Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka Diskusi Rabuan Series (DRS) Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi, Rabu (8/10/2025).
Dalam sambutannya, Sani mengungkap bahwa Pemprov Jambi sangat mendukung program Sekolah Rakyat dan tengah menyiapkan 9 unit baru di Provinsi Jambi.
Sani menekankan pentingnya kolaborasi dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan pembangunan.
Jejak janggal menyelimuti proses tender proyek preservasi jalan senilai Rp 6 miliar di Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 15 perusahaan kontraktor yang telah resmi terdaftar sebagai peserta lelang secara misterius tak mengajukan penawaran harga. Akibatnya, hanya satu perusahaan, CV. Dita Kontraktor, yang melenggang mulus menjadi pemenang tunggal.
Jakarta - Gubernur Jambi Al Haris, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Al Haris menyuarakan keluh kesah para kepala daerah soal anjloknya dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi mengganggu APBD 2026.
Al Haris, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan langsung dampak besar yang dirasakan daerah akibat penurunan nilai TKD.
Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi kembali belanja masalah dengan menggelar Diskusi Rabuan Series (DRS) pada Rabu (8/10/2025) besok. Diskusi kali ini akan mengangkat tema implementasi Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Acara ini akan menghadirkan Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., sebagai salah satu narasumber utama.
Sebuah proyek pendidikan monumental dengan anggaran fantastis akan segera terwujud di Provinsi Jambi. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menggelontorkan dana sebesar Rp 472,4 miliar untuk Pembangunan Sekolah Rakyat.
Proyek ini bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah gagasan besar untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Kontroversi yang menyelimuti CV Perdana Inti Sentosa semakin dalam. Setelah menghebohkan publik dengan memenangkan tender rehabilitasi SDN 119 Kedotan senilai Rp 1,1 miliar, perusahaan 'bayi' ini ternyata kembali mengunci proyek lain dengan pola yang sangat mirip.
Tak tanggung-tanggung, CV Perdana Inti Sentosa lagi-lagi keluar sebagai pemenang tender Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 071/IX Keranggan di Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi. Nilai proyek kali ini mencapai Rp 595,2 juta.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Dapur Bergizi Indonesia (Gapembi), H. Alven Stony, angkat bicara menepis isu liar soal adanya ribuan dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alven menegaskan, tudingan itu tak berdasar dan muncul akibat kesalahpahaman publik terhadap mekanisme sistem di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, lokasi-lokasi yang dituding fiktif sebenarnya adalah calon mitra yang telah mendaftar dan sedang dalam tahap persiapan.
CV Perdana Inti Sentosa yang baru berdiri Desember 2024 menang tender rehabilitasi SD N 119 Kedotan Rp 1,1 miliar. Tendernya penuh kejanggalan.
***
Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 119/IX Kedotan, Kabupaten Muaro Jambi, kini membetot perhatian publik. Pasalnya, perusahaan pemenang tender, CV Perdana Inti Sentosa, ternyata baru berdiri beberapa bulan sebelum ikut lelang dan nyaris belum memiliki pengalaman di bidang konstruksi pendidikan.
Aroma kejanggalan muncul dari tender Penanganan Jalan Simpang Pauh Menang – Tanah Abang di Kabupaten Merangin senilai sekitar Rp 2,1 miliar. Dari tujuh peserta yang mendaftar, hanya Arka Jaya Konstruksi yang memasukkan penawaran.
Harga penawarannya Rp 2.090.068.000,10. Hanya Rp 8,14 juta lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dan langsung diterima. Fenomena “penawar tunggal” ini membuat perusahaan melenggang mulus tanpa kompetitor. Ini menimbulkan spekulasi mengenai dugaan lelang kondangan.
Polemik seleksi Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Sarolangun memasuki babak baru. Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi membatalkan hasil seleksi, Panitia Seleksi (Pansel) menyatakan siap melawan dan akan mengajukan banding.
Ketua Pansel Dirut PDAM Sarolangun, Dedy Henri, menegaskan pihaknya yakin seluruh proses dan tahapan seleksi yang telah dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Pansel akan menempuh jalur hukum lebih tinggi untuk menguji putusan PTUN tersebut.