KPK

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung ke Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, Jambi. Kedatangan tim supervisi ini untuk 'memplototi' sejumlah proyek strategis yang didanai dari APBD.

Lembaga antirasuah ini ingin memastikan tidak ada permainan 'main mata' alias tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut.

Tim KPK meninjau langsung tiga lokasi proyek fisik yang menjadi sorotan, yaitu:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung meninjau tiga proyek besar di Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Jambi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibelanjakan sesuai aturan dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Peninjauan lapangan oleh lembaga antirasuah itu digelar pada Rabu (12/11/2025). Tiga mega proyek yang menjadi fokus perhatian KPK adalah:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal status Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. KPK menegaskan masih menunggu hasil persidangan di Pengadilan Tipikor Medan sebelum melangkah lebih jauh, termasuk memeriksa Bobby.

Nasib Bobby Nasution kini disebut-sebut bergantung pada putusan lima terdakwa yang sedang diadili dalam kasus tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya harus menunggu proses hukum di Medan tuntas dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

Dr Dedek Kusnadi MSi

(Akademisi UIN STS Jambi)

Ruang publik Jambi belakangan ini riuh. Sangat riuh. Dalam demokrasi, keriuhan adalah hal biasa. Riuh adalah pertanda bahwa publik mengawasi. Namun, keriuhan yang kita saksikan hari-hari ini tampaknya telah bergeser dari esensi pengawasan menjadi sesuatu yang lain. Sebuah festival penghakiman yang...maaf...agak tendensius.

Fakta baru terungkap dalam sidang kasus suap 'ketok palu' RAPBD Provinsi Jambi 2017. Terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, blak-blakan mengakui telah menerima uang haram itu dan kini merasa kapok.

Dalam persidangan, Sulianti membeberkan bahwa ia menerima uang dari anggota dewan lain, Nurhayati, sebanyak dua kali pada awal tahun 2017.

"Saat itu saya diminta datang ke rumah Nurhayati untuk mengambil 'kue' dari Kusnindar," ujar Sulianti dalam keterangannya di persidangan.

Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) pagi.
Kedatangannya ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim KPK di Provinsi Riau.

Berdasarkan informasi dari video, Abdul Wahid tiba di Jakarta sekitar pukul 00.25 WIB. Ia tampak mengenakan kaos putih dan masker, serta mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan tim KPK saat tiba di bandara.

Abdul Wahid diterbangkan langsung dari Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) 2 Pekanbaru menggunakan maskapai City Link.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kabupaten Tebo, Jambi. Tim dari lembaga antirasuah itu menggelar rapat tertutup dengan Pemkab dan DPRD Tebo, serta menyoroti sejumlah proyek strategis di lapangan.

Kegiatan bertajuk Monitoring Center for Prevention (MCP) ini digelar di Ruang Paripurna DPRD Tebo pada Rabu sore (30/10/2025). Berbeda dari biasanya, pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup.

Fokus utama KPK adalah mengingatkan Pemkab dan DPRD Tebo agar tidak terlambat dalam proses penyusunan dan pengesahan RAPBD.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa tak segan-segan melontarkan kritik pedas kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia. Dalam arahannya, Purbaya mendesak Pemda untuk segera membelanjakan dana yang ada, tidak menumpuknya di bank, demi menggerakkan ekonomi daerah. Ia juga menyoroti masalah pengendalian inflasi yang krusial hingga 'borok' tata kelola dan korupsi di tingkat daerah.

Keinginan 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 'pulang' atau kembali bekerja di lembaga antirasuah mendapat respons dari pimpinan. Namun, KPK belum memberi lampu hijau dan memilih menunggu hasil sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Para mantan pegawai ini adalah mereka yang didepak beberapa tahun lalu karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Babak baru kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 atau yang dikenal dengan "suap ketok palu" kembali memanas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Sidang dengan terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, terus bergulir dengan dihadirkannya saksi-saksi kunci yang kian memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).