Berita Muaro Jambi Hari Ini

MUARO JAMBI — Temuan ini masuk daftar proyek fisik yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam daftar awal masalah yang disusun dari LHP BPK, ia berada di nomor 7, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dalam LHP BPK Buku II, temuan ini ditulis sebagai temuan nomor 14 dengan judul “Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Empat SKPD.”

Dishub menjadi penyumbang temuan terbesar, yakni Rp313,89 juta. Di DLH, satu transaksi pembelian BBM digunakan sebagai bukti oleh dua sopir. Sedangkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, pemegang kendaraan disebut membeli nota dari pihak lain untuk mengejar pagu anggaran.

MUARO JAMBI — Nota itu kecil. Hanya secarik kertas. Biasanya langsung diremas setelah keluar dari mesin SPBU.

Enam proyek jalan dan drainase senilai Rp3,43 miliar diperiksa BPK RI. Lima paket ditemukan kekurangan volume. Satu paket bermasalah pada volume sekaligus spesifikasi penggunaan peralatan. Temuan terbesar muncul pada proyek pembukaan jalan lingkungan di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Rp171,63 juta dari kontrak Rp272,29 juta.

Enam paket mebel untuk PAUD, SD, dan SMP diperiksa BPK. HPS ternyata disusun dari harga yang ditampilkan penyedia terpilih, tanpa survei pasar dan tanpa membandingkannya dengan Standar Harga Satuan. Selain kelebihan pembayaran Rp135,23 juta, dua penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan dan belum dikenakan denda Rp12,41 juta.

MUARO JAMBI — Di atas kertas, penerimaan BPHTB Muaro Jambi tahun 2025 tampak manis. Targetnya Rp22 miliar. Realisasinya Rp23,36 miliar. Lewat target. Tapi di balik angka yang terlihat aman itu, BPK menemukan lubang besar: penetapan BPHTB dinilai belum memadai dan membuat Pemkab Muaro Jambi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan Rp3,40 miliar.

MUARO JAMBI — Kegiatan reses DPRD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2025 menjadi sorotan BPK RI.

Dalam hasil audit atas laporan keuangan Pemkab Muaro Jambi, BPK menemukan pertanggungjawaban belanja kegiatan reses pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan.

Nilainya Rp151.919.000.

Sebagian sudah disetor ke kas daerah.

Namun masih ada sisa Rp110.737.000 yang direkomendasikan BPK untuk diproses dan dikembalikan ke kas daerah.

Temuan ini terbagi dalam dua bagian.

Muaro Jambi – Tender Belanja jasa konsultasi pemuktahiran PBB P2 tahun 2026 di Kabupaten Muaro Jambi mulai berjalan.

Nilainya hampir Rp1 miliar.

Pagu paketnya Rp950.000.000.

HPS-nya Rp949.939.665.

Selisih pagu dengan HPS hanya Rp60.335.

Sangat tipis.

Hampir menempel penuh ke pagu.

Tender ini berada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi.

Muaro Jambi – Pengelolaan Dana Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi sorotan warga. Masalahnya bukan kecil. Bukan pula sekadar ribut biasa di balai desa.

Warga menyoal sejumlah alokasi dana desa tahun anggaran 2024 untuk berbagai kegiatan yang realisasinya disebut patut dipertanyakan. Nilainya, menurut warga, mencapai Rp601.667.000.

Muaro Jambi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi mulai tancap gas menggarap puluhan paket pekerjaan di tahun anggaran 2026. Tercatat per Mei 2026 ini, sebanyak 52 proyek telah bergulir dan resmi mendapatkan kontraktor pemenang.

Berdasarkan data rincian paket pengadaan yang dihimpun detikcom, Selasa (12/5/2026), total nilai dari 52 proyek yang sudah dieksekusi tersebut mencapai Rp 2.245.924.834 (Rp 2,24 miliar). Seluruh proyek ini didanai melalui pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muaro Jambi.