BPK RI

JAMBI – CV Danish Perkasa Konstruksi tengah mendapat pekerjaan pembangunan dua gedung sekolah di Provinsi Jambi. Nilainya mencapai Rp6,19 miliar. Namun, ketika rekam jejak perusahaan ini ditelusuri ke belakang, muncul informasi menarik.

Ada laporan lama tentang proyek air bersih di Kabupaten Sarolangun. Nilainya Rp483,34 juta. Pekerjaan tersebut pernah dikeluhkan warga karena disebut belum rampung sesuai jadwal. Persoalan pembayaran material dan upah kerja juga sempat mencuat.

MUARO JAMBI — BPK RI menemukan 10 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi atau JJI pada empat SKPD Pemkab Muaro Jambi mengalami kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan nilai awal Rp283.010.145,19.

Belanja Modal JJI Pemkab Muaro Jambi TA 2025 sendiri dianggarkan Rp83.057.973.534,28 dan terealisasi Rp76.646.178.962,00 atau 92,28 persen.

TEBO — Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sebenarnya tidak sedang merugi. Setidaknya, dalam laporan keuangan tahun buku 2023 sampai 2025, BUMD air minum milik Pemkab Tebo itu membukukan laba bersih total Rp1.034.361.423. Tapi ada satu masalah yang dicatat BPK RI, bagian laba yang seharusnya menjadi hak Pemkab Tebo belum diterima. Nilainya Rp258.590.355,75.

BUNGO — Belanja BBM di Pemerintah Kabupaten Bungo ikut menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan karena jumlah kendaraannya. Bukan pula karena harga minyaknya. Tapi karena bukti pertanggungjawabannya. BPK menemukan 952 bukti pembelian BBM pada tiga SKPD tidak sesuai kondisi sebenarnya. Nilainya mencapai Rp276.058.201,00.

Temuan-temuan proyek bermasalah menggelinding di Kabupaten Merangin. Usai proyek jalan Proyek Jalan Air Batu-Guguk, kini, hal serupa juga terjadi pada proyek jalan Rantau Suli - Beringin Tinggi di Kabupaten Merangin senilai Rp 10,39 miliar.

Tak main-main, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2025 menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor.

CV Mulia Ardhana, perusahaan yang mencatumkan alamatnya di Jl. Pakubuwono No. 80 RT 19, Kelurahan Tanjung Pinang, Jambi, ini telah ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pemerintah di Merangin. CV ini akan mengerjakan proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Simpang Margoyoso – Batas Tebo.

Di balik kabar baik itu, muncul catatan hitam dalam rekam jejaknya. Salah satu proyek yang dikerjakan perusahaan ini pada tahun 2024 ternyata menjadi temuan BPK RI dalam audit keuangan tahun 2025.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 menyoroti tiga proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Muaro Jambi yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024. Ketiga proyek bernilai miliaran rupiah itu, Revitalisasi SMPN 34 Muaro Jambi, SMPN Satu Atap Nyogan, dan SMPN Satu Atap Petaling, dilaporkan tidak dilaksanakan sesuai kontrak. BPK mengungkap adanya potensi kerugian negara akibat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, termasuk kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak 100% selesai.

Tagihan listrik, air, dan telepon hanya Rp 1,8 miliar. Tapi RSUD H. Hanafie Bungo mencairkan cek senilai Rp 2,7 miliar. Selisih nyaris Rp 900 juta disimpan dalam kas kecil. BPK RI dalam audit tahun 2025 ini menemukan praktik itu tak ada SOP, SPJ tak jelas, potensi pelanggaran hukum.

***

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2024 menemukan dugaan praktik ganjil yang terjadi berulang tiap bulan di RSUD H. Hanafie Bungo.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 ini, mengungkap temuan mencurigakan dalam pengelolaan kas daerah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam audit atas Laporan Keuangan Pemkab Tahun 2024 itu, BPK menemukan selisih mencolok sekitar Rp30 miliar antara pencatatan kas di bank dan di Buku Kas Umum (BKU).

Temuan ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam prosedur rekonsiliasi bank yang seharusnya menjadi kontrol utama atas aliran kas.

Tabel ringkasan selisih:

Jambi – Kabid Retribusi BPKPD Provinsi Jambi, Lukman Hakim, buka suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengungkap berbagai persoalan dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan (PAP) di Jambi.

Dalam penjelasannya, Lukman menjawab satu per satu temuan BPK RI dan berbagai pertanyaan publik terkait kenapa hingga kini pajak air permukaan masih jauh dari transparan dan banyak perusahaan yang belum memasang alat ukur flow meter.