaingnya yang menawar jauh lebih murah tersingkir karena alasan teknis dan administrasi.

Temuan-temuan proyek bermasalah menggelinding di Kabupaten Merangin. Usai proyek jalan Proyek Jalan Air Batu-Guguk, kini, hal serupa juga terjadi pada proyek jalan Rantau Suli - Beringin Tinggi di Kabupaten Merangin senilai Rp 10,39 miliar.

Tak main-main, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2025 menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor.

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS) Jambi buka suara terkait tudingan miring dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Nusantara mengenai pelaksanaan Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Melalui surat resmi, BWSS VI membantah semua tuduhan dan mengklaim pekerjaan telah sesuai dengan petunjuk teknis.

Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, mendorong pemerintah untuk mempercepat realisasi tiga potensi ekonomi besar di Provinsi Jambi. Tiga 'harta karun' itu adalah Participating Interest (PI) 10% dari sektor migas, penerbitan izin tambang rakyat, hingga potensi perdagangan karbon (carbon trade) yang nilainya fantastis.

Cek Endra secara khusus mengapresiasi progres pengalihan PI 10% dari PT Jadestone Energy kepada Pemprov Jambi yang kini sudah memasuki tahap akhir. Menurutnya, ini akan menjadi tonggak penting bagi pendapatan daerah.

Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, tahun 2025 menjadi sorotan tajam. Alih-alih membawa manfaat bagi para petani, proyek senilai miliaran rupiah ini dilaporkan ke Kementerian PU RI karena sarat dengan masalah.

Drama proyek jalan Air Batu-Guguk di Kabupaten Merangin, Jambi, terus berlanjut. Setelah proses tendernya tahun lalu yang penuh intrik menjadi sorotan, kini hasil pekerjaan proyek yang dimenangkan CV Berkah Ibnu Jaya (BIJ) itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2025.

Tak tanggung-tanggung, BPK menemukan adanya potensi kerugian negara akibat kelebihan pembayaran sebesar Rp 175,5 juta kepada kontraktor pelaksana.