Kejati Jambi

Selain menggarap proyek jumbo senilai Rp 57 miliar untuk pembangunan tanggul penutup dan jaringan irigasi Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) juga akan mengeksekusi satu lagi proyek strategis di pantai timur Jambi di tahun 2025 ini.

Proyek itu adalah rehabilitasi jaringan rawa D.I.R Parit Pudin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nilai proyek yang dikucurkan sebesar Rp 20 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2025. Saat ini, kedua proyek jumbo ini tengah proses tender.

Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kamis (21/3/2025). Kali ini, MPRJ mempertanyakan laporan resmi mereka dengan nomor 20/LAP-MPRJ/JBI/1/2025, terkait dugaan persekongkolan jahat dalam proyek infrastruktur Kabupaten Tebo tahun 2023-2024.

Ketua MPRJ, Bobto, dalam orasinya dengan lantang mengungkap skandal yang menyayat hati, di mana kerugian negara mencapai Rp 2,1 miliar, sebagaimana terungkap dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Jambi – Kasus proyek bantuan sosial pasca cetak sawah di Kabupaten Merangin tahun anggaran 2015-2017 kembali mencuat! Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin memang telah menetapkan tiga tersangka, namun masih ada nama penting yang lolos dari jeratan hukum.

Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, kemarin. Mereka mendesak agar kasus ini tak berhenti di tiga tersangka saja. Mereka menilai ada kejanggalan besar dalam penuntasan perkara yang telah merugikan negara sebesar Rp 1,4 miliar ini.

Dian Saputra kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Rabu (26/2/2025). Kali ini, ia datang membawa laporan terkait anggaran makan minum pasien di RSUD Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama tiga tahun berturut-turut (2022-2024).

Dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Jambi, Dian Saputra dan rekan-rekannya menuding bahwa anggaran makan minum pasien di rumah sakit tersebut sangat tidak masuk akal dan terindikasi praktik mark-up besar-besaran.

JAMBI – Proyek pembangunan Dermaga UPTD PPP Kuala Tungkal senilai Rp1.778.400.000,00, yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi oleh LSM Masyarakat Peduli Reformasi Jambi (MPRJ).

Dian Saputra alias Bob To, perwakilan MPRJ, dalam aksi unjuk rasa di Kejati Jambi beberapa waktu lalu, mengungkapkan adanya indikasi kejanggalan dalam proses tender proyek yang dikerjakan CV Sulthan Ratuhapis.

Skandal korupsi Medium Term Notes (MTN) yang mengguncang sektor perbankan di Indonesia, termasuk Jambi, kini menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran hukum. Sejumlah terdakwa dalam kasus MTN Bank Jambi kini turut diperiksa dalam skandal serupa yang terjadi di Bank Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT kini memperluas penyelidikan mereka dan mendalami dugaan keterlibatan aktor yang sama di dua kasus besar ini.

Tersangka AE alias Arif, Kepala Divisi Fixed Income PT MNC Sekuritas, dalam kasus korupsi di Bank Jambi, ditangkap di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (13/12/2024).

Selanjutnya tersangka AE, penyidik Kejati Jambi hari itu juga menahan tersangka di Lapas Kelas IIA Jambi selama 20 hari ke depan, terhitung 13 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 dalam rangka proses penyidikan.

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 menjadi tonggak penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi serta menguatkan upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Dengan mengusung tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju", kegiatan ini diharapkan dapat mendorong seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melawan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kasus dugaan penyimpangan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Tanjung Jabung Timur terus mengundang perhatian publik. Masyarakat mendesak agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi segera bertindak dan mengusut tuntas para pejabat yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang baru, Elly Yuzar, bersama dengan pimpinan tinggi, kepala satuan kerja, dan pejabat Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, melakukan kunjungan dan audiensi ke beberapa instansi yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Jambi dengan lembaga penegak hukum serta instansi terkait di wilayah Provinsi Jambi.