sidang korupsi Jambi

Jambi - Terdakwa kasus dugaan korupsi kredit Bank BNI Palembang yang merugikan negara hingga Rp 105 miliar, Bengawan Kamto, saat ini tak mendekam di balik jeruji besi. Komisaris Utama PT Prosympac Agro Lestari (PAL) itu diketahui berstatus sebagai tahanan rumah.

Merujuk pada data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jambi, status tahanan rumah terhadap Bengawan ini berlaku sejak 5 Januari hingga 26 April 2026.

Lantas, apa alasannya?

Jambi - Drama persidangan kasus korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci yang merugikan negara Rp 2,7 miliar memasuki babak baru yang memanas.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Senin (2/2/2026), borok praktik "upeti" antara eksekutif dan legislatif akhirnya terbongkar. Para terdakwa yang sebelumnya bungkam, kini kompak "bernyanyi" soal aliran dana haram ke anggota DPRD Kerinci.

Jambi - Sidang perdana kasus dugaan korupsi jumbo yang menjerat petinggi PT Prosimpex Agro Lestari (PAL), Bengawan Kamto, akhirnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Senin (2/2/2026).

Dalam sidang beragendakan pembacaan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan dugaan penyimpangan fasilitas kredit dari BNI yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 105 miliar.

JPU menyebut Bengawan Kamto bersama rekannya, Arif Rohman, terlibat dalam praktik rasuah terkait fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja pada periode 2018-2019.

Jambi - Sidang kasus dugaan korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kerinci kembali bergulir panas di Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh secara tegas menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh empat terdakwa.

Dalam sidang lanjutan tersebut, JPU menilai keberatan yang disampaikan kubu terdakwa tak memiliki landasan hukum yang kuat. Jaksa menyebut argumen dalam eksepsi tersebut cenderung asumtif dan sudah melenceng masuk ke dalam pokok perkara.

Fakta baru terungkap dalam sidang kasus suap 'ketok palu' RAPBD Provinsi Jambi 2017. Terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, blak-blakan mengakui telah menerima uang haram itu dan kini merasa kapok.

Dalam persidangan, Sulianti membeberkan bahwa ia menerima uang dari anggota dewan lain, Nurhayati, sebanyak dua kali pada awal tahun 2017.

"Saat itu saya diminta datang ke rumah Nurhayati untuk mengambil 'kue' dari Kusnindar," ujar Sulianti dalam keterangannya di persidangan.

Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Batanghari, Jambi, kembali berlanjut. Terdakwa dalam kasus ini adalah Nur Asia, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anugerah.

Dalam sidang pembuktian yang digelar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi kunci, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Batanghari aktif, Zulfadli, dan mantan Kadisdik, Agung Wihadi.

Jambi - Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus korupsi di UPTD Samsat Bungo. Seorang terdakwa, Asep Hadi Suganda, blak-blakan mengakui perbuatannya mengubah nominal pajak kendaraan melalui aplikasi.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi pada Senin (20/10/2025) itu menghadirkan para terdakwa sebagai saksi satu sama lain. Asep Hadi Suganda, yang merupakan pegawai tidak tetap (PTT), mengaku bekerja sama dengan terdakwa lain untuk melancarkan aksinya.

JAMBI - Sidang kasus dugaan korupsi pajak kendaraan di UPTD Samsat Bungo kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jambi. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi kunci, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, Agus Pringadi.

Dalam kesaksiannya, Agus Pringadi membeberkan kronologi terkuaknya modus dugaan 'penggelapan pajak' yang menyeret tujuh tersangka ini.

JAMBI - Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Jambi, Emi Nopisah, hadir sebagai saksi kunci dalam sidang kasus suap 'ketok palu' Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017-2018. Dalam kesaksiannya yang mengejutkan, Emi Nopisah mengaku sama sekali tak mengetahui adanya permintaan uang pengesahan RAPBD tersebut. Ia baru tahu skandal itu setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

JAMBI - Palu hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi telah diketuk, menolak secara tegas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (Kadisperindagaker) Kabupaten Tebo, Nurhasanah. Tak hanya Nurhasanah, empat terdakwa lainnya dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Bungur Tebo juga harus menerima nasib serupa. Dengan putusan ini, jalannya persidangan dipastikan berlanjut ke tahap pembuktian yang lebih mendalam.