Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan praktik perjalanan dinas yang tak dilaksanakan di lingkungan Pemkab Kerinci. Hasil uji petik atas realisasi belanja perjalanan dinas senilai Rp31,9 miliar pada 10 SKPD menunjukkan ada delapan SKPD yang menganggarkan perjalanan dinas tetapi kegiatannya tidak dilakukan, dengan total nilai Rp612.141.458.
Di balik keperkasaannya, yang sukses mengunci sejumlah paket proyek pemerintah, rekam jejak CV Putra Jaya Perkasa menarik disimak. Tak semua proyeknya berjalan mulus. Terbukti, ada beberapa proyek masuk daftar catatan temuan BPK RI. Salah satunya proyek drainase TP Sriwijaya tahun 2024 lalu.
***
Proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Rawat Inap Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang dikerjakan CV Geylang Garden resmi masuk catatan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025.
Hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kontrak mengungkap kekurangan volume pekerjaan pada enam item konstruksi utama. Temuan ini muncul meski proyek telah dinyatakan 100% selesai dan dibayar lunas pada 19 Desember 2024.
Kepemimpinan Bupati Hurmin dan Wabup Gerry sudah berjalan 100 hari pertama. Muncul kritikan belum ada langkah penyegaran atau reshuffle di lingkungan Pemkab Sarolangun.
Mirisnya, di tengah masa awal pemerintahan ini, sejumlah fenomena politik dan kebijakan publik justru memantik perhatian, di antaranya dibatalkannya seleksi direksi PD Serumpun Pseko, pelantikan Pj Sekda untuk kelima kalinya, dan penunjukan Pj Camat Air Hitam yang merangkap sebagai Camat Sarolangun.
CV Mulia Ardhana kembali menangi tender proyek miliaran meski terseret temuan BPK RI dan protes warga. Simak rekam jejak, proyek, dan dugaan jaringan usaha di baliknya.
***
CV Mulia Ardhana adalah pemenang tender proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Simpang Margoyoso – Batas Tebo. Nilainya mencapai Rp 4 miliar.
Nama PT Perdana Lokaguna sempat ikut terseret dan bosnya bolak-balik menjadi saksi kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Hebatnya, bendera PT Perdana Lokaguna terus berkibar dengan mengerjakan proyek bernilai jumbo sampai sekarang. Sayangnya, proyeknya terjejak banyak persoalan, salah satunya menjadi temuan BPK RI tahun 2025 ini. Seperti apa rekam jejak PT Perdana Lokaguna ini? Berikut hasil penelusuran Jambi Link di lapangan.
***
Provinsi Jambi resmi pindah dari Kodam II Sriwijaya ke Kodam XX Tuanku Imam Bonjol bersama Sumbar. Simak sejarah, dampak keamanan, dan struktur baru TNI AD 2025 itu.
***
Kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang menyeret Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, kini menjadi peringatan serius bagi daerah lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga proyek RSUD Andi Lukman Hakim di Kolaka Timur senilai Rp126,3 miliar, yang dibiayai DAK Kementerian Kesehatan, sengaja dikondisikan sejak awal proses lelang. Modusnya dengan komitmen fee mencapai Rp 9 miliar bagi pihak tertentu.
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029, Abdul Azis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, senilai Rp126,3 miliar. Selain Abdul Azis, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Andi Lukman Hakim (PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD Kolaka Timur), Ageng Dermanto (PPK proyek), serta dua pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP), yakni Deddy Karnady dan Arif Rahman.
BPK RI 2025 menemukan aset tanah miliaran rupiah di perumahan elit Kota Jambi yang sudah diserahkan pengembang, namun belum berstatus Hak Pakai. Risiko sengketa dan kerugian daerah mengintai jika Pemkot tak segera menindaklanjuti.
***