Headline

Jambi – Pembangunan gedung Kantor Wali Kota Jambi yang telah menelan anggaran sebesar Rp 105 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 kini menuai kontroversi. Proyek prestisius yang digarap PT Station Energi Indonesia (SEI) ternyata memiliki banyak kejanggalan, mulai dari kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, hingga permasalahan serius pada pemasangan dinding granit yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Belum selesai dengan masalah perbaikan Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara Januari lalu, kini insiden serupa terjadi lagi! Tiang fender jembatan yang berada di Kabupaten Batanghari kembali dihantam tongkang pada Kamis, 6 Maret 2025 sore.

Menurut informasi yang diperoleh Jambi Link, insiden ini terjadi pada Kamis, 6 Maret 2025 sore.

Batanghari– Setelah mencuat desakan publik dan investigasi tim Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau, terkait kerusakan lingkungan di Koto Boyo, akhirnya aparat penegak hukum dan pemerintah pusat turun tangan.

Tim Ditreskrimsus Polda Jambi, Polres Batanghari, Kementerian ESDM, serta Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengecekan lapangan di kawasan tambang batubara yang terbengkalai tanpa reklamasi.

Gonjang-ganjing ihwal pengelolaan iuran miliaran rupiah dari pengusaha tambang ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus memanas. Masalah peruntukan dana, legalitas PPTB dalam mengelola uang miliaran, hingga dugaan penghindaran pajak menjadi perbincangan yang semakin luas.

Namun, hingga saat ini, Ketua PPTB, Asnawi, masih bungkam. Dikonfirmasi via WhatsApp tak dijawab, ditelpon pun tak direspon. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal yang disembunyikan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari pengusaha batubara.

Jambi – Polemik pengelolaan dana yang dikumpulkan Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus panas. Hingga saat ini, Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara masih belum diperbaiki. Padahal, PPTB disebut telah mengelola dana miliaran rupiah dari pengusaha tambang.

Kini, publik mulai mempertanyakan legalitas PPTB dalam mengelola dana tersebut. Lalu, apa alasan para pengusaha tambang mau saja membayar iuran kepada PPTB. Bagaimana soal pajak dari pengelolaan iuran itu?

Anda tentu masih ingat dengan kasus timah di Bangka Belitung, yang menggegerkan itu?. Nilai kerusakan lingkungan akibat penambangan timah di sana, mencapai Rp 271 triliun.

Nah...

Kasus serupa terjadi di Koto Boyo, Provinsi Jambi. Kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, Jambi, mencerminkan skandal besar seperti kasus tambang timah yang menyeret Harvey Moeis itu. Di Koto Boyo, ribuan hektare lahan hancur, lubang-lubang tambang dibiarkan menganga, dan pencemaran lingkungan terjadi tanpa ada upaya reklamasi.

Jambi – Polemik pengelolaan dana perbaikan jembatan yang dilakukan Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin memanas. Hingga kini, Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara belum juga diperbaiki.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, meminta aparat penegak hukum segera mengusut ke mana aliran dana yang dikelola PPTB.

Anggota DPR RI Komisi XII, Cek Endra, meminta Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera turun tangan mengusut kejahatan lingkungan di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Cek Endra mengaku prihatin dengan kondisi lingkungan di Koto Boyo yang rusak parah akibat aktivitas pertambangan batubara tanpa reklamasi. Lubang-lubang raksasa bekas tambang dibiarkan begitu saja. Kondisi itu membentuk danau beracun yang mengancam ekosistem dan kehidupan.

Setelah sebelumnya dilaporkan oleh MPRJ ke Kejati Jambi terkait dugaan penyelewengan anggaran makan minum pasien, kini RSUD Nurdin Hamzah kembali diterpa skandal baru.

Kali ini, Gerakan Bersama Rakyat Kampus (GBRK) mendesak Bupati Tanjung Jabung Timur untuk mencopot Direktur Utama (Dirut) RSUD Nurdin Hamzah. Pasalnya, ambulans rumah sakit yang seharusnya digunakan untuk mengangkut pasien, justru disalahgunakan sebagai tempat penampungan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Kerusakan lingkungan di Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, semakin mengkhawatirkan. Lubang-lubang bekas tambang batubara menganga lebar, meluas, membentuk danau luas yang mengancam ekosistem dan kehidupan. Hutan hancur, tanah kehilangan kesuburan, dan pemerintah seolah tutup mata atas kejahatan lingkungan yang terjadi di depan mata. Tim Jambi Link dan Jambi Satu melakukan penelusuran beberapa bulan belakangan. Kami akan mengulasnya untuk publik, secara berseri.