korupsi Jambi

Tebo - Pemandangan tak biasa terlihat di Kejaksaan Negeri Tebo. Tumpukan uang tunai senilai miliaran rupiah dipamerkan di depan publik pada Kamis (13/11/2025).

Uang 'panas' ini bukan sembarang uang. Totalnya mencapai Rp 4.886.886.000 (Rp 4,8 miliar lebih), yang merupakan uang titipan dari dua perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) kakap yang sedang ditangani Kejari Tebo.

"Hari ini kami sampaikan adanya pemulihan kerugian negara dari dua perkara yang sedang berjalan," kata Kajari Tebo, Abdurrahman, di depan wartawan.

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung ke Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur, Jambi. Kedatangan tim supervisi ini untuk 'memplototi' sejumlah proyek strategis yang didanai dari APBD.

Lembaga antirasuah ini ingin memastikan tidak ada permainan 'main mata' alias tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut.

Tim KPK meninjau langsung tiga lokasi proyek fisik yang menjadi sorotan, yaitu:

Babak baru kasus suap 'ketok palu' RAPBD Jambi 2017-2018 akan segera dimulai. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyusun surat tuntutan untuk terdakwa, Sulianti, mantan anggota dewan Provinsi Jambi.

Setelah maraton menghadirkan lebih dari 30 orang saksi di persidangan untuk membuktikan dakwaan, jaksa akhirnya meminta waktu tambahan kepada Majelis Hakim.

JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyiapkan tuntutan bagi terdakwa Sulianti.

Kasus korupsi stadion mini Sungai Akar, Kota Sungai Penuh, memasuki babak baru. Eks Kadispora, Don Fitri Jaya, akhirnya resmi ditahan dan dijebloskan ke Rutan Kelas 2B Sungai Penuh pada Senin (3/11/2025).

Penahanan ini dilakukan menyusul keluarnya perintah dari Mahkamah Agung (MA).

Kasi Pidsus Kejari Sungai Penuh, Tommy Ferdian, membenarkan penahanan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penahanan dilakukan karena perkara Don Fitri Jaya saat ini masih bergulir di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Fakta baru terungkap dalam sidang kasus suap 'ketok palu' RAPBD Provinsi Jambi 2017. Terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, blak-blakan mengakui telah menerima uang haram itu dan kini merasa kapok.

Dalam persidangan, Sulianti membeberkan bahwa ia menerima uang dari anggota dewan lain, Nurhayati, sebanyak dua kali pada awal tahun 2017.

"Saat itu saya diminta datang ke rumah Nurhayati untuk mengambil 'kue' dari Kusnindar," ujar Sulianti dalam keterangannya di persidangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kabupaten Tebo, Jambi. Tim dari lembaga antirasuah itu menggelar rapat tertutup dengan Pemkab dan DPRD Tebo, serta menyoroti sejumlah proyek strategis di lapangan.

Kegiatan bertajuk Monitoring Center for Prevention (MCP) ini digelar di Ruang Paripurna DPRD Tebo pada Rabu sore (30/10/2025). Berbeda dari biasanya, pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup.

Fokus utama KPK adalah mengingatkan Pemkab dan DPRD Tebo agar tidak terlambat dalam proses penyusunan dan pengesahan RAPBD.

Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Batanghari, Jambi, kembali berlanjut. Terdakwa dalam kasus ini adalah Nur Asia, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anugerah.

Dalam sidang pembuktian yang digelar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi kunci, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Batanghari aktif, Zulfadli, dan mantan Kadisdik, Agung Wihadi.

Sidang kasus suap 'ketok palu' RAPBD Provinsi Jambi dengan terdakwa Sulianti kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (28/10/2025). Agenda sidang kali ini masih berfokus pada sumber uang suap yang berasal dari pihak rekanan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memanggil dua orang saksi, yakni Asiang dari pihak rekanan dan Arianto, sopir Zainal Abidin. Namun, kedua saksi kunci tersebut tidak hadir secara fisik di persidangan.

Karena ketidakhadiran saksi, jaksa akhirnya membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keduanya di Polda Jambi.

Status dua tersangka kasus dugaan korupsi PT Prosympac Agrolestari (PT PAL), yakni BK dan AR, masih belum maju ke pengadilan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mengkonfirmasi bahwa berkas kedua tersangka belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi.

Padahal, tiga dari lima tersangka dalam kasus ini telah menjalani persidangan. BK diketahui menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara AR sebagai Komisaris di perusahaan itu.

Jambi - Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi PT Prosympac Agro Lestari (PTPAL) di Pengadilan Tipikor Jambi. Aset pabrik pengolahan kelapa sawit milik PTPAL yang berstatus jaminan di Bank BNI, ternyata dijual oleh terdakwa kepada perusahaan lain.

Anehnya, meski Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan jual beli tersebut, pabrik itu terungkap masih beroperasi hingga kini.