Warga Desa Tanjung Harapan, Danau Kerinci, dibuat heran. Proyek jalan cor yang tengah dikerjakan tiba-tiba memasang papan informasi. Bukan saat pekerjaan dimulai, tapi setelah warga mulai protes.
Di balik jalur beton senilai Rp 177 juta itu, terkuak fakta mengejutkan. Proyek ini berasal dari pokir anggota DPRD Provinsi Jambi berinisial D.
Di tengah berkembangnya keresahan sebagian warga soal aktivitas pembangunan fasilitas pendukung batu bara di kawasan Aur Kenali, PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) akhirnya memberikan penjelasan.
Pihak perusahaan menyatakan seluruh kegiatan mereka telah mengacu pada dokumen Amdal dan mendapat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Kementerian ATR/BPN.
“Semua kegiatan kami sudah sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Ibnu Ziyadi, Humas PT SAS.
Aroma ganjil kembali tercium dari dapur pengadaan proyek pemerintah di Kabupaten Bungo. Sejumlah paket yang ditenderkan dalam dua bulan terakhir memunculkan pertanyaan publik, khususnya terkait konsistensi evaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja).
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, kembali menancapkan eksistensinya di Jambi. Kali ini bukan lewat jalan tol, bendungan, atau jembatan megah. Tapi lewat proyek rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di tujuh kabupaten dan satu kota.
Proyek senilai Rp 72,57 miliar itu bukan proyek biasa. Ia lahir dari dua dokumen kebijakan tingkat tinggi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 444/KPTS/M/2025, yang menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi irigasi daerah.
Tender proyek pembangunan ruang intensif RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo senilai Rp 3,6 miliar resmi masuk zona panas. Setelah hanya dua peserta mengajukan penawaran dari 14 peserta yang terdaftar, satu di antaranya—CV Neis Nusantara—, melakukan protes karena digugurkan dengan alasan tak masuk akal.
Sanggahan resmi pun meluncur. CV Neis mengajukan sanggahan pada 2 Juli 2025. Mereka menggugat logika dan keabsahan proses evaluasi.
Tiga proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Sarolangun kini tengah memasuki tahapan proses tender. Nilainya tak kecil, total mencapai Rp 8,5 miliar. Tiga paket proyek ini meliputi Puskesmas Mersip dan Mandiangin Timur (masing-masing Rp 2 miliar), serta Puskesmas Singkut senilai Rp 4,5 miliar.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Sarolangun, Yunipan Pirnando, secara terbuka menyampaikan kekhawatiran akan independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja pengadaan dalam proyek tersebut.
Meski sempat memanas, Pokja Bungo tak gentar. Mereka tetap melanjutkan tender dua paket proyek SPAM di Bungo dan akhirnya menetapkan pemenang. Untuk SPAM jaringan perpipaan Desa Sungai Puri Kecataman Tanah Sepenggal Lintas senilai Rp 1,2 miliar dimenangkan CV Gunung Sago Perkasa. Sedangkan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Empelu Kecataman Tanah Sepenggal dimenangkan CV Putra Bintang.
Bagaimana jalannya proses tender?
Berikut penelusuran tim Jambi Link di lapangan.
Kegaduhan tender proyek di Kabupaten Bungo belum juga reda. Kali ini, tekanan datang dari lembaga pengawas independen. Direktur Eksekutif TEGAR (Transparansi & Etika Gerakan Rakyat), Erwin Munas, mendesak Bupati Bungo Dedy Putra untuk membatalkan hasil tender Pustu Taman Agung yang dinilai sarat masalah.
Bukan sekadar membatalkan, Erwin juga menyerukan tindakan tegas terhadap Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani tender tersebut. Jika terbukti lalai atau melakukan pembiaran atas pelanggaran aturan, katanya, Pokja harus dibubarkan dan diganti.
Panggung proyek tahun anggaran 2025 resmi dibuka di Kabupaten Merangin. Dan yang menjadi pembuka babak baru ini bukan proyek kecil, melainkan proyek pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi dengan nilai jumbo Rp 7,5 miliar.
Yang menarik, ini proyek besar pertama yang diluncurkan setelah M. Syukur resmi dilantik sebagai Bupati Merangin. Dan publik, seperti biasa, tak hanya ingin melihat kontrak ditandatangani. Tapi, juga ingin tahu
apakah tender akan berlangsung jujur? Atau hanya pergantian nama dari wajah lama?
Praktik tender proyek di Tanjung Jabung Barat tengah disorot. Banyak temuan pengadaan proyek pemerintah itu, diwarnai cacat hukum. Mulai dari dokumen bermasalah, hingga keberadaan penyedia jasa yang tak jelas wujudnya.
Beberapa temuan di lapangan menunjukkan dokumen penyedia yang tak memenuhi syarat, tapi tetap diloloskan.
Terbaru, tim Jambi Link menemukan proyek Review RDTR Kawasan Perkotaan Pelabuhan Dagang, dengan nilai HPS Rp 500 juta, berada di bawah Dinas PUPR Tanjab Barat, juga cacat administrasi.
Masalahnya begini.